RSS

Poros JAKARTA – PEKING

 

Chou En Lay dan Bung Karno

Bung Karno dan komunis. Ini adalah topik klasik. Terlebih, penggulingan Bung Karno melalui Tap MPR XXX/1967 diartikan sebagai keterlibatan Bung Karno, langsung atau tidak langsung terhadap tragedi G-30-S.  Singkat kata, hingga akhir hayatnya, ada upaya nyata untuk melekatkan stigma komunis kepada Sang Proklamator. Semua upaya tadi, bahkan menabrak logika ketatanegaraan, menafikan fakta-fakta yang ada.

Nah, salah satu hal yang sering dikaitkan sebagai “bukti” Sukarno –setidaknya– pro komunis adalah penciptaan istilah Poros Jakarta – Peking. Tanpa mengkaji latar belakangnya, tanpa menelisik asal-usul, tanpa menganalisa pertimbangan ke depan, spontan saja poros Jakarta – Peking diterjemahkan sebagai upaya menggelindingkan bangsa ini lebih pro terhadap komunis.

Belum lagi pertemuan yang intensif antara Bung Karno dan Perdana Menteri RRC, Chou Enlai. Pertemuan di Beijing (dulu bernama Peking), Jakarta, Bali, di Beograd dan di dalam kesempatan lain di luar negeri, lebih-lebih memperlihatkan betapa “mesra” hubungan Bung Karno dan Chou Enlai. Bahkan ada yang membaca sebagai “hubungan spesial” Indonesia- Cina.

Apa gerangan yang mengakibatkan Bung Karno begitu dekat dengan Presiden Mao Zedong dan/atau PM Chou Enlai? Kedekatan ini khususnya sejak tahun 1960-an. Sebeb, periode sebelum dekat dengan Cina, dunia pun mengetahui kalau Bung Karno dekat dengan Kruschev, atau bisa dibaca sebagai Indonesia dekat dengan Uni Soviet.

Jika kita telisik sejarah, kedekatan Bung Karno dengan Mao maupun Chou tak lain karena “proyek” NEFO (New Emergong Forces). Cina sangat mendukung Indonesia (baca=Bung Karno) memimpin gerakan NEFO. Bahkan waktu itu, Bung Karno sudah merancang konferensi NEFO (CONEFO) di Jakarta. Jika ini terwujud, lebih separuh belahan bumi, akan berhimpun.

Tak bisa dipungkiri, gerakan itu sangat tidak disukai Amerika Serikat (dan sekutunya), bahkan juga tidak disukai oleh Uni Soviet. Amerika dan sekutu kapitalisnya sangat keberatan negara-negara baru ini lepas dari cengkeraman mereka. Sebaliknya, Uni Soviet yang menempatkan diri sebagai pusat komunisme internasional (komintern) sangat tidak senang posisi itu kemudian seperti diambil-alih oleh Cina.

Inilah yang nanti berujung pada konspirasi internasional sehingga meletus G-30-S. Inilah sebuah potret dan tinjauan dari kacamata internasional terhadap upaya pendongkelan Sukarno dan proyek CONEFO-nya.

 
Tinggalkan komentar

Posted by pada Maret 13, 2014 in Uncategorized

 

Pesawat Bung Karno Jadi bahan tertawaan Kruschev

Kruschev dan Bung Karno

Tahun 60-an, saat usia kemerdekaan kita masih berbilang belasan tahun, Indonesia –dan Bung Karno– sudah menjadi bangsa dan negara yang dihargai oleh para pemimpin negara besar, utamanya penguasa Blok Kapitalis (Amerika Serikat) dan Blok Komunis (Rusia atau Uni Sovyet).  Kedua negara adidaya yang terlibat perang dingin karena beda ideologi tadi, saling berebut pengaruh terhadap Indonesia.

Sikap Bung Karno? Sangat jelas, dia menyuarakan kepada dunia sebagai negara nonblok. Sekalipun begitu. bukan berarti Indonesia adalah negara yang istilah Bung Karno hanya “duduk thenguk-thenguk” tanpa berbuat apa-apa bagi peradaban dunia. Nonblok yang aktif. Karena itu pula, Bung Karno berhasil menggalang kekuatan-kekuatan baru yang ia wadahi dalam NEFO (New Emerging Forces), sebuah kekuatan baru, terdiri atas negara-negara yang baru merdeka, atau sedang berkembang.

Nah, ini cerita tentang pesawat terbang. Dalam berbagai lawatan ke luar negeri, pemerintah Indonesia menyewa pesawat komersil Pan America (PanAm), lengkap beserta kru untuk rombongan Presiden Sukarno. Ini sempat jadi masalah diplomatik, ketika Bung Karno hendak berkunjung ke Rusia, memenuhi undangan Kamerad Nikita Kruschev. Sebab waktu itu, tidak ada satu pun perusahaan penerbangan Amerika Serikat yang mempunyai hubungan tetap dengan Moskow.

Rusia terang-terangan keberatan bila Bung Karno datang menggunakan PanAm dan mendarat di Moskow. Karena itu, pihak pemerintah Rusia mengajukan usul, akan menjemput Bung Karno di Jakarta menggunakan pesawat Rusia yang lebih besar, lebih perkasa, Ilyushin L.111.

Sudah watak Bung Karno untuk tidak mau didikte oleh pemimpin negara mana pun. Termasuk dalam urusan pesawat jenis apa yang hendak ia gunakan. Karenanya, atas usulan Rusia tadi, Bung Karno menolak. Bahkan jika kedatangannya menggunakan PanAm ditolak, ia dengan senang hati akan membatalkan kunjungan ke Rusia.

Pemerintah Rusia pun mengalah. Ya… mengalah kepada Sukarno, presiden dari sebuah negara yang belum lama berstatus sebagai negara merdeka, lepas dari pendudukan Belanda dan Jepang.

Akan tetapi, tampaknya Rusia tidak mau kehilangan muka sama sekali, dengan mendaratnya sebuah pesawat Amerika –musuhnya– di tanah Moskow. Alhasil, ketika pesawat PanAm jenis DC-8 mendarat di bandar udara Moskow, petugas traffic bandara langsung mengarahkan pesawat yang ditumpangi Sukarno dan rombongan parkir tepat di antara dua pesawat terbang “raksasa” buatan Rusia, jenis Ilyushin seri L.111. Seketika, tampak benar betapa kecilnya pesawat Amerika itu bila dibanding dengan pesawat jet raksasa buatan Rusia.

PanAm dan Ilyushin

Belum cukup dengan aksi “unjuk gigi” tadi, Kruschev yang menjemput Bung Karno di lapangan terbang, masih pula menambahkan, “Hai, Bung Karno! Itukah pesawat kapitalis yang engkau senangi? Lihatlah, tidakkah pesawat-pesawatku lebih perkasa?”

Mendengar ucapan itu, Bung Karno hanya tersenyum lebar dan menjawab, “Kamerad Kruschev, memang benar pesawatmu kelihatan jauh lebih besar dan gagah, tetapi saya merasa lebih comfortable dalam pesawat PanAm yang lebih kecil itu.”

 
Tinggalkan komentar

Posted by pada Maret 13, 2014 in Uncategorized

 

Tafsir Pancasila versi Agus Salim

agussalim-psila

HAJI AGUS SALIM, salah seorang penanda tangan Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni 1945
telah mengemukakan ulasan dan penafsiran dirinya terhadap Pancasila. Hal itu beliau
tulis dalam sebuah karya tulisnya berjudul “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tulisan beliau itu
selengkapnya kami paparkan di bawah ini.
Republik Indonesia berdasarkan “Pancasila”, yang terkandung di dalamnya lima pasal,
pokok-pokok idiologi yang diberi nilai terpenting dalam pendirian Republik kita, sebagai
negara merdeka dan berdaulat. Merdeka artinya negeri dan rakyat tidak takluk kepada dan
tidak tunduk dibawah kekuasaan asing. Berdaulat, artinya negeri dan rakyat memiliki
kekuasaan penuh untuk mengadakan dan menjalankan hukum atas negeri dan bangsa
sendiri.
Sebagai suatu semboyan politik, maka ucapan yang mengatakan Republik kita
“berdasarkan Pancasila” nyatalah tidak menegaskan mana tiap-tiap kata yang terpakai di
dalamnya dan tidak mengikat tafsirnya dengan kepastian makna yang mesti dipakai
dengan tiada syak atau ragu-ragu. Dengan demikian diharapkan, supaya rata-rata segala
golongan yang mengikuti berlain-lain aliran pikiran dalam berbagai kepartaian,
perhimpunan, perserikatan, yang merupakan “lembaga” atau “badan” atau yang tidak
tergabung dengan bentuk yang tertentu, pada umumnya dapat menyetujui atau sedikitnya,
tidak ada keberatan untuk menerima semboyan itu dijadikan “lambang persatuan” yang
meliputi segenap bangsa kita. Dan dalam tiap-tiap pernyataan atau statement yang
bersifat nasional, yakni atas nama rakyat sebangsa segenapnya, kita gunakan semboyan
Pancasila itu, dengan menjaga betul-betul, jangan sampai kita tegaskan paham kita yang
sejelas-jelasnya tentang tiap-tiap kata itu, oleh keyakinan kita, bahwa dengan menegas-
negaskan makna itu akan kentaralah pertikaian yang tersimpan di dalam semboyan,
yang ke luar merupakan persatuan itu.
Akan tetapi dengan kehati-hatian menjaga “persatuan” ke luar itu, kita terus menerus
membiarkan tiap-tiap aliran paham kepartaian, dan lain-lain sebagainya itu, menanamkan,
mendidik dan memasak-masakkan di dalam kalangan masing-masing sendiri, fahamnya
sendiri-sendiri yang menyimpang, bertikaian bahkan barangkali ber-tentangan dengan
faham aliran-aliran yang lain. Sebaliknya kita menjauhi satu-satunya jalan, yang mungkin
sungguh-sungguh menolong menambah luasnya “persatuan faham” yang nyatalah lebih
berharga daripada “paras persatuan” yang di-tujukan ke luar itu.
Inilah bahayanya “persatuan” dan “kesatuan” yang kita perlukan untuk kita seru-serukan
ke luar, yang menyebabkan kita ngeri menilik kepada retak dan belah, kepada perceraian
dan pertentangan di dalam kalangan ummat kita yang sebangsa dan setanah air.
Pada mulanya “semboyan persatuan” itu kita harapkan mempengaruhi faham tentang
“asas, tujuan dan perjuangan” tiap-tiap aliran (kepartaian, dan lain-lain sebagainya) kita
harapkan bahwa tiap-tiap aliran itu akan berikhtiar menyesuaikan fahamnya, dan
selanjutnya “asas, tujuan dan perjuangannya” itu dengan semboyan persatuan itu. Tapi
oleh karena tiap-tiap aliran membawa pulang semboyan itu ke dalam kalangan kaum dan
pengikut-pengikutnya sendiri-sendiri, maka sebaliknya yang sesungguhnya berlaku. Yaitu,
tiap-tiap aliran menafsirkan “Pancasila” kita bersama itu sesuai dengan “keterangan
asasnya”, “acara tujuannya” dan “rencana perjuangannya”. Dan lama kelamaan tiap-tiap
aliran akan membanggakan bahwa hanya ialah yang berpegang kepada “Pancasila yang
sejati”. Dan masing-masing mendasarkan kesejatian itu atas sifat pahamnya yang dihiasi
dengan tambahan keterangan misalnya “kerakyatan” atau “demokrat”, atau “progresip”.
Dan tiap-tiap aliran menuduh mendakwa aliran yang lain-lain dengan “khianat” kepada
asas Pancasila dan memutar balikkan kenyataan.
Adapun hal yang berbahaya itu disebabkan oleh karena keadaan aliran-aliran yang
masing-masing mewujudkan bentuk kepartaian dan sebagainya itu dengan cara dan
aturan yang mencontoh dari dunia Barat itu, pada hakikatnya sudah menyalahi Pancasila
kita. Pancasila kita sekali-kali tidak menegaskan adanya aliran-aliran faham yang berlain-
lain itu. Aliran berlain-lain itu mesti ada, oleh karena hidup manusia di tengah alam yang
makhluk di muka bumi kita ini amat banyak macam ragam dan coraknya; berbagai-bagai
hajat keperluannya, berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Kekayaan kehidupan dengan corak
dan ragam yang bermacam-macam itu dengan sendirinya mewajibkan adanya tujuan
bermacam-macam, yang perlu semuanya, tapi tak mungkin dapat sesuatu pihak melayani
semua-semuanya itu dengan berbagai tugas yang akan sengaja dipentingkan lebih dari
pada yang lain-lain. Maka tumbuhlah berbagai-bagai aliran itu, tiap-tiapnya mementingkan
satu bagian dengan memakai satu haluan yang tententu. Hajat keperluan itu memang
diadakan dan diberi keterangannya di dalam Qur’an (Al-baqarah 148):
“Maka bagi sekalian, masing-masingnya adalah tujuan dan cara yang diutamakannya;
maka berlombalah berbuat kebajikan. Biar dimanapun kamu ada, niscaya Allah
menghimpunkan kamu. Bahwa sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu apa.”
Tapi maksud kita bersama-sama mengakui Pancasila itu, ialah supaya pokok-pokok
Pancasila itu, menjadi tempat pertemuan kita di mana kita harus berhimpun. Maka biar
betapa pun dan bagaimanapun kita pisah-pisah oleh karena tugas kita berlain-lain, tapi
tiap-tiap tugas itu dan cara bagaimana kita mengusahakannya, harus termaktub di dalam
salah satu pokok Pancasila itu, menurut paham yang lebih dulu sudah kita sesuaikan
atau sudah kita mufakati antara kita dengan tidak ada syak dan tidak ragu-ragu. Tapi juga
dengan tidak memaksa keyakinan sesuatu pihak.
Syarat-syarat ini dengan sendirinya menyebabkan: pertama bahwa persatuan yang
berharga itu tak mungkin dapat menghimpunkan segala aliran, semua-semuanya dengan
tak ada kecuali dan tak ada sisa, setiap waktu dan dalam segala urusan. Dan kedua,
bahwa untuk mendapat kepastian tentang aliran-aliran manakah yang dapat kita bersatu
dengan dia dalam suatu urusan, haruslah kita senantiasa memeliharakan perhubungan
aliran lain-lain itu dan dapat merundingkan dengan orang-orangnya tentang apakah dan
cara bagai-manakah kita dapat kerja sama menurut pokok-pokok pancasila.
Dengan cara yang demikian itu dapatlah kita harapkan demokrasi berlaku dengan ikhlas
antara berbagai aliran kepartaian dan sebagainya yang ada dalam bangsa kita. Artinya
kerjasama antara yang terbanyak dalam segala urusan kebajikan dengan ikhlasnya; dan
bukan hanya suara bersama yang terbanyak senantiasa menghalangi berlakunya dan
menantang berlangsungnya tiap-tiap usaha untuk melancarkan pemerintahan, untuk
memajukan pekerjaan dan penghasilan ekonomi, untuk memulihkan dan memeliharakan
tertib dan keamanan umum dalam masyarakat kita.
Padahal bencana kenistaan yang tersebut kemudian itulah, yang terlebih banyak kita
alami dalam masa kita sekarang ini.
Sebagaimana sudah tersebut lebih dahulu tadi, akibat yang buruk itu disebabkan oleh
karena dalam bentuk susunan dan cara bekerja aliran-aliran dalam kepartaian dan
sebagainya itu sudah memang menyalahi pokok-pokok Pancasila kita.
Jika akan sesuai dengan dasar Pancasila kita itu, maka bagaimanapun perbedaan haluan
yang dipentingkan oleh berbagai-bagai aliran itu, dan bagaimanapun cara mengusahakan
atau “memperjuangkan” tujuan-tujuannya masing-masing per-tama-tama sekali dan
terutama tidaklah boleh menyalahi pokok dasar yang pertama, yaitu Ketuhanan Yang
Maha Esa. Tegasnya tidak akan boleh menyimpang daripada hukum agama yang
berdasar kepada wahyu daripada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan firman Allah di
dalam Qur’an tiga kali berturut-turut yaitu: QS. Al-Maidah yang menyatakan :
Maka barangsiapa tidak membuat hukum menurut apa yang diturunkan oleh Allah dalam
kitabNya dan agamaNya yang berturut-turut (yaitu Taurat, Injil dan Qur’an), maka mereka
itu kafir adanya (tegasnya meniadakan Tuhan dan agama) (43) mereka itu zhalim adanya
(tegasnya aniaya menyalahi keadilan; (50) mereka itu fasik adanya (tegasnya melanggar
tertib sopan santun dengan sengaja menyalahi perintah dan petunjuk Allah)”
Tentang pokok dasar yang pertama ini, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memang
menjadi pokok yang istimewa dalam karangan ini, masih akan berikut keterangan yang
lebih luas, Insya Allah pada hakekatnya memanglah pokok yang pertama ini bersifat
meliputi, dan telah terkandung di dalamnya empat pokok dasar yang berikut di dalam
Pancasila kita. Bahkan banyak lagi pokok dasar lain daripada yang empat itu. Dan
memang pula masih banyak perkara dalam urusan negara, tanah air dan masyarakat dan
yang boleh merupakan pokok dasar pula.
Sungguhpun begitu baik juga disini diterang-kan sedikit tentang satu dua pokok dasar
yang lain-lain.
Berkenaan dengan Kebangsaan, pokok ini adalah pusaka dari masa penjajahan yang lalu,
yang hukumnya melebihi mengurangkan (discriminatie), atas dasar kebangsaan, antara
bangsa Eropa (Belanda). Bumiputera (Indonesia) dan peranakan bangsa Timur atau Asia
(turunan Asing) dan orang-orang yang disamakan dengan bangsa Eropa atau dengan
bangsa “Bumiputera” Pada hakikatnya dalam negara kita, yang kita tentukan menjadi
negara hukum yang adil tak mungkin kita meng-adakan perbedaan melebih-mengurangkan
di dalam hukum dengan alasan kebangsaan, melain-kan rakyat dan penduduk sekalian
disamakan terhadap kepada hukum. Hanya dalam beberapa hal yang tertentu perlu
diadakan perbedaan antara penduduk warganegara, yang mengakui kewajiban setia-bakti
(loyality atau loyaliteit) kepada negeri kita yang diakuinya sebagai tanah airnya (wathan)
dan orang bangsa asing, yang wajib setia bakti kepada tanah airnya masing-masing diluar
negeri kita ini.
Dalam hal ini perlu sekali ditegaskan, bahwa asal usul turunan “kebangsaan” berkenan
dengan peranakan tidak boleh menjadi dasar untuk membeda-bedakan di dalam hukum.
Oleh karena itu perlu sekali rasanya, kita tegaskan, bahwa, pokok dasar “kebangsaan” itu
harus dimaknakan dengan “kenegaraan” (Statsangchorigkeit). Dengan makna ini nyatalah
“bangsa” (nationality) se-seorang ditentukan oleh negara yang ia mengakui wajib setia
bakti (loyality) kepadanya. Semangat sikap yang dikehendaki disini ialah cinta tanah air
(hub-al-wathan; patriotisme); berbeda dengan cinta kebangsaan (nationalisme) yang
mungkin tetap terikat kepada tanah air asal atau tanah leluhur di luar negara kita ini.
Berkenaan dengan kerakyatan yang dimaknakan dengan demokrasi, baik kita tegaskan
bahwa yang menjadi pokok yang menentukan dalam hal ini ialah rakyat sekalian dalam
seluruh negara. Menurut pokok dasar ini kita sekalian mengakui kewajiban kita sekalian
tunduk kepada keputusan yang diterima oleh jumlah yang terlebih banyak daripada rakyat
itu, sebagaimana ditetapkan dengan suara yang terbanyak oleh badan per-wakilan rakyat
yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat menurut aturan yang tertentu dengan suara
yang terbanyak pula.
Berhubung dengan pokok dasar ini tidaklah dibenarkan sesuatu golongan daripada rakyat
memisah menyendiri atas dasar lapisannya dalam masyarakat (buruh, tani, pedagang,
tentara, kaum agama, suku bangsa dan sebagainya), menentang, melawan atau
melanggar sesuatu hukum atau aturan yang ditetapkan dengan sah oleh suara terbanyak
daripada rakyat itu (ijma’ al-ummah) dengan menggunakan kekuatan perkosaan memak-
sa yang mengancam tertib negeri dan keamanan umum dengan bencana dan kerusakan.
Tiap-tiap perbuatan yang demikian itu yang menggunakan intimidasi (menakut-nakuti),
terror (aniaya kezaliman yang mendahsyatkan, sabot (merusak) abstruksi (menghalang-
halangi) nyatalah termasuk kepada fitnah (khianat) mungkar (keja-hatan, kelicikan) dan
bagha (durhaka). Maka haruslah ditentang dengan segenap tenaga masyarakat sepenuh-
penuhnya, biar dari pihak manapun terbitnya; oleh karena itu jika dibiarkan saja, tak dapat
tidak kenistaan semacam itu membencanai, bahkan membinasakan masyarakat.
Berkenaan dengan hal yang semacam ini baiklah kita peringati firman Allah di dalam
Qur’an. (QS. Anfal 25):
“Jagalah dirimu baik-baik supaya terpelihara daripada perdayaan, kekacauan dan huru-
hara yang pasti menimpa bukanlah hanya mereka yang berbuat aniaya saja diantara
kamu dan ketahuilah, ingatlah, sadarlah bahwa sesung-guhnya Allah teramat sangat
hukumanNya yang menjadi akibat daripada bencana semacam itu”.
Dalam ayat-ayat yang dahulu daripada yang tersebut itu tadi telah terkandung keterangan-
keterangan yang menunjukkan bahwa bencana yang semacam itu terbitnya daripada
pihak yang membuta-tuli, tak mau mendengarkan petunjuk-petunjuk daripada Allah,
sehingga jika pun mereka diberi mendengar, mereka akan tetap menentang dan berbalik
membelakang.
Baiklah kita cukupkan dulu keterangan tentang dua pokok dasar dalam Pancasila kita ini
yang sudah terdahulu itu dan menegaskan bahwa dengan dua lagi yang berikut, segala
pokok-pokok itu men-camkan kesatuan kita sekalian yang bersama-sama mengakui
Pancasila kita itu; kesatuan ibarat suatu tembok batu, yang segala bagiannya sendi-
menyendi, sokong-menyokong antara satu sama lain.
Dengan mengingat sifat-sifat ini dapatlah kita mengenal tiap-tiap golongan, rombongan
atau gerombolan dengan bentuk kepartaian atau badan atau lembaga apapun juga, yang
dengan sikapnya dan tingkah lakunya terbukti mengasingkan diri daripada ummat se
bangsa, se tanah air kita, sekalipun mulutnya mengakui ikut. Mereka itu dengan berbagai
corak dan ragamnya yang agak berlain-lain, tak orang semuanya dapat dikenali dengan
tanda-tanda seperti di dalam ayat Qur’an (S. Al Anfal 2123):
Janganlah kami menjadi sebagai mereka yang (dengan mulutnya) berkata: “Kami
mendengar padahal mereka tidak mendengar. Bahwa sejahat-jahat binatang yang melata
di muka bumi dalam pandangan Allah ialah yang ibarat tuli dan bisu tak ada ia mengerti.
Jika mereka ada baiknya pada pengetahuan Allah, niscaya diberi oleh Tuhan mendengar,
tapi sekalipun diberi mendengar,mereka hanya akan berbalik belakang juga sedang
mereka membantah dan menentang”.
Sampai disini baiklah kita kembali kepada pokok dasar yang pertama daripada Pancasila
kita, yaitu yang menyatakan bahwa negara kita didasar-kan atas Ketuhanan Yang Maha
Esa.
Sebagai salah seorang yang turut serta membuat rencana pernyataan Kemerdekaan
sebagai pendahuluan (preambule) rencana Undang-undang Dasar kita yang pertama di
dalam Majlis Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Tyosakai) di masa
akhir-akhir kekuasaan Jepang, saya ingat betul-betul bahwa di masa itu tidak ada di
antara kita seorang pun yang ragu-ragu, bahwa dengan pokok dasar Ketuhanan Yang
Maha Esa itu kita maksudkan aqidah, kepercayaan agama dengan kekuatan keyakinan,
bahwa kemerdekaan bangsa dan tanah air itu suatu hak yang diperoleh daripada rahmat
karunia Tuhan Yang Maha Esa dengan ketentuanNya yang dilaksanakanNya dengan
semata-mata kekuasaanNya pada ketika masanya menurut kehendakNya.
Dan kemudian, setelah tercapai Kemerdekaan yang menjadi idam-idaman dan cita-cita,
yang tak pernah padam dalam bangsa kita, istimewa ummat Islam, dalam selama masa
kita di takluk tundukkan oleh kekuasaan asing, yakin pula kita, bahwa segenap bangsa
kita yang beragama menyambut nikmat karunia itu dengan bersyukur kepada Allah. Tuhan
Yang Maha Esa. Maka pastilah bahwa pokok dasar Ketuhanan Yang Maha Esa itu
menjadi pokok yang terutama mengepalai Pancasila kita sebagai pernyataan aqidah
tersebut diatas tadi. Maka dapatlah berhimpun dibawah pokok dasar itu segala umat,
yang menjadi pengikut sesuatu agama, yang didasarkan atas kitab, diturunkan pada
mulanya kepada Nabi-nabi yang menjadi pesuruhNya, di masa berlain-lain dalam negeri di
muka bumi.
Dalam masa berlama-lama kitab-kitab itu yang dahulu daripada Qur’an, di masa yang
kepandaian baca tulis terbatas di dalam kalangan satu-satu golongan (padri-pendeta) yang
sedikit sekali bilangannya, telah banyak yang bertukar-tukar di dalam kitab-kitab itu. Ada
tambahan yang termasuk atau diselakan (Addities dan inter-pelaties), ada yang diobah, di
pindah-pindahkan maknanya (alteraties), ada yang nyata-nyata dipalsukan (falaificates).
Maka dalam sebagian agama, istimewa yang terlebih tua itu Ketuhanan Yang Maha Esa
menjadi terdesak dari tempatnya di dalam ajaran-ajaran agama, oleh ramainya hikayat-
hikayat Dewata dan manusia-manusia pilihan, Nabi-nabi dan Wali-wali yang beroleh
Keramat kesaktian, yang menjadi ajaran dan agama.
Segala itu pada mulanya bermaksud hendak mendekatkan Ketuhanan Yang Maha Esa
kepada pengertian manusia umumnya. Memang di masa purba itu, masa muda ummat
manusia, amatlah cepatnya pengertian mereka tentang alam tempat mereka hidup, dan
tentang pelik dan ajaib hikmah bentuk buatan diri mereka sendiri yang dijadikan Allah
dengan kesempurnaan bentuk bangunnya dan dikaruniaNya dengan Roh dari padaNya,
mengataskan dia manusia itu, daripada segala makhluk yang lain-lain. Sehingga amat
jauhlah pengertian tentang Allah Yang Maha Luhur. Maha Meninggi itu, daripada capaian
akal manusia itu, yang belum dapat mengenal hikmah yang terkandung di dalam dirinya
sendiri pun juga.
Tapi usaha manusia itu, yang hendak pandai-pandai menyimpang daripada ajaran dan
petunjuk Tuhan Yang Maha Esa itu, bukanlah tercapai maksud yang bermula, melainkan
sebaliknya menyebabkan dalam sebagian agama itu, Tuhan Yang Maha Esa semata-
mata bertukar dengan manusia, yang mula-mula membawa berita dari-pada Tuhan itu.
Dan ada pula daripada agama-agama itu yang hendak memanjatkan pengertian manusia
sampai kepada mengenal akan Tuhan Yang Maha Esa itu dengan berjenjang naik, dari
paderi-pendeta kepada Nabi dan segala Malaikat, yang akhirnya menyelubungi Tuhan
Yang Maha Esa itu dengan jumlah yang tak terbilang daripada manusia-manusia yang
sakti dan keramat dan dari pada Malaikat-malaikat hamba Tuhan Yang Maha Esa itu,
sehingga hilang lenyap semat-mata Tuhan itu di balik selubung “Dewata Mulya Raya”
yang tidak terbilang banyaknya itu.
Demikianlah keadaan sampai kedatangan agama Islam sebagai yang diwahyukan oleh
Allah SWT kepada Nabi penutup – pengunci pengiriman Nabi-nabi dan Rasul pesuruh Allah
yang pengha-bisan dengan kitab Qur’an.
Dengan kitab wasiat Allah SWT yang peng-habisan itu diwajibkan membaca kepada
segala manusia dan diperintahkan menambatkan ilmu pengetahuan dengan tulisan,
sebagaimana di-sampaikan perintah itu oleh Nabi Muhammad Rasulullah saw Maka
dengan karena itu tiap-tiap ayat Qur’an yang diturunkan oleh Allah Ta’ala dengan wahyu
kepada Nabi saw itu dituliskan dengan segera dari bermula dan disaksikan, dipelajari
bacaannya atau dihafalkan lafaznya oleh sebanyak-banyaknya orang yang masuk ke
dalam lingkungan pengikut Rasulullah saw itu.
Penyiaran baca tulis yang dengan demikian tersiar bersama dengan berkembangnya
agama Islam daripada Qur’an itu, membukakan pula pintu masa kemajuan ilmu
pengetahuan yang pertama kali, membukakan perbendaharaan ilmu pengeta-huan yang
menjadi peninggalan masa lalu di Timur dan Barat dan mengerahkan usaha menyambung
perkembangan itu dan menyalakan cahaya pene-rangan pada akal dan budi pikiran
manusia.
Semenjak itu mulailah Qur’an menyerukan firman Allah ke Timur dan Barat untuk melak-
sanakan tugasnya yang tersebut di dalam Qur’an S. Al-Maidah 49:
“……. Membenarkan apa-apa yang telah ada didapatinya daripada kitab (yang telah
diturunkan terlebih dahulu), dan mejadi ujian (tentang) bagian-bagian yang benar dan yang
salah (atasnya)”.
Dan dari sedikit ke sedikit, bertambah-tambah tersiar seruan Qur’an mengajak kepada
aqidah Ketuhanan Yang Maha Esa yang setegas-tegasnya. Dengan jelas dan tegas,
dengan “tak boleh tawar” ajaran Qur’an membantah dan menampik paham
“Amphitheismus” yang mengadakan tanding kepada Tuhan dalam pertentangan berebut
kekua-saan atas ummat manusia. Ajaran Qur’an membantah dan menampik ajaran
“Triplotheismus” yang mengadakan banding atau tara dari Tuhan Yang Maha Esa yang
menyekutuiNya dan berbagai kekuasaan dengan Dia, Subhanahu wa Ta’ala; ataupun
banding atau tara yang berbagai tugas dengan Dia. Ajaran Qur’an membantah dan me-
nampik ajaran “Polytheismus” yang membanyak-kan Tuhan atau dewata seperti yang
sudah tersebut tadi itu.
Seruan Qur’an dengan tolongan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan lama-
kelamaan telah bertambah-tambah berhasil. Dan pada masa kita sekarang ini bolehlah
kita katakan, bahwa ahli-ahli ilmu pengetahuan dan ahli akal dan pikiran dalam segala
agama dunia yang mendasarkan ajaran-ajarannya atau kitab-kitab asli daripada pesuruh-
pesuruh Allah, rata-rata telah mengakui Monotheismus Ketuhanan Yang Maha Esa
dengan tiap-tiap agama dunia itu mencarikan tafsir sedapat-dapatnya untuk menyesuaikan
pengakuan itu dengan ajaran agamanya yang seolah-olah ber-lawanan dengan
pengetahuan itu.
Syahdan atas Umat Islam yang menurut agama Allah di dalam Qur’an sebagai yang di
ajarkan oleh Nabi Muhammad saw tergantung kewajiban akan tetap meneruskan seruan
Ketuhanan Yang Maha Esa itu dengan kebijaksanaan dengan peringatan yang lemah
lembut tapi tegas; supaya mudah-mudahan dapatlah disusun dan diatur kerja ummat
agama untuk mencapai keselamatan ummat manusia. Selamat daripada “fitnah”,
kekacauan, huru-hara, “mungkar”, “Bagha” pendurhakaan. Segala-gala itu membawa
kerusakan, yang tidak hanya akan orang-orang yang jahat saja melainkan meratai
masyarakat kita segenapnya.
Berhadapan dengan mereka, yang sekalipun dengan mulutnya mengakui pokok
Ketuhanan Yang Maha Esa itu, tapi terang dengan fi’il-tingkah laku dan perbuatannya
mengajak dan menghasut hasut kita untuk membesar-besarkan hawa nafsu keduniaan
dan loba-temaah kepada kebendaan, biar dengan apapun semboyannya hendaklah kita
memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa hidayat petunjuk dan bimbingan taufikNya,
menyesuaikan hati kita supaya dapat kita berlaku menurut firmanNya. (S. Al-Syura 15):
“Maka oleh karena itu meminta do’alah engkau dan luruskanlah pendirianmu sebagaimana
engkau telah diperintah; dan janganlah engkau peturutkan hawa mereka, melainkan
katakanlah aku percaya akan apa yang diturunkan Allah di dalam kitab dan aku telah di-
perintahkan aku mengadili antara kamu, Allah itu Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi
tanggungan kami amal perbuatan kami dan amal perbuatanmu bagi tang-gunganmu; tak
ada janji bagi tuduh menuduh antara kami dengan kamu dan menjatuhkan hukumannya
dan kepadaNyalah kesudahan sampainya kita”. ?
 
Tinggalkan komentar

Posted by pada September 25, 2013 in Uncategorized

 

Penafsiran Mr. Mohammad Roem

TENTANG SILA-SILA DALAM PANCASILA

Mr. Mohammad Roem, salah seorang tokoh dalam jajaran pimpinan pusat partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) dan juga ketua delegasi Indonesia dalam perundingan Konferensi Meja Bundar dengan Belanda th 1949, telah menulis risalah yang disampaikan pada kuliah umum pada Dies Natalis Universitas Islam Sumatera Utara, Januari 1969. Dalam pidatonya itu Mr. Mohammad Roem menguraikan pandangannya tentang sila-sila dalam Pancasila. Judul pidatonya itu ialah Lahirnya Pancasila”. Dalam uraiannya itu Mr. Mohammad Roem menyatakan sebagai berikut:

Ajaran Nabi
Kepercayaan manusia tentang Tuhan Yang Maha Esa, tentang penciptanya, bukan bidang untuk campur tangan bagi yang berkuasa, baik pun ia badan eksekutif, maupun ia badan legislatif. Negara yang pada akhirnya dijelmakan oleh orang-orang yang berkuasa, tidak dapat mencampuri penghidupan bathin rakyat sampai sedalam-dalamnya mengenai hubungannya dengan Tuhan.

Malah sebagaimana kita alami sendiri Orde Lama, orang yang berkuasa, kalau tidak diawasi, atau untuk memakai kata-kata yang lazim di zaman sekarang, kalau tidak disertai dengan social control dan social participation, dapat menyeleweng, dapat berbahaya atau merugikan negara, jangankan ia dapat mengatur penghidupan rakyat sedalam-dalamnya, istimewa mengenai hubungannya dengan Tuhan. Kecuali kalau orang itu pilihan dari Tuhan sendiri yaitu para Nabi, atau Rasul yang diutus oleh Tuhan memberi pelajaran kepada ummat manusia, tentang percaya kepadaNya, dan bagaimana berbakti kepadaNya.

Biarpun pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dinamakan “Lahirnya Pancasila”, Nabi Muhammad saw sudah 1400 tahun, Nabi Isa sudah 2000 tahun mengajar ummatnya masing-masing tentang Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran Hindu dan Budha tentang tuhan sudah lebih lama lagi yaitu sudah beberapa ribu tahun.
Kata sepakat tentang dasar negara mengenai sila Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti bahwa masing-masing percaya kepada Tuhan menurut agamanya sendiri-sendiri, dengan kesadaran bahwa bersama kita dapat mendirikan negara yang kuat sentosa, karena esensi dari agama, ialah hidup berbakti, menjunjung keadilan dn kebenaran, cinta dan kasih sayang terhadap sesama makhluk.

“Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ajaran dari Nabi-Nabi dan pesuruh-pesuruh Allah, sungguh pun mereka mendapat pengetahuan dengan jalan wahyu, akan tetapi mereka menyampaikan beri-tanya kepada manusia dengan cara yang dapat diperhatikan dan diperiksa dalam alam, dapat dipikirkan dan dipahamkan dengan akal pikiran. Tentang Nabi dan pesuruh-pesuruh Allah itu ternyata bahwa dalam beribu-ribu tahun riwayat manusia di muka bumi ini, tetap ada beritanya yang menjadi pegangan kepercayaan ummat manusia dan tuntunan hidup dalam tiap-tiap bangsa yang menjalani kamajuan.
Dari masa Nabi Musa as kira-kira 1500 tahun sebelum permulaan zaman Miladiyah, Nabi Isa as (sudah lebih 2000 tahun berlalu). Dalam masa itu raja-raja besar alangkah banyaknya yang memuncak kekuasaannya, meluas kerajaannya, sedang senan-tiasa dalam kemewahan, lalu menjalani kemuduran merosot dan akhirnya lenyap musnah, tidak meninggalkan jejak atau bekas, melainkan rerun-tuhan penyesalan, kesedihan dan kemelaratan. Nama mereka: raja-rajanya, kerajaan-kerajaannya, bangsa-bangsanya pun hanya dalam riwayat-riwayat masih bertemu.

Tetapi Nabi Musa dan kitab Taurat, Nabi Isa dan Injil, Nabi Muhammad dan Qur’an, pemimpin agama Budha Gautama dan Bagawat Gita, nama Nabi-nabi itu dan kitab-kitab itu tetap hidup bagi berjuta-juta ummat manusia dari abad ke abad semenjak beribu-ribu tahun.

Isi kitab-kitab suci itu, kitab-kitab suci sifatnya sambung menyambung, yang kemudian menjadi kesaksian dan ujian kepada yang dahulu, menjadi bacaan, pengajian dan tuntutan hidup kepada berjuta-juta ummat manusia dalam masa itu dengan tidak putus-putusnya. Tidak ada nama sebesar-besar raja dunia menandingi nama Nabi-nabi itu pada nilainya. Kitab-kitab itu tidak ada karangan yang dapat mendekati nilainya dalam anggapan ummat manusia seluruh dunia. Tidak ada kitab yang dapat menghidupkan hati dan budi, semangat dan rohani manusia sebagai kitab-kitab itu. Segala kenyataan yang menjadi pengalaman turun-temurun sepanjang masa riwayat itu, tidak dapat di singkirkan dengan bantahan atau sangkalan betapa pun dicoba oleh orang-orang yang menam-pik kebenaran agama”.20)

Kaum-kaum yang mengikuti Nabi-nabi dan percaya kepada Kitab-kitab sebagai tuntunan dari Tuhan, menurut ajaran agama Islam digolongkan dalam satu kesatuan yaitu “ahli kitab”, mereka yang percaya kepada kitab Tuhan, berhadapan dengan golongan ini maka mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, dinamakan golongan kafir. Maka adalah garis tegas yang diadakan oleh Tuhan sendiri, yaitu “ahli kitab” dan golongan kafir.

UUD 45 menurut keyakinan saya mengikuti garis ini, sedang gagasan Nasakom adalah menyim-pang dari garis itu.

Tauhid
Di antara ayat-ayat Qur’an yang melalui Nabi Muhammad saw. diturunkanlah surat Al-Baqarah (II) ayat 163 dan 164, berkata: Adapun Tuhan kamu, Tuhan Yang Maha Esa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nyatalah di dalam ciptaan segala langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang, dan perahu yang melancar diatas muka laut dengan muatan yang bermanfaat kepada manusia, dan air yang Allah turunkan dari langit memberi hidup akan bumi ini kemudian daripada matinya, dan hewan berbagai macam ia biakkan atasnya, dan perkisaran dan perarakan awan yang diberi menanggung tugas diantara langit dan bumi, nyatalah segala itu adalah tanda-tanda kepada orang-orang yang pandai memahamkan dengan akalnya.

Surat An Nahl (16) ayat 1 – 18, berkata: “Ialah Subhanahu Wa ta’ala yang menurunkan air dari langit untuk kamu minum dan untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan, tempat melepaskan ternak mencari rezekinya. Ia menumbuhkan dengan air itu tanaman-tanaman, dan zaitun dan korma (kelapa, sagu dan sebagainya) dan buah anggur dari macam-macam tumbuh-tumbuhan, nyatalah semuanya terkandung tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Dan ia menundukkan kepada kamu malam dan siang, matahari dan bulan, segala bintang, semuanya diberi menanggung tugas dengan perintahNya, nyatalah di dalam itu terkandung tanda-tanda bagi orang-orang yang pandai memahamkan. Dan segala yang Ia terbitkan. Ia tumbuhkan di muka bumi dengan berbagai warnanya, nyatalah di dalam itu adalah tanda-tanda bagi orang yang tahu mengenang-ngenangkan”.

Dan jika kamu hendak menghitung segala nikmat karunia Allah tidaklah dapat kamu menentukan jum-lahnya, nyatalah Allah amat Mengampuni, amat Penyayang”.

Ajaran-ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw tentang Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pertumbuhan dari masa ke masa ditambah dengan karya para ulama’ dan lain-lain ahli pikir menjadi ilmu tersendiri, yaitu ilmu Tauhid.

Di samping itu teranglah bahwa manusia tidak diberi pengetahuan tentang Tuhan sekedar hanya untuk pengetahuan saja. Karena agama itu akhirnya adalah pedoman hidup. Firman Allah swt di dalam surat Az-Zakariyat ayat 56 menyatakan “dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melain-kan supaya beribadat kepadaKu”.

Ibadat selanjutnya tidak hanya berarti menu-naikan rukun-rukun ibadat, seperti sembahyang dan puasa, akan tetapi ibadat adalah tiap-tiap perbuatan manusia yang dikerjakan dengan niat berbakti kepada Tuhan: Seorang yang sudah mencapai kesadaran, bahwa segala perbuatannya harus dikerjakan dengan niat untuk ibadat adalah orang yang taqwa kepada Tuhan.

Tetap sekali syarat yang ditentukan oleh MPRS kepada seorang yang menjadi Menteri ialah taqwa kepada Tuhan. Menurut ajaran H.A.Salim dalam buku yang di sebut tadi, taqwa berarti “berlindung dengan niat, yaitu tunduk dan menurut perintah kepada Allah daripada balasan hukumnya”.

Taqwa berarti hendak mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala dengan mengikhlaskan ibadatnya; amal dan usaha kebijakan yang mengharapkan ridha perkenan dan kabul penerimaan dari padaNya subhanahu wata’ala dan menjauhi dan menjauhkan segala nista dan keji dari hati dan angan-angan, dan mematangkan perbuatan yang melanggar larangan Allah subhanahu wata’ala”.

“Dengan mendidik dan melakukan taqwa dengan sengaja, dapatlah kita melaksanakan hidup menyertakan niat ibadat dalam tiap-tiap pekerjaan apapun juga yang kita kerjakan untuk keperluan kehidupan kita dan pergaulan hidup kita”. Mung-kin ada orang , malah banyak orang yang akan mengatakan bahwa hidup dengan bertaqwa kepada Tuhan itu, tidak dapat dipakai dalam politik. Sebab politik adalah pertarungan kekuatan, siapa yang kuat itulah yang menang. Dalam politik ada ajaran Machiaveli, yang di Indonesia tidak kurang pengikutnya. Orang Komunis dalam politik berpegang kepada pedoman “tujuan menghalalkan daya upaya”, apa saja dapat dikerjakan yang dilarang oleh Tuhan, yang amoral pun, untuk mencapai tujuan politik. Teranglah bahwa politik semacam ini menyimpang dari Pancasila. Keadilan dan kebenaran tidak boleh dikesampingkan, tidak boleh menjadi slogan semata-mata, dengan alasan bahwa dalam politik orang harus berfikir lain dan berbuat lain. Kalau keadilan dan kebenaran dapat dikesampingkan karena pertimbangan-pertim-bangan politik, maka pagi-pagi atau siang nanti, politik yang amoral itu akhirnya akan menuju “ke lobang buaya”, dalam arti kiasan, yaitu akan mendatangkan bencana bagi negara dan ummat.

Inilah keyakinan yang dapat diambil sebagai pelajaran selama kita merdeka 24 tahun lamanya. Tidak mungkin ketenangan dan tertib hukum dicapai dengan mengenyampingkan keadilan dan kebenaran. Kalau tampanya ketenangan dicapai dengan paksaan dengan memperkosa keadilan dan kebenaran dapat ditekan untuk sementara tidak untuk selama-lamanya. Pada saatnya akan meletus dan kebathilan akan tersingkir.
Pada saat PKI menjadi partai yang terkuat berkat bantuan dan perlindungan Presiden Soekarno, selama itu PKI tidak pernah memperdulikan norma-norma keadilan dan kebenaran. Pada saat PKI mencapai puncak kekuatannya dan yakin dapat mengoper kekuasaan Republik Indonesia, maka PKI menjalankan suatu perbuatan yang sekaligus mempersatukan dan menghimpun kekuatan menjadi anti PKI. Dengan segala ukuran dan pikiran manusia, terutama yang berpolitik seperti diterang-kan diatas, tidak ada lagi sesuatu yang dapat menghalang halangi PKI, mengoper kekuasaan. Kalau riwayat waktu itu tidak berjalan menurut perhitungan dan pikiran politik, maka benarlah kebanyakan dari kita mengatakan bahwa Tuhan melindungi Republik Indonesia.

Demikianlah renungan tentang sila Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan ajaran agama Islam dan pengajian dari ulama’-ulama’. Pengikut-pengikut Nabi Musa, Nabi Isa dan Hindu dan Budha tentu memberi arti sendiri-sendiri menurut agamanya masing-masing, tentang Ketuhanan Yang Maha Esa itu menjadi sila yang pertama dan sila itu ditegaskan lagi dalam fasal 29 UUD 45, sebab dalam tiap-tiap agama kepercayaan kepada Tuhannya, taqwa kepada Tuhannya, adalah kesadaran yang menjadi pedoman kehidupan tiap-tiap manusia. Sila-sila selanjutnya tersirat sebagai perintah yang harus ditaati oleh orang yang taqwa kepada Tuhannya.

Demokrasi
Sila keempat, dalam preambule diterangkan dengan kata “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.
Dengan satu perkataan, sila itu juga dinamakan demokrasi. Lebih sering lagi sekarang dipakai juga istilah demokrasi Pancasila. Kalau demokrasi itu salah satu dari Pancasila, maka sebenarnya demo-krasi Pancasila adalah pleonasme, kata-kata yang berlebihan. Tetapi kalau kata-kata yang berlebihan memberi pengertihan yang terang, maka tentu tidak ada keberatan terhadapnya. Maka teranglah bahwa demokrasi Pancasila bukan demokrasi terpimpin.

Kita telah mengalami praktek dari demokrasi terpimpin. Bagaimana pun baik maksudnya demokrasi terpimpin akan tetapi sebagaimana telah dikatakan oleh Dr. Muhammad Hatta dalam pelaksanaannya ia adalah direktur. Selama demo-krasi terpimpin itu berjalan, yang boleh dikatakan juga selama Orde Lama, Presiden Soekarno sering mengejek-ejek demokrasi yang berlaku sebelumnya sebagai demokrasi barat, demokrasi liberal atau demokrasi separoh tambah satu (de helft plus een). Akan tetapi dalam prakteknya demokrasi terpimpin itu malah kurang lagi, tidak separo, tambah satu, melainkan satu saja. Dalam diktatur yang bicara hanya satu orang saja, lain-lainnya hanyalah togog-togog, mengikuti atau menurut. Memang sering sekali badan-badan perwakilan di dunia barat disalahkan, bahwa keputusan-keputusan diambil sekedar dengan menghitung suara. Dan siapa yang punya suara separoh tambah satu, dialah yang menang.

Dalam preambule demokrasi itu disebut dengan kata-kata yang sangat tegas yang mengandung esensi dari demokrasi atau karakyatan. Harus ada perwakilan yang dipilih dengan syarat-syarat yang benar. Wakil-wakil rakyat harus dipilih dengan cara syarat yang benar. Wakil-wakil rakyat harus dipilih dengan cara bebas dan rahasia, kemudian sebagai wakil rakyat mereka harus dijamin, agar yang berkuasa tidak dapat menggunakan ancaman atau desakan agar wakil rakyat mengikuti saja kehendak yang berkuasa.
Dalam badan-badan perwakilan harus benar-benar ada permusyawaratan yang dipimpin dengan kebijaksanaan. Akhirnya kalau semua itu telah dikerjakan dengan ikhlas dan jujur keputusan harus diambil, kalau dapat dengan suara bulat kalau tidak dengan menghitung suara. Dan keputusannya harus di terima pula dengan ikhlas karena segala ikhtiar sudah dikerjakan. Tentang menghitung suara itu UUD tidak memungkinkan adanya keragu-raguan. Memutuskan dengan menghitung suara, sesudah musyawarah yang dipimpin dengan kebijaksanaan, sudah terjalin dalam demokrasi.

Fasal 37 UUD menentukan cara yang istimewa, yaitu mengubah UUD, dengan sekurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir dan dari yang hadir sekurang-kurangnya 2/3 menyetujui peru-bahan. Ini berarti bahwa tentang lain-lain soal MPR mengambil keputusan dengan mayoritas biasa yaitu paling sedikit separoh tambah satu. Itulah keten-tuan UUD yang terang dan murni.
Demokrasi dalam pemerintahan dan perwakilan tidak mungkin berjalan baik, kalau tidak disertai kebebasan pers, kebebasan bersidang, berkumpul, dan kebebasan mengeluarkan pendapat. Dan jangan terjadi lagi seperti dalam orde lama, bahwa orang yang berlainan pendapat dan tidak melanggar suatu larangan dari kitab Undang-undang Pidana, diasingkan dan dipandang berbahaya atau sub-versif atau kontra revolusioner.

Bagi orang Islam dasar demokrasi itu adalah musyawarah. Memang intisari dari demokrasi ialah musyawarah antara yang memerintah dan yang diperintah. Memerintah tidak berarti menjalankan kekuasaan dari mereka yang berkuas karena memegang senjata, tapi memerintah adalah hasil musyawarah dengan yang diperintah. Maka karena itu memerintah mendapat sifat menjalankan amanat dari yang diperintah. Sumber demokrasi itu adalah surat Syura, ayat 38, yang berkata: “Dan orang-orang yang mengikut Tuhan, mengerjakan sembahyang, urusan mereka dengan musyawarah antara mereka, mendermakan sebagian rizki yang Kami anugrahkan kepada mereka”.
Musyawarah dalam urusan negara, yaitu dalam urusan yang mengenai kehidupan rakyat pada umumnya, tidak akan mencapai tujuannya, kalau tidak disertai jaminan-jaminan bebas dari paksaan, bebas berfikir, bebas mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, dan lain-lain kebebasan yang biasanya dinamakan hak-hak kamanusiaan. Hak-hak itu dipandang dimiliki tiap manusia sejak ia dilahirkan, tidak perlu ada keterangan atau ada pembicaraan lagi.

Hak-hak Asasi
BAGAIMANA sikap UUD 45 berkenan dengan hak-hak asasi? UUD 45, adalah Undang-undang dasar yang sangat singkat, terdiri dari 37 pasal, 4 pasal peralihan dan 1 pasal aturan tambahan. Dalam penjelasan umum dari UUD 45 itu, kita baca : “UUD negara manapun tidak dapat dimengerti, kalau hanya dibaca teksnya saja.

Untuk mengerti maksud UUD dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasan apa teks itu disusun.

Dengan demikian kita mengerti apa maksud Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu”.

Di lain bagian dikatakan: “Maka telah cukup jikalau undang-undang dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menye-lenggarakan kehidupan negara dn kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik haluan dasar yang tertulis itu hanya mamuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan kehidupan negara dise-rahkan kepada undang-undang yang lebih muda caranya membuat, merubah dan mencabut”.

Berdasarkan atas penjelasan dari UUD 45 itu maka saya mengambil kesimpulan, bahwa hak-hak manusia atau hak dasar tersurat dalam UUD 45 yang berlaku dari 1945 sampai akhir 1949.
Caranya UUD 45 menyebut hak-hak dasar memang sesuai dengan kesingkatannya, misalnya pasal 28 tidak menyebut lebih dahulu, bahwa tiap warga negara berhak berserikat dan berkumpul dan berhak mengeluarkan pikiran, akan tetapi pasal 28 itu menentukan, bahwa dasar-dasar itu ditetapkan dengan Undang-undang. Jadi sistem UUD 45 tidak menyebut hak-hak itu, tapi cukup memberi perintah kepada pembuat undang-undang untuk mengatur hak asasi, hak berserikat dan hak mengeluarkan pendapat. Begitu juga pasal 29 tidak mengatakan terlebih dahulu, bahwa penduduk negara bebas beragama, tapi memandang menurut agamanya masing-masing.

Untuk kedua kalinya, dan semoga untuk selama-lamanya, UUD 45 yang bagi bangsa Indo-nesia adalah UUD keramat dan mempunyai sejarah istimewa, berlaku sejak dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dalam masa akhir tahun 1949 sampai tahun 1959 itu, perlu disebut beberapa per-tumbuhan yang ada pengaruhnya dalam penger-tian dan tafsiran UUD 45, istimewa berkenan dengan hak-hak asasi tersebut.
Pertama pada tanggal 10 Desember 1948, General Assembly dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan memproklamirkan Universal Decla-ration of Human Rigths (Pernyataan Umum tentang hak-hak manusia).

Declaration itu terdiri dari 30 pasal, diprok-lamirkan dengan maksud agar diketahui oleh ummat manusia di seluruh dunia dengan harapan agar juga menjadi dasar yang diakui oleh negara-negara yang menjadi anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kedua Undang-undang Dasar Republik Indo-nesia Serikat yang mulai berlaku pada tahun 27 Desember 1945, memuat satu bagian terdiri, Bab I bagian V, berjudul hak-hak dan kebebasan dasar manusia. Bagian itu terdiri dari 27 pasal, pasal 7 sampai dengan 33, dan memuat hampir semua hak-hak asasi yang dimuat dalam Declaration dari Perserikatan Bangsa-Bangsa

Ketika UUD Sementara Negara Kesatuan tahun 1950 mempunyai juga bagian tersendiri, Bab I bagian V juga terdiri dari 27 pasal yang memuat hak-hak azasi tersebut. Maka karena itu pendapat, bahwa hak-hak azasi itu sudah tersirat dalam UUD 45, kini lebih kuat lagi. Jika tidak maka akan terpaksa kita mengambil kesimpulan, bahwa kembalinya ke UUD 45, berarti kemunduran berkenaan dengan hak-hak asasi.

Gagasan yang demikian tentu tidak sesuai dengan dasar atau sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Piagam Jakarta
UUD 45 dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 menjadi UUD yang berlaku lagi. Maka dekrit tidak dapat dipisahkan dari UUD 45. Dalam dekrit itu dikatakan bahwa Piagam Jakarta akan menjiwai pelaksanaan UUD 45. Saya ingin mengakhiri uraian ini dengan memberikan beberapa pemikiran tentang Piagam ini untuk mendapat pengertian yang sebaik-baiknya.

Apakah Piagam Jakarta itu? Piagam Jakarta itu adalah rencana Preambule untuk UUD 45 yang disusun oleh panitia terdiri dari 9 pemimpin bangsa Indonesia, yaitu Ir. Soekarno, Dr. Hatta, Mr. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Mr. Subardjo, Wahid Hasyim, dan Mr. Moh. Yamin dalam sidangnya tanggal 22 Juni 1945.

Preambule itu kemudian sesudah musyawarah berulang kali mencapai bentuk yang terakhir, yaitu menjadi Pembukaan dari UUD 45. Kalau kita sekarang bicara tentang Piagam Jakarta, maka teristimewa kita maksudkan satu kalimat yang terdiri dari 7 perkataan dalam rancangan itu yaitu “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluk”, yang tempatnya dibelakang dasar Ketuhanan.
Dalam sidang tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang UUD membicarakan rancangan Pream-bule itu. Mr. Latuharhary berkeberatan terhadap 7 perkataan tersebut, karena “akibatnya mungkin besar, terutama terhadap agama lain….. Kalimat ini bisa juga menimbulkan kekacauan misalnya terhadap adat istiadat”.

Terhadap keberatan ini. H. Agus Salim menga-takan “Pertikaian hukum agama dengan hukum adat bukan masalah baru, pada umumnya sudah selesai. Lain dari itu orang-orang yang beragama lain tidak perlu kuatir”.

Anggota-anggota Wongsonegoro dan Djaja-diningrat juga berkeberatan terhadap 7 perkataan itu dengan alasan “Mungkin menimbulkan fana-tisme, karena seolah-olah memaksa menjalankan syari’at bagi orang-orang Islam”.

Terhadap keberatan ini anggota Wachid Hasyim mengingatkan kapada dasar permusyawaratan, dan karena itu “paksaan tidak bisa terjadi”.

Akhirnya ketua sidang yaitu Ir. Soekarno sendiri mengulangi, bahwa kalimat itu kompromis antara golongan Kebangsaan dan Islam, yang hanya didapat dengan susah payah. Oleh karena poko-pokok lain kiranya tidak ada yang menolak, pokok-pokok dalam preambule dianggap sudah diterima.
Agar uraian ini jangan terlalu panjang, maka dalam pertumbuhan selanjutnya “Piagam Jakarta itu akhirnya tidak masuk dalam preambule UUD 45”.

Dalam pertumbuhan yang lebih lanjut, Piagam Jakarta muncul lagi, tidak dalam preambule, melainkan dalam dekrit dengan catatan “menjiwai”. Dekrit mengantar berlakunya kembali UUD 45, adalah suatu bentuk hukum yang penting, tentu tudak satu perkataan pun yang dapat di pandang tidak berarti. Tentang tujuh perkataan itu saya ingin membuat beberapa catatan:
Piagam Jakarta hanya berlaku untuk golongan Islam dan tidak mengurangi kebebasan golongan agama lain. Kebebasan menjalankan ibadat agama menurut kepercayaan masing-masing dijamin oleh Negara. Andaikata Piagam Jakarta itu tidak masuk dalam preambule atau dalam dekrit, maka tetap pemeluk agama Islam berkewajiban menjalankan syari’at Islam. Kewajiban itu adalah pembawaan bagi tiap-tiap orang yang mengatakan dirinya seorang Islam. Kewajiban tidak dalam arti “yuridis” yang membawa akibat hukum yang dapat dipaksa-kan, tetapi kewajiban dalam arti agama. Tergantung dari pada kesadaran tiap orang Islam. Dalam hal ini ia sendiri akan bertanggung jawab kepada Tuhan sesuai dengan kesadarannya. Demikian juga sifat Piagam Jakarta dalam Preambule yang oleh Wahid Hasyim dikatakan “tidak bisa terjadi ada paksaan” apalagi kalau hanya dikatakan, bahwa Piagama Jakarta itu menjiwai UUD 45.

Tetapi tetap Piagam Jakarta mempunyai arti. Artinya tidak dalam bidang yuridis tetapi dalam bidang spirituil. Ia mengingatkan ummat Islam akan syari’at agamanya, dan syari’at itu adalah jalan menuju kesempurnaan, baik bagi hidup di dunia maupun di akhirat. Dan peringatan itu diberikan tidak dari mimbar biasa tetapi mimbarnya adalah dekrit yang mangatarkan UUD 45.

Waktu saya mulai belajar hukum, 35 tahun yang lalu buku pertama yang saya baca ialah karangan Prof. Van Kan “Inleidingtot de Rechtswetemschap”. Tentang antara hubungan tingkah laku orang dalam masyarakat dengan kaidah agama Prof. Van Kan menerangkan : “Adakalanya orang beranggapan, bahwa semua peraturan yang ditaati adalah peraturan-peraturan Tuhan. Dalam zaman lampau agama seringkali merupakan tenaga pendorong yang terbesar yang mengatur tingkah laku orang, bahkan satu-satunya tenaga pendorong. Hal ini tidak berlaku lagi bagi zaman sekarang”. Buku itu dikarang seperempat abad pertama dari abad ke XX ini, dan apa yang dikatakan dengan kata-kata “hal ini tidak berlaku lagi bagi zaman” merupakan satu “state of mind”. Keadaan mental itu tidak saja berada di Hindia Belanda di waktu itu, tapi keadaan mental di dunia Eropa. Agama tidak lagi menjadi pendorong yang terutama dalam tindak tanduk manusia dalam masyarakat.

Ini berarti kepercayaan orang kepada Tuhan, zat yang Berkuasa, yang Mengawasi, yang Menuntun, yang Mengadili yakni Menghukum, tidak lagi mempunyai tempat yang penting dalam kesadaran manusia.
Itulah keadaan mental dari dunia waktu itu dan tidak sedikit para ahli pikir mengatakan, bahwa karena itu, dalam umur satu generasi dunia mengalami dua kali peperangan yang melanda maha dasyat.
Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, pada umumnya dan Piagam Jakarta khususnya bagi ummat Islam, menunjukkan dan mengingatkan kepada kita dari tempat yang istimewa, yaitu UUD, bahwa manusia dalam penghidupan bernegara memerlukan tuntunan Ilahy. ?

 
Tinggalkan komentar

Posted by pada September 25, 2013 in Uncategorized

 

Misteri Surat untuk Sukarno-Hatta

sukarno-hatta

“SAYA, sebagai perwira muda, saat itu sadar tidak akan melibatkan diri ke dalam politik,” kata Soeharto dalam otobiografinya, Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya. Ketika itu, perseteruan antara Perdana Menteri Mohammad Hatta dan kubu Front Demokrasi Rakyat, koalisi kekuatan “sayap kiri” di Indonesia, semakin runcing sejak Agustus 1948. Sedangkan Letnan Kolonel Soeharto-menurut buku tersebut-membaca situasi, mengamati setiap kubu, dan menganalisisnya dengan cermat.

Aroma perang saudara sudah begitu pekat di udara setelah pasukan Brigade 29 yang pro dengan tulang punggung Partai Komunis Indonesia, melucuti senjata pasukan Siliwangi di Madiun, Jawa Timur, pada 19 September 1948. Presiden Sukarno dan Musso, Pemimpin Partai Komunis Indonesia saling menyerang melalui pidato maupun tulisan mereka. “Bagimu adalah pilihan antara dua: ikut Muso dengan P.K.I.-nja jang akan membawa bangkrutnja tjita-tjita Indonesia Merdeka-atau ikut Sukarno-Hatta,” kata Sukarno dalam pidatonya hanya beberapa jam setelah pelucutan senjata.

Panglima Jenderal Sudirman tidak menginginkan anggota pasukan di Jawa Timur terseret konflik politik ini. Soeharto, yang dianggap netral, diutus membujuk Letnan Kolonel Soeadi, Komandan Pasukan Panembahan Senopati, supaya tidak bergabung dengan PKI. Soeharto dan Soeadi bertemu di Wonogiri, Jawa Tengah. Soeadi, yang memang condong ke PKI, malah mengajak Soeharto berkeliling meninjau kondisi Kota Madiun.

“Saya ditelepon Soeharto dari Mantingan (kecamatan di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur),” ujar Soemarsono, Gubernur Militer Madiun ketika itu. Setelah tiba di Madiun, Soemarsono mengajak Soeharto berkeliling kota untuk menunjukkan tidak ada pemberontakan di kota itu. “Menurut pidato Sukarno, bendera Merah Putih di Madiun sudah diganti bendera palu arit. Saya minta Soeharto melihat mana ada bendera merah, semuanya bendera merah putih.”

Di rumah Residen Madiun yang ditinggali Soemarsono, Soeharto berjumpa dengan Musso yang sudah satu setengah bulan tiba di Indonesia. Selama berpuluh tahun, setelah pemberontakan PKI pada 1926 gagal, Musso tinggal di luar negeri. Baru kali itulah Soeharto bertemu Musso. Tokoh komunis itu mengenakan kemeja putih, celana panjang hitam, dan kopiah. Mereka kemudian berbincang-bincang. Soeharto menanyakan kepada Musso kenapa pemerintah dan Front Demokrasi royal malah ikut berseteru.

+ Apakah tidak sebaiknya kita tinggalkan permusuhan dan bersatu melawan Belanda?

- Bagi saya pun demikian, Bung Harto. Saya juga datang, kembali ke Indonesia, untuk mempertahankan kemerdekaan. Tapi rupanya Sukarno dan Hatta tidak senang kepada saya, mencurigai saya.

+ Kenapa tidak diadakan pembicaraan?

- Baru saja bertemu, tapi tidak ada kesepakatan.

+ Apakah boleh saya sampaikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta bahwa sebenarnya Pak Musso masih menginginkan persatuan?

- Ya, tolong sampaikan. Tapi terus terang, Bung Harto, kalau saya akan dihancurkan, saya akan melawan.

Menurut penuturan Soemarsono, yang kini tinggal di Sydney, Australia, seusai pertemuan tersebut, dia meminta Soeharto membuat surat pernyataan bahwa situasi Madiun aman dan tak ada sinyal-sinyal pemberontakan. “Mas saja yang buat, saya tidak terbiasa,” kata Soemarsono mengutip jawaban Soeharto saat itu. Soemarsono meminta Soeharto menyampaikan surat itu ke Presiden Sukarno dan perdana menteri Hatta.

Mantan Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin yang sudah bergabung dengan Partai Komunis Indonesia juga menitipkan sepucuk surat untuk Presiden Sukarno. Amir, kata Soemarsono, mengirim surat pribadi yang berisi permintaan agar Bung Karno turun tangan mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam otobiografinya, Soeharto mengatakan menyampaikan semua pernyataan Musso kepada Panglima Sudirman yang ketika itu sudah sakit keras. “Pak Dirman yang menyampaikan hasil pertemuan dengan Musso ke Bung Karno dan Bung Hatta,” kata Soeharto. Memang tak ada data sejarah menyatakan apakah pesan Musso itu sampai ke Sukarno dan Hatta. Yang pasti, perang saudara itu tak tercegah lagi. Dan Musso tewas di ujung senapan.

 
Tinggalkan komentar

Posted by pada September 25, 2013 in Uncategorized

 

Mohammad Hatta Wakil Presiden I – RI

Bung Hatta (1902-1980)

Drs. Mohammad Hatta adalah wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama.
Beliau lebih populer disebut sebagai Bung Hatta.
Ia dilahirkan di Bukittinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902 dan meninggal dunia di Jakarta,\ pada tanggal 14 Maret 1980 dalam usia 77 tahun.
Bung Hatta adalah tokoh pejuang dan negarawan yang kharismatik.
Ia mundur dari jabatan wakil presiden pada tahun 1956, karena berselisih dengan Presiden Soekarno.
Bung Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bandar udara internasional Jakarta menggunakan namanya sebagai penghormatan terhadap jasanya sebagai salah seorang proklamator kemerdekaan Indonesia.
Nama yang diberikan oleh orangtuanya ketika dilahirkan adalah Muhammad Athar.
Anak perempuannya bernama Meutia Hatta menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Hatta lahir dari keluarga ulama Minangkabau, Sumatera Barat. Bukittinggi, di kota kecil yang indah inilah tempat Bung Hatta dibesarkan di lingkungan keluarga ibunya. Ayahnya, Haji Mohammad Djamil, meninggal ketika Hatta berusia delapan bulan. Dari ibunya, Hatta memiliki enam saudara perempuan. Ia adalah anak laki-laki satu-satunya.
Ia menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu, Bukittinggi, dan pada tahun 1913-1916 melanjutkan studinya ke Europeesche Lagere School (ELS) di Padang. Saat usia 13 tahun, sebenarnya ia telah lulus ujian masuk ke Hoogere Burger School (HBS, setingkat SMA) di Batavia (kini Jakarta), namun ibunya menginginkan Hatta agar tetap di Padang dahulu, mengingat usianya yang masih muda, 15 tahun, akhirnya Bung Hatta melanjutkan studi ke Meer Uitgebereid Lagere Onderewijs (MULO) di Padang dan menjadi bendahara Jong Sumatranen Bond (JSB) Cabang Padang.
Pada tahun 1919, ketika ia melanjutkan studinya ke Sekolah Tinggi Dagang “Prins Hendrik School”, Batavia, ia pun aktif di Jong Sumatranen Bond Pusat sebagai Bendahara. Ia menyelesaikan studinya dengan hasil sangat baik kala itu.
Pada tahun 1921, Bung Hatta pergi ke Rotterdam, Belanda, untuk belajar ilmu perdagangan/bisnis di Nederland Handelshogeschool (bahasa inggris: Rotterdam School of Commerce, kini menjadi Universitas Erasmus). Ia bergabung dalam Perhimpunan Hindia (Indische Vereeniging).
Tahun 1922, perkumpulan ini berganti nama menjadi Indonesische Vereniging. Perkumpulan yang menolak bekerja sama dengan Belanda itu kemudian berganti nama lagi menjadi Perhimpunan Indonesia (PI) pada tahun 1925.
Hatta lulus dalam ujian handels economie (ekonomi perdagangan) pada tahun 1923. Ia non-aktif dalam PI pada tahun 1924 untuk menempuh ujian doctoral di bidang ilmu ekonomi pada akhir tahun 1925. Tetapi waktu itu dibuka jurusan baru, yaitu hukum negara dan hukum administratif. Hatta pun memasuki jurusan itu terdorong oleh minatnya yang besar di bidang politik. Akhirnya pada tanggal 17 Januari 1926, ia terpilih menjadi Ketua PI.
Pada tangal 27 November 1956, Bung Hatta memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Pidato pengukuhannya berjudul “Lampau dan Datang”.
Saat berusia 15 tahun, ketika studi di MULO, ia telah tertarik pada pergerakan. Pada tahun 1916, timbul perkumpulan-perkumpulan pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, dan Jong Ambon. Hatta masuk ke perkumpulan Jong Sumatranen Bond. Lalu ia merintis karier menjadi aktivis organisasi tersebut, sebagai bendahara Jong Sumatranen Bond (JSB) Cabang Padang. Sebagai seorang bendahara Jong Sumatranen Bond, ia menyadari begitu pentingnya arti keuangan bagi berlangsung hidupnya sebuah perkumpulan. Tetapi sumber keuangan baik dari iuran anggota maupun dari sumbangan luar hanya mungkin lancar kalau para anggotanya mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin. Rasa tanggung jawab dan disiplin selanjutnya menjadi ciri khas sifat-sifat Mohammad Hatta. Di kota ini Hatta mulai menimbun pengetahuan perihal perkembangan masyarakat dan politik, salah satunya lewat membaca berbagai koran, bukan saja koran terbitan Padang tetapi juga Batavia. Lewat itulah Hatta mengenal pemikiran Tjokroaminoto dalam surat kabar Utusan Hindia, dan Agus Salim dalam Neratja.
Kesadaran politik Hatta makin berkembang karena kebiasaannya menghadiri ceramah-ceramah atau pertemuan-pertemuan politik. Salah seorang tokoh politik yang menjadi idola Hatta ketika itu ialah Abdul Moeis. “Aku kagum melihat cara Abdul Moeis berpidato, aku asyik mendengarkan suaranya yang merdu setengah parau, terpesona oleh ayun katanya. Sampai saat itu aku belum pernah mendengarkan pidato yang begitu hebat, menarik perhatian, dan membakar semangat,” aku Hatta dalam Memoir-nya. Itulah Abdul Moeis: pengarang roman Salah Asuhan; aktivis partai Sarekat Islam; anggota Volksraad; dan pegiat dalam majalah Hindia Sarekat, koran Kaoem Moeda, Neratja, Hindia Baroe, serta Utusan Melayu dan Peroebahan.
Pada usia 17 tahun, Hatta lulus dari sekolah tingkat menengah (MULO). Lantas ia bertolak ke Batavia untuk melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Dagang Prins Hendrik School. Di sini, Hatta mulai aktif menulis. Karangannya dimuat dalam majalah Jong Sumatera, “Namaku Hindania!” begitulah judulnya. Berkisah perihal janda cantik dan kaya yang terbujuk kawin lagi. Setelah ditinggal mati suaminya, Brahmana dari Hindustan, datanglah musafir dari Barat bernama Wolandia, yang kemudian meminangnya. “Tapi Wolandia terlalu miskin sehingga lebih mencintai hartaku daripada diriku dan menyia-nyiakan anak-anakku,” rutuk Hatta lewat Hindania.
Pemuda Hatta semakin tajam pemikirannya karena diasah dengan beragam bacaan, pengalaman sebagai Bendahara JSB Pusat, perbincangan dengan tokoh-tokoh pergerakan asal Minangkabau yang bermukim di Batavia, serta diskusi dengan temannya sesama anggota JSB: Bahder Djohan. Saban Sabtu, ia dan Bahder Djohan punya kebiasaan keliling kota. Selama berkeliling kota, mereka bertukar pikiran tentang berbagai hal mengenai tanah air. Pokok soal yang kerap pula mereka perbincangkan ialah perihal memajukan bahasa Melayu. Untuk itu, menurut Bahder Djohan perlu diadakan suatu majalah. Majalah dalam rencana Bahder Djohan itupun sudah ia beri nama Malaya. Antara mereka berdua sempat ada pembagian pekerjaan. Bahder Djohan akan mengutamakan perhatiannya pada persiapan redaksi majalah, sedangkan Hatta pada soal organisasi dan pembiayaan penerbitan. Namun, “Karena berbagai hal cita-cita kami itu tak dapat diteruskan,” kenang Hatta lagi dalam Memoir-nya. Selama menjabat Bendahara JSB Pusat, Hatta juga menjalin kerjasama dengan percetakan surat kabar Neratja.
Semenjak September 1921, Hatta bertolak ke Belanda. Hubungannya itu terus berlanjut meski berada di Rotterdam, ia dipercaya sebagai koresponden. Suatu ketika pada medio tahun 1922, terjadi peristiwa yang mengemparkan Eropa, Turki yang dipandang sebagai kerajaan yang sedang runtuh (the sick man of Europe) memukul mundur tentara Yunani yang dijagokan oleh Inggris. Rentetan peristiwa itu Hatta pantau lalu ia tulis menjadi serial tulisan untuk Neratja di Batavia. Serial tulisan Hatta itu menyedot perhatian khalayak pembaca, bahkan banyak surat kabar di tanah air yang mengutip tulisan-tulisan Hatta. Ia pun bergabung dalam Perhimpunan Hindia (Indische Vereeniging). Saat itu, telah tersedia iklim pergerakan di Indische Vereeniging. Sebelumnya, Indische Vereeniging yang berdiri pada 1908 tak lebih dari ajang pertemuan pelajar asal tanah air. Atmosfer pergerakan mulai mewarnai Indische Vereeniging semenjak tibanya tiga tokoh Indische Partij (Suwardi Suryaningrat, Douwes Dekker, dan Tjipto Mangunkusumo) di Belanda pada 1913 sebagai orang buangan (eksterniran) akibat kritik mereka lewat tulisan-tulisan tajam anti-pemerintah mereka di koran De Expres. Kondisi itu tercipta, tak lepas karena Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara) menginisiasi penerbitan majalah Hindia Poetra oleh Indische Vereeniging mulai 1916. Hindia Poetra bersemboyan “Ma’moerlah Tanah Hindia! Kekallah Anak-Rakjatnya!” berisi informasi bagi para pelajar asal tanah air perihal kondisi di Nusantara, tak ketinggalan pula tersisip kritik terhadap sikap kolonial Belanda.
Di Indische Vereeniging, pergerakan putra Minangkabau ini tak lagi tersekat oleh ikatan kedaerahan. Sebab Indische Vereeniging berisi aktivis dari beragam latar belakang asal daerah. Lagipula, nama Indische –meski masih bermasalah– sudah mencerminkan kesatuan wilayah, yakni gugusan kepulauan di Nusantara yang secara politis diikat oleh sistem kolonialisme belanda. Dari sanalah mereka semua berasal.
Hatta mengawali karier pergerakannya di Indische Vereeniging pada 1922, lagi-lagi sebagai Bendahara. Penunjukkan itu berlangsung pada 19 Februari 1922, ketika terjadi pergantian pengurus Indische Vereeniging. Ketua lama dr. Soetomo diganti oleh Hermen Kartawisastra. Momentum suksesi kala itu punya arti penting bagi mereka di masa mendatang, sebab ketika itulah mereka memutuskan untuk mengganti nama Indische Vereeniging menjadi Indonesische Vereeniging dan kelanjutannya mengganti nama Nederland Indie menjadi Indonesia. Sebuah pilihan nama bangsa yang sarat bermuatan politik. Dalam forum itu pula, salah seorang anggota Indonesische Vereeniging mengatakan bahwa dari sekarang kita mulai membangun Indonesia dan meniadakan Hindia atau Nederland Indie.
Perkumpulan yang menolak bekerja sama dengan Belanda itu kemudian berganti nama lagi di tahun 1925 menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). Hatta juga mengusahakan agar majalah perkumpulan, Hindia Poetra, terbit secara teratur sebagai dasar pengikat antar anggota. Pada tahun 1924 majalah ini berganti nama menjadi Indonesia Merdeka.
Hatta lulus dalam ujian handels economie (ekonomi perdagangan) pada tahun 1923. Semula dia bermaksud menempuh ujian doctoral di bidang ilmu ekonomi pada akhir tahun 1925. Karena itu pada tahun 1924 dia non-aktif dalam PI. Tetapi waktu itu dibuka jurusan baru, yaitu hukum negara dan hukum administratif. Hatta pun memasuki jurusan itu terdorong oleh minatnya yang besar di bidang politik. Perpanjangan rencana studinya itu memungkinkan Hatta terpilih menjadi Ketua PI pada tanggal 17 Januari 1926. Di kesempatan itu, ia mengucapkan pidato inaugurasi yang berjudul “Economische Wereldbouw en Machtstegenstellingen”–Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan kekuasaan. Dia mencoba menganalisis struktur ekonomi dunia dan berdasarkan itu, menunjuk landasan kebijaksanaan non-kooperatif. Hatta menjadi Voorzitter (Ketua) PI terlama yaitu sejak awal tahun 1926 hingga 1930, sebelumnya setiap ketua hanya menjabat selama setahun. Perhimpunan Indonesia tidak mempunyai cabang di Indonesia, akan tetapi mempunyai hubungan erat dengan dengan orang-orang sehaluan. Di bawah kepemimpinannya, PI berkembang dari perkumpulan mahasiswa biasa menjadi organisasi politik yang mempengaruhi jalannya politik rakyat di Indonesia. Sehingga akhirnya diakui oleh Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPI) PI sebagai pos depan dari pergerakan nasional yang berada di Eropa. Perhimpunan Indonesia kemudian menggalakkan secara terencana propaganda tentang Perhimpunan Indonesia ke luar negeri Belanda. Hampir setiap kongres intemasional di Eropa dimasukinya, dan menerima perkumpulan ini. Selama itu, hampir selalu Hatta sendiri yang memimpin delegasi.
Pada tahun 1926, dengan tujuan memperkenalkan nama “Indonesia”, Hatta memimpin delegasi ke Kongres Demokrasi Intemasional untuk Perdamaian di Bierville, Prancis. Tanpa banyak oposisi, “Indonesia” secara resmi diakui oleh kongres. Nama “Indonesia” untuk menyebutkan wilayah Hindia Belanda ketika itu telah benar-benar dikenal kalangan organisasi-organisasi internasional.
Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Kolonialisme, suatu kongres internasional yang diadakan di Brussels tanggal 10-15 Pebruari 1927. Di kongres ini Hatta berkenalan dengan pemimpin-pemimpin pergerakan buruh seperti G. Ledebour dan Edo Fimmen, serta tokoh-tokoh yang kemudian menjadi negarawan-negarawan di Asia dan Afrika seperti Jawaharlal Nehru (India), Hafiz Ramadhan Bey (Mesir), dan Senghor (Afrika). Persahabatan pribadinya dengan Nehru mulai dirintis sejak saat itu. Pada tahun 1927 itu pula, Hatta dan Nehru diundang untuk memberikan ceramah bagi “Liga Wanita Internasional untuk Perdamaian dan Kebebasan” di Gland, Swiss. Judul ceramah Hatta L ‘Indonesie et son Probleme de I’ Independence (Indonesia dan Persoalan Kemerdekaan).
Aktivitasnya dalam organisasi ini menyebabkan Hatta ditangkap di Den Haag dan dibawa ke penjara Casiusstraat oleh pemerintah Belanda beserta rekannya yang lain, yaitu: Abdul Madjid Djojoadiningrat, Ali Sastroamidjojo, dan Nazir St. Pamuntjak selama lima setengah bulan. Dalam sidang mahkamah pengadilan di Den Haag, 22 Maret 1928, Hatta mengatakan, PI menjalankan daya upaya dalam menguatkan eenheidgedachte bagi seluruh Bangsa Indonesia. Dengan kata lain, semangat persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia itu sudah dimulai oleh para mahasiswa di negeri seberang laut tersebut. Ia menegaskan kembali konflik kepentingan antara negara penjajah dan daerah jajahan. Karena Pidato pembelaan Hatta yang mengagumkan tersebut, akhirnya ia dibebaskan beserta ketiga rekannya dari segala tuduhan, dan pidato pembelaannya itu terkenal dengan: Indonesia Free, yang kemudian diterbitkan sebagai brosur dengan nama “Indonesia Vrij”, selanjutnya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai buku dengan judul “Indonesia Merdeka”.
Antara tahun 1930-1931, Hatta memusatkan diri kepada studinya serta penulisan karangan untuk majalah Daulat Ra‘jat dan kadang-kadang De Socialist. Ia merencanakan untuk mengakhiri studinya pada pertengahan tahun 1932.
Pada bulan Juli 1932 Hatta berhasil menyelesaikan studinya di Belanda dan sebulan kemudian ia tiba di Jakarta dan bergabung dengan organisasi Club Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia melalui proses pelatihan-pelatihan. Antara akhir tahun 1932 dan 1933, kesibukan utama Hatta adalah menulis berbagai artikel politik dan ekonomi untuk Daulat Ra’jat dan melakukan berbagai kegiatan politik, terutama pendidikan kader-kader politik pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Prinsip non-kooperasi selalu ditekankan kepada kader-kadernya.
Reaksi Hatta yang keras terhadap sikap Soekarno sehubungan dengan penahannya oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang berakhir dengan pembuangan Soekarno ke Ende, Flores, terlihat pada tulisan-tulisannya di Daulat Ra’jat, yang berjudul “Soekarno Ditahan” (10 Agustus 1933), “Tragedi Soekarno” (30 Nopember 1933), dan “Sikap Pemimpin” (10 Desember 1933). Setelah Soekarno dibuang ke Ende, Belanda mengalihkan perhatiannya kepada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Para pimpinan Partai Pendidikan Nasional Indonesia ditahan dan kemudian dibuang ke Boven Digoel pada bulan Februari 1934. Seluruhnya berjumlah tujuh orang, dari kantor Jakarta adalah Mohammad Hatta, Bondan, bersama Soetan Sjahrir, ketua Partai Pendidikan Nasional Indonesia, dari kantor Bandung: Maskun Sumadiredja, Burhanuddin, Soeka, dan Murwoto. Sebelum ke Digoel, mereka dipenjara selama hampir setahun di penjara Glodok dan Cipinang, Jakarta. Di penjara Glodok, Hatta menulis buku berjudul “Krisis Ekonomi dan Kapitalisme”. Setelah ke Digul, Hatta kemudian diasingkan ke Banda selama 6 tahun.
Pada bulan Januari 1935, Hatta dan kawan-kawannya tiba di Tanah Merah, Boven Digoel (Papua). Kepala pemerintahan di sana, Kapten van Langen, menawarkan dua pilihan: bekerja untuk pemerintahan kolonial dengan upah 40 sen sehari dengan harapan nanti akan dikirim pulang ke daerah asal, atau menjadi buangan dengan menerima bahan makanan in natura, dengan tiada harapan akan dipulangkan ke daerah asal. Hatta menjawab, bila dia mau bekerja untuk pemerintah kolonial waktu dia masih di Jakarta, pasti telah menjadi orang besar dengan gaji besar pula. Maka tak perlulah dia ke Tanah Merah untuk menjadi kuli dengan gaji 40 sen sehari.
Dalam pembuangan, Hatta secara teratur menulis artikel-artikel untuk surat kabar Pemandangan. Honorariumnya cukup untuk biaya hidup di Tanah Merah dan dia dapat pula membantu kawan-kawannya. Rumahnya di Digoel dipenuhi oleh buku-bukunya yang khusus dibawa dari Jakarta sebanyak 16 peti. Dengan demikian, Hatta mempunyai cukup banyak bahan untuk memberikan pelajaran kepada kawan-kawannya di pembuangan mengenai ilmu ekonomi, sejarah, dan filsafat. Kumpulan bahan-bahan pelajaran itu di kemudian hari dibukukan dengan judul-judul antara lain, “Pengantar ke Jalan llmu dan Pengetahuan” dan “Alam Pikiran Yunani.” (empat jilid).
Pada bulan Desember 1935, Kapten Wiarda, pengganti van Langen, memberitahukan bahwa tempat pembuangan Hatta dan Sjahrir dipindah ke Bandaneira. Pada Januari 1936 keduanya berangkat ke Bandaneira. Mereka bertemu Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Di Bandaneira, Hatta dan Sjahrir dapat bergaul bebas dengan penduduk setempat dan memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, tatabuku, politik, dan lain-Iain.
Pada tanggal 3 Pebruari 1942, Hatta dan Sjahrir dibawa ke Sukabumi. Pada tanggal 9 Maret 1942, Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang, dan pada tanggal 22 Maret 1942 Hatta dan Sjahrir dibawa ke Jakarta.
Pada masa pendudukan Jepang, Hatta diminta untuk bekerja sama sebagai penasehat. Hatta mengatakan tentang cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka, dan dia bertanya, apakah Jepang akan menjajah Indonesia? Kepala pemerintahan harian sementara, Mayor Jenderal Harada. menjawab bahwa Jepang tidak akan menjajah. Namun Hatta mengetahui, bahwa Kemerdekaan Indonesia dalam pemahaman Jepang berbeda dengan pengertiannya sendiri. Pengakuan Indonesia Merdeka oleh Jepang perlu bagi Hatta sebagai senjata terhadap Sekutu kelak. Bila Jepang yang fasis itu mau mengakui, apakah sekutu yang demokratis tidak akan mau? Karena itulah maka Jepang selalu didesaknya untuk memberi pengakuan tersebut, yang baru diperoleh pada bulan September 1944.
Selama masa pendudukan Jepang, Hatta tidak banyak bicara. Namun pidato yang diucapkan di Lapangan Ikada (sekarang Lapangan Merdeka) pada tanggaI 8 Desember 1942 menggemparkan banyak kalangan. Ia mengatakan, “Indonesia terlepas dari penjajahan imperialisme Belanda. Dan oleh karena itu ia tak ingin menjadi jajahan kembali. Tua dan muda merasakan ini setajam-tajamnya. Bagi pemuda Indonesia, ia Iebih suka melihat Indonesia tenggelam ke dalam lautan daripada mempunyainya sebagai jajahan orang kembali.”
Pada awal Agustus 1945, Panitia Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan Soekamo sebagai Ketua dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Ketua. Anggotanya terdiri dari wakil-wakil daerah di seluruh Indonesia, sembilan dari Pulau Jawa dan dua belas orang dari luar Pulau Jawa.
Pada tanggal 16 Agustus 1945 malam, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mempersiapkan proklamasi dalam rapat di rumah Admiral Maeda (JI Imam Bonjol, sekarang), yang berakhir pada pukul 03.00 pagi keesokan harinya. Panitia kecil yang terdiri dari 5 orang, yaitu Soekamo, Hatta, Soebardjo, Soekarni, dan Sayuti Malik memisahkan diri ke suatu ruangan untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Soekarno meminta Hatta menyusun teks proklamasi yang ringkas. Hatta menyarankan agar Soekarno yang menuliskan kata-kata yang didiktekannya. Setelah pekerjaan itu selesai. mereka membawanya ke ruang tengah, tempat para anggota lainnya menanti.
Soekarni mengusulkan agar naskah proklamasi tersebut ditandatangi oleh dua orang saja, Soekarno dan Mohammad Hatta. Semua yang hadir menyambut dengan bertepuk tangan riuh.

 

Tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, tepat pada jam 10.00 pagi di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta.
Tanggal 18 Agustus 1945, Drs. Mohammad Hatta secara aklamasi diangkat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, bersama Ir. Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia setelah ia dan bung karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena peran tersebut maka keduanya disebut Bapak Proklamator Indonesia. Soekardjo Wijopranoto mengemukakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus merupakan satu dwitunggal.
Hatta menikah dengan Rahmi Rachim pada tanggal 18 Nopember 1945 di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Mereka mempunyai tiga orang putri, yaitu Meutia Farida, Gemala Rabi’ah, dan Halida Nuriah. Dua orang putrinya yang tertua telah menikah. Yang pertama dengan Dr. Sri-Edi Swasono dan yang kedua dengan Drs. Mohammad Chalil Baridjambek. Hatta sempat menyaksikan kelahiran dua cucunya, yaitu Sri Juwita Hanum Swasono dan Mohamad Athar Baridjambek.
Karena hobinya membaca, maka Bung Hatta pun mempunyai perpustakaan pribadi. Perpustakaan Bung Hatta memiliki lebih dari 8.000 buku, terdiri dari Sejarah, Budaya, Politik, Bahasa dan lain-lain. Hal inilah yang turut menyumbang kemampuan Beliau dalam berdiplomasi utnuk memperjuangkan Kemerdekaan Republik Indonesia.
Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya dari usaha Pemerintah Belanda yang ingin menjajah kembali. Pemerintah Republik Indonesia pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Dua kali perundingan dengan Belanda menghasilkan Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville, tetapi selalu berakhir dengan kegagalan akibat kecurangan pihak Belanda.
Untuk mencari dukungan luar negeri, pada Juli I947, Bung Hatta pergi ke India menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. dengan menyamar sebagai kopilot bernama Abdullah (Pilot pesawat adalah Biju Patnaik yang kemudian menjadi Menteri Baja India di masa Pemerintah Perdana Menteri Morarji Desai). Nehru berjanji, India dapat membantu Indonesia dengan protes dan resolusi kepada PBB agar Belanda dihukum.
Kesukaran dan ancaman yang dihadapi silih berganti. September 1948 PKI melakukan pemberontakan. 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan agresi kedua. Presiden dan Wapres ditawan dan diasingkan ke Bangka. Namun perjuangan Rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan terus berkobar di mana-mana. Panglima Besar Soediman melanjutkan memimpin perjuangan bersenjata.
Pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag, Bung Hatta yang mengetuai Delegasi Indonesia dalam Konperensi Meja Bundar untuk menerima pengakuan kedaulatan Indonesia dari Ratu Juliana.
Bung Hatta juga menjadi Perdana Menteri waktu Negara Republik Indonesia Serikat berdiri. Selanjutnya setelah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bung Hatta kembali menjadi Wakil Presiden.
Periode Tahun 1950-1956
Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan tinggi. Dia juga tetap menulis berbagai karangan dan buku-buku ilmiah di bidang ekonomi dan koperasi. Dia juga aktif membimbing gerakan koperasi untuk melaksanakan cita-cita dalam konsepsi ekonominya.
Tanggal 12 Juli 1951, Bung Hatta mengucapkan pidato radio untuk menyambut Hari Koperasi di Indonesia. Karena besamya aktivitas Bung Hatta dalam gerakan koperasi, maka pada tanggal 17 Juli 1953 dia diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres Koperasi Indonesia di Bandung. Pikiran-pikiran Bung Hatta mengenai koperasi antara lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun (1971).
Pada tahun 1955, Bung Hatta mengumumkan bahwa apabila parlemen dan konsituante pilihan rakyat sudah terbentuk, ia akan mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Niatnya untuk mengundurkan diri itu diberitahukannya melalui sepucuk surat kepada ketua Perlemen, Mr. Sartono. Tembusan surat dikirimkan kepada Presiden Soekarno. Setelah Konstituante dibuka secara resmi oleh Presiden, Wakil Presiden Hatta mengemukakan kepada Ketua Parlemen bahwa pada tanggal l Desember 1956 ia akan meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Soekarno berusaha mencegahnya, tetapi Bung Hatta tetap pada pendiriannya.
Pada tangal 27 Nopember 1956, ia memperoleh gelar kehormatan akademis yaitu Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gajah Mada di Yoyakarta. Pada kesempatan itu, Bung Hatta mengucapkan pidato pengukuhan yang berjudul “Lampau dan Datang”.
Sesudah Bung Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, beberapa gelar akademis juga diperolehnya dari berbagai perguruan tinggi. Universitas Padjadjaran di Bandung mengukuhkan Bung Hatta sebagai guru besar dalam ilmu politik perekonomian. Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang memberikan gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Ekonomi. Universitas Indonesia memberikan gelar Doctor Honoris Causa di bidang ilmu hukum. Pidato pengukuhan Bung Hatta berjudul “Menuju Negara Hukum”.
Pada tahun 1960 Bung Hatta menulis “Demokrasi Kita” dalam majalah Pandji Masyarakat. Sebuah tulisan yang terkenal karena menonjolkan pandangan dan pikiran Bung Hatta mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia waktu itu.
Pada tanggal 15 Agustus 1972, Presiden Soeharto menyampaikan kepada Bung Hatta anugerah negara berupa Tanda Kehormatan tertinggi “Bintang Republik Indonesia Kelas I” pada suatu upacara kenegaraan di Istana Negara.
Dalam masa pemerintahan Orde Baru, Bung Hatta lebih merupakan negarawan sesepuh bagi bangsanya daripada seorang politikus.
Tokoh Organisasi dan Partai Politik
Bung Hatta adalah nama salah seorang dari beribu pahlawan yang pernah memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Sosok Bung Hatta telah menjadi begitu dekat dengan hati rakyat Indonesia karena perjuangan dan sifatnya yang begitu merakyat. Besarnya peran beliau dalam perjuangan negeri ini sehingga ai disebut sebagai salah seorang “The Founding Father’s of Indonesia”.
Berbagai tulisan dan kisah perjuangan Muhammad Hatta telah ditulis dan dibukukan, mulai dari masa kecil, remeja, dewasa dan perjuangan beliau untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Namun ada hal yang rasanya perlu sedikit digali dan dipahami yaitu melihat Bung Hatta sebagai tokoh organisasi dan partai politik, hal ini dikaitkan dengan usaha melihat perkembangan kegiatan politik dan ketokohan politik di dunia politik Indonesia sekarang maka pantas rasanya kita ikut melihat perjuangan dan perjalanan kegiatan politik Bung Hatta.
Setelah perang dunia I berakhir generasi muda Indonesia yang berprestasi makin banyak yang mendapat kesempatan mengenyam pendidikan luar negeri seperti di Belanda, Kairo (Mesir). Hal ini diperkuat dengan diberlakukannya politik balas budi oleh Belanda. Bung Hatta adalah salah seorang pemuda yang beruntung, beliau mendapat kesempatan belajar di Belanda. Kalau kita memperhatikan semangat berorganisasi Bung Hatta, sebenarnya telah tumbuh sewaktu beliau berada di Indonesia. Beliau pernah menjadi ketua Jong Sematera (1918-1921) dan semangat ini makin membara dengan asahan dari kultur pendidikan Belanda / Eropa yang bernafas demokrasi dan keterbukaan.
Keinginan dan semangat berorganisasi Bung Hatta makin terlihat sewaktu beliau mulai aktif di kelompok Indonesische Vereeniging yang merupakan perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia yang memikirkan dan berusaha memajukan Indonesia, bahkan dalam organisasi ini dinyatakan bahwa tujuan mereka adalah : “ kemerdekaan bagi Indonesia “. Dalam organisasi yang keras dan anti penjajahan ini Bung Hatta makin “tahan banting” karena banyaknya rintangan dan hambatan yang mereka hadapi.
Walau mendapat tekanan, organisasi Indonesische Vereeniging tetap berkembang bahkan Januari 1925 organisasi ini dinyatakan sebagai sebuah organisasi politik yang kemudian dinamai Perhimpunan Indonesia (PI). Dan dalam organisasi ini Bung Hatta bertindak sebagai Pemimpinnya. Keterlibatan Bung Hatta dalam organisasi dan partai poltik bukan hanya di luar negeri tapi sekembalinya dari Belanda beliau juga aktif di PNI (Partai Nasional Indonesia) yang didirikan Soekarno tahun 1927. Dalam organisasi PNI, Bung Hatta menitik beratkan kegiatannya dibidang pendidikan. Beliau melihat bahwa melalui pendidikanlah rakyat akan mampu mencapai kemerdekaan. Karena PNI dinilai sebagai partai yang radikal dan membahayakan bagi kedudukan Belanda, maka banyak tekanan dan upaya untuk mengurangi pengaruhnya pada rakyat. Hal ini dilihat dari propaganda dan profokasi PNI tehadap penduduk untuk mengusakan kemerdekaan. Hingga akhirnya Bunga Karno di tangkap dan demi keamanan organisasi ini membubarkan diri.
Tak lama setetah PNI (Partai Nasional Indonesia) bubar, berdirilah organisasi pengganti yang dinamanakan Partindo (Partai Indonesia). Mereka memiliki sifat organisasi yang radikal dan nyata-nyata menentang Belanda. Hal ini tak di senangi oleh Bung Hatta. Karena tak sependapat dengan Partindo beliau mendirikan PNI Pendidikan (Partai Nasional Indonesia Pendidikan) atau disebut juga PNI Baru. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta bulan Agustus 1932, dan Bung Hatta diangkat sebagai pemimpin. Organisasi ini memperhatikan “ kemajuan pendidikan bagi rakyat Indonesia, menyiapkan dan menganjurkan rakyat dalam bidang kebathinan dan mengorganisasikannya sehingga bisa dijadakan suatu aksi rakyat dengan landasan demokrasi untuk kemerdekaan “.
Organisasi ini berkembang dengan pesat, bayangkan pada kongres I di Bandung 1932 anggotanya baru 2000 orang dan setahun kemudian telah memiliki 65 cabang di Indonesia. Organisasi ini mendapat pengikut dari penduduk desa yang ingin mendapat dan mengenyam pendidikan. Di PNI Pendidikan Bung Hatta bekerjasama dengan Syahrir yang merupakan teman akrabnya sejak di Belanda. Hal ini makin memajukan organisasi ini di dunia pendidikan Indonesia waktu itu. Kemajuan, kegiatan dan aksi dari PNI Pendidikan dilihat Belanda sebagai ancaman baru tehadap kedudukan mereka sebagai penjajah di Indonesia dan mereka pun mengeluarkan beberapa ketetapan ditahun 1933 diantaranya:
* Polisi diperintahkan bertindak keras terhadap rapat-rapat PNI Pendidikan.
* 27 Juni 1933, pegawai negeri dilarang menjadi anggota PNI Pendidikan.
* 1 Agustus 1933, diadakan pelarangan rapat-rapat PNI Pendidikan di seluruh Indonesia.
Akhirnya ditahun 1934 Partai Nasional Indonesia Pendidikan dinyatakan Pemerintahan Kolonial Belanda di bubarkan dan dilarang keras bersama beberapa organisasi lain yang dianggap membahayakan seperti : Partindo dan PSII. Ide-ide PNI Pendidikan yang dituangkan dalam surat kabar ikut di hancurkan dan surat kabar yang menerbitkan ikut di bredel. Namun secara keorganisasian, Hatta sebagai pemimpin tak mau menyatakan organisasinya telah bubar. Ia tetap aktif dan berjuang untuk kemajuan pendidikan Indonesia.
Soekarno yang aktif di Partindo dibuang ke Flores diikuti dengan pengasingan Hatta dan Syahrir. Walau para pemimpin di asingkan namun para pengikut mereka tetap konsisten melanjutkan perjuangan partai. PNI Pendidikan tetap memberikan kursus-kursus, pelatihan-pelatuhan baik melalui tulisan maupun dengan kunjungan kerumah-rumah penduduk.
Dalam sidang masalah PNI Pendidikan M.Hatta, Syahrir, Maskun, Burhanuddin ,Bondan dan Murwoto dinyatakan bersalah dan dibuang ke Boven Digul (Papua). Demi harapan terciptanya ketenangan di daerah jajahan. Walau telah mendapat hambatan yang begitu besar namun perjuangan Hatta tak hanya sampai disitu, beliau terus berjuang dan salah satu hasil perjuangan Hatta dan para pahlawan lain tersebut adalah kemerdekaan yang telah kita raih dan kita rasakan sekarang.
Bapak Koperasi Indonesia
Sebagai tulisan singkat mengenai sejarah ketokohan Muhammad Hatta di organisasi dan partai politik yang pernah beliau geluti, kita haruslah dapat mengambil pelajaran dari hal ini. Karena sejarah tak berarti apa-apa bila kita tak mampu mengambil manfaat dan nilai-nilai positif didalamnya. Dari kehidupan Hatta di dunia politik kita bisa melihat bahwa : Munculnya seorang tokoh penting dan memiliki jiwa patriot yang tangguh dan memikirkan kehidupan orang banyak serta memajukan bangsa dan negara “bukan hanya muncul dalam satu malam” atau bukanlah tokoh kambuhan yang muncul begitu saja, dan bukanlah sosok yang mengambil kesempatan untuk tampil sebagai pahlawan dan sosok pemerhati masyarakat. Tapi tokoh yang dapat kita jadikan contoh dan panutan dalam organisasi, partai, dan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesunguhnya adalah seorang sosok yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan masyarakat, ia terlatih untuk mampu memahami keinginan dan cita-cita masyarakat, serta bertindak dengan menggunakan ilmu dan iman.
Seiring dengan meruaknya wacana demokrasi, terutama di era reformasi kita bisa melihat bahwa di Indonesia berkembang berbagai partai baru yang jumlahnya telah puluhan. Dalam kenyataanya memunculkan nama-nama baru sebagai tokoh, elit partai, elit politik yang berpengaruh di berbagai partai tersebut. Ada juga tokoh politik yang merupakan wajah-wajah lama yang konsisten di partainya atau beralih membentuk partai baru. Apakah mereka sudah pantas dikatakan sebagai tokoh, elite politik / elite partai?. Sebagai salah satu sosok tokoh ideal, dengan mencontoh ketokohan Bung Hatta kita harus mampu melihat berapa persen diantara tokoh-tokoh, orang-orang penting, elite politik / elite partai di Indonesia sekarang yang telah memperhatikan kehidupan masyarakat, berapa persen diantara mereka yang sudah melakukan usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat Indonesia baik di bidang ekonomi, pendidikan, politik dan lain-lain.
Dalam kenyataannya, kebanyakan kita melihat tokoh politik, elite politik dan tokoh-tokoh partai di Indonesia dewasa ini kurang memperhatikan kehidupan dan kemajuan masyarakat. Mereka hanya mengambil simpati masyarakat disaat-saat mereka membutuhkan suara dan partisipasi penduduk, seperti saat-saat akan diadakannnya pemilihan umum (nasional), saat diadakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada), setelah kegiatan itu berlangsung mereka mulai meninggalkan dan melupakan masyarakat. Namun ada beberapa partai dan tokoh yang sering terlihat dalam berbagai kegiatan social dan memperhatikan masyarakat.
Apakah kita masih menganggap bahwa seorang penjahat, pemaling (koruptor) yang lolos dari sergapan hukum sebagai tokoh panutan kita di organisasi, partai politik, pemerintahan, atau kehidupan sehari-hari? Jadi pantaslah kita belajar dari ketokohan Muhammad Hatta dalam kehidupan politiknya yang selalu bertindak demi kesejahteraan dan kemajuan rakyat Indonesia.
Akhir Hayat
Bung Hatta, Proklamator Kemerdekaan dan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Dr Tjipto Mangunkusumo, Jakarta, pada usia 77 tahun dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir pada tanggal 15 Maret 1980.
Suri Teladan dari Bung Hatta
Salah satu karya monumental beliau adalah ide tentang pembentukan koperasi. Pemikiran ini kemudian beliau tuangkan melalui pembentukan koperasi pengusaha batik yang berhasil mendorong kemajuan bagi pengusaha batik sampai bisa ekspor ke luar negeri.
Pada saat bangsa Indonesia masih berkutat untuk menumbuhkan minat baca, pemikiran beliau sudah jauh lebih maju dengan memberikan teladan bangsa Indonesia untuk menumbuhkan budaya menulis. Kegiatan tulis-menulis ini telah beliau lakukan sejak masih belajar di negeri Belanda sampai akhir hayatnya. Tak terhitung lagi jumlah artikel dan buku yang telah beliau tulis. Sebuah monumen intelektual berupa perpustakaan di Bukittinggi pun telah didirikan untuk mengenang Pak Hatta.
Ada cerita yang bisa dijadikan teladan bagi kita, cerita yang mungkin jarang diketahui oleh banyak orang tentang bung Hatta.
Dulu saat tahun 1950-an, ada sebuah merek sepatu yang bermutu tinggi bernama Bally. Dan harganya tentulah tidak murah. Bung Hatta berminat ingin membeli sepatu Bally suatu hari nanti. Maka beliau kemudian menyimpan guntingan iklan yang memuat alamat penjualnya, lalu berusaha menabung agar bisa membeli sepatu idaman tersebut.
Namun, hingga akhir hayat beliau, sepatu Bally idaman Bung Hatta tidak pernah terbeli karena tabungannya tak pernah mencukupi karena tabungan itu selalu terambil untuk keperluan rumah tangga atau untuk membantu kerabat dan handai taulan yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan.
Yang sangat mengharukan dari cerita ini adalah guntingan iklan sepatu Bally itu masih tersimpan dan menjadi saksi keinginan sederhana Bung Hatta saat beliau wafat. Padahal jika ingin memanfaatkan posisinya waktu itu yang masuk dalam jajaran tinggi wakil negara, sebenarnya sangatlah mudah bagi Bung Hatta untuk memperoleh sepatu Bally.
Perangko Bung Hatta
Namun, di sinilah letak keistimewaan Bung Hatta. Beliau tidak mau meminta sesuatu untuk kepentingan sendiri pada orang lain. Bung Hatta lebih memilih jalan sukar dan lama, yang ternyata gagal karena beliau lebih mendahulukan orang lain daripada kepentingannya sendiri.
Itulah salah satu teladan besar yang beliau tinggalkan, yaitu sikap mendahulukan orang lain, sikap menahan diri dari meminta hibah, santun bersahaja, dan membatasi konsumsi pada kemampuan yang ada. Kalau belum mampu, harus berdisiplin dengan tidak berutang atau bergantung pada orang lain.
 
Tinggalkan komentar

Posted by pada September 25, 2013 in Uncategorized

 

Perdebatan dua tokoh Pendiri Republik Indonesia

Aliran Integralistik dan Demokratis bersaing dalam proses perumusan UUD
1945. Debat seru pun terjadi dalam menentukan bentuk pemerintahan. (photo:
Soepomo, Bung Karno dan Hatta, Sidang BPUPKI tahun 1945)

sopomo hattaMr.Supomo & Mohammad Hatta

Mereka pernah mondok dalam satu kamar ketika kuliah di Universitas Leiden,
Belanda, pada 1929. Soepomo dan Mohammad Hatta, dua di antara para tokoh
pendiri Republik Indonesia itu, memang bersahabat karib. Soepomo, kelahiran
Surakarta, 22 Januari 1903, mengambil studi hukum. Sedangkan Hatta yang
setahun lebih tua, lahir di Bukittinggi, memilih belajar ekonomi. Soepomo
luwes melenggokkan tarian Gambir Anom. Sementara Hatta aktif menceritakan
cita-cita kemerdekaan di luar negeri.

Soepomo dan Hatta sama-sama pendiam. Tapi bila diperlukan bicara, keduanya
akan tampil dengan uraian dan konsep yang gamblang dan keras. Tak peduli
dengan bekas teman sekamar sekalipun. Begitulah yang terjadi, saat mereka
bertemu kembali pada 1945 di Badan Persiapan Usaha Panitia Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI). Mereka mempunyai pandangan yang berbeda. Debat panjang
mengenai konsep dasar UUD bagi negara yang hendak diproklamasikan bergulir.
Soepomo menginginkan negara yang berdasarkan kekeluargaan. Integralistik,
begitu dia memberi istilah. Sedangkan Mohammad Hatta berpandangan perlunya
diperhatikan hak-hak warga negara dan tanggungjawab menteri kepada DPR.

Rapat BPUPKI sendiri berlangsung dua tahap. Sidang pertama digelar tanggal
29 Mei – 1 Juni 1945. Setelah reses sebulan lebih, rapat ke dua berlangsung
tanggal 10-17 Juli 1945. Soepomo berpidato pada tanggal 31 Mei 1945.
Cendekiawan yang menggondol gelar doktor dari Universitas Leiden pada usia
24 tahun itu membuka pidatonya dengan membeberkan berbagai teori negara.
Dengan lincah, ia menjelaskan teori Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau,
Herbert Spencer, dan Laski. Mereka adalah penganut teori individualistis.
Menurut teori ini, negara adalah hasil kontrak sosial, atau perjanjian
individu. Maka, negara pun harus melindungi hak-hak warga negara. Ia juga
menyinggung teori kelas yang diajarkan oleh Karl Marx, Engels, dan Lenin. Di
matanya, negara tak ubahnya sebagai alat penindas golongan ekonomi yang kuat
terhadap golongan yang lemah.

Tapi yang menjadi titik perhatian Soepomo adalah teori integralistik yang
dipelopori oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. Menurut penganut teori ini,
negara tidak untuk melindungi kepentingan golongan dan tidak juga untuk
menjamin kepentingan perseorangan. Tapi, negara menjamin kepentingan
masyarakat seluruhnya. Yang terpenting dalam negara yang berdasar aliran
integral, kata Soepomo, ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Bagi Soepomo,
aliran ini sesuai dengan alam pikiran ketimuran dan cocok dengan corak
masyarakat Indonesia.

Untuk meyakinkan para anggota BPUPKI, Soepomo menyebut idiom manunggaling
kawulo dan gusti, yaitu persatuan antara dunia luar dan dunia batin. Idiom
Jawa itu bisa pula bermakna persatuan antara rakyat dan pemimpin dan
persatuan antara golongan. Ia juga memberi contoh negara Jepang yang saat
itu berdasar kekeluargaan. Jadi, “Dasar persatuan dan kekeluargaan ini
sangat sesuai pula dengan corak masyarakat Indonesia,” jelas Soepomo.
Pemikiran ini sedikit banyak berimpitan dengan pandangan Soekarno yang
menggulirkan dasar negara Pancasila. Gotong royong, begitu inti Pancasila
menurut Soekarno. Tak heran, bila Soekarno mendukung konsep Soepomo.

Berdasarkan teori integralisitik yang digandrunginya, Soepomo lebih condong
mengusulkan bentuk negara kesatuan dibanding federasi. Menurut Soepomo,
bentuk federasi berarti mendirikan banyak negara. Sedangkan yang diinginkan,
satu negara. “Dengan sendirinya negara secara federasi, kita tolak,”
ujarnya. Soepomo tidak menyarankan secara gamblang mengenai bentuk
pemerintah, kerajaan, atau republik. Bagi Soepomo, yang penting presiden
atau raja harus menjadi pemimpin sejati dan bersifat bak Ratu Adil. Ia harus
melindungi dan bersatu dengan rakyat. Selain itu, ia tidak setuju pemungutan
suara voting untuk memilih pemimpin nasional. Karena, kata Soepomo, itu
berarti menyamakan manusia satu sama lain dengan angka-angka yang nilainya
sama.

Lain halnya dengan Mohammad Hatta. Ia lebih condong pada semangat revolusi
Prancis dan Deklarasi Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat. Keduanya,
mengutamakan penghargaan terhadap hak-hak warga negara dan lebih dekat
dengan teori individualistik. Pemikiran Hatta ini banyak didukung oleh orang
semacam Muh. Yamin. Dalam hal bentuk negara, Hatta menghendaki federasi. Ia
juga lebih suka bentuk pemerintahan republik. Tapi, dalam soal bentuk negera
federasi, Hatta tidak menonjolkan pandangannya. Hatta, menurut Deliar Noer,
yang menulis biografi politik Mohammad Hatta (1991), lebih banyak berserah
pada pendapat terbanyak.

Rupanya debat mengenai bentuk pemerintahan cukup alot. Mungkin karena itu
Soepomo bersama Soewandi, Singgih, Hoesein Djajadiningrat, Sutardjo
Kartohadikusumo, Soemitro Kolopaking, dan Achmad Subardjo perlu mencari
terobosan. Mereka melayangkan surat kepada Gunseikanbu (Penguasa Militer
Jepang) saat BPUPKI reses. Isinya, mengusulkan agar pihak Jepang menggunakan
kewenangannya untuk menentukan bentuk pemerintah kerajaan yang
berundang-undang dasar (monarki konstitusional) bagi Indonesia.

Entahlah apa jawaban Gunseikanbu. Yang jelas, polemik mengenai bentuk negara
kian memanas pada sidang BPUPKI ke dua. Jalan musyawarah tak bisa ditempuh.
“Kalau tidak ada anggota lagi yang mau berbicara, perasaan saya, kita
sekarang harus mengadakan pemilihan,” kata Radjiman Wediodiningrat, Ketua
BPUPKI yang memimpin rapat. Akhirnya disepakati voting. Sebanyak 55 suara
memilih republik, 6 suara memilih kerajaan. Sisanya blangko. “Jadi putusan
Panitia itu republik?” tanya Soekarno. “Sudah terang republik yang dipilih
dengan suara terbanyak,” tegas Radjiman.

Langkah BPUPKI selanjutnya, membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar.
Panitia ini terdiri dari 19 orang yang diketuai oleh Soekarno. Selain itu
dibentuk pula panitia yang khusus membahas masalah keuangan dan ekonomi yang
diketuai oleh Hatta, dan ihwal pembelaan tanah air yang dipimpin Abikusno
Tjokrosujoso. Untuk membuat inti rancangan UUD, Soekarno membentuk lagi
Panitia Kecil, terdiri dari 9 orang, yang diketuai oleh Soepomo. Jadi
Soepomo-lah yang menjadi arsitek utama dalam merancang UUD 1945.

Silang pendapat kembali seru ketika Rancangan UUD dibawa dalam sidang pleno
BPUPKI tanggal 14-16 Juli 1945. Debat terjadi antara kalangan Islam dan
non-Islam mengenai kata-kata “kewajiban umat Islam untuk menjalankan
kewajiban agamanya”. Di mata kelompok non-Islam, hal itu dianggap terlalu
menomor- satukan umat Islam. Walaupun akhirnya pada pengesahan UUD oleh PPKI
tanggal 18 Agustus 1945 kata-kata itu dihapus, kala itu Soekarno masih bisa
membujuk kalangan non-Islam.

Polemik yang tak kalah sengitnya berkait dengan hak-hak asasi manusia dalam
Rancangan UUD tersebut. Seperti yang dituturkan Deliar Noer, pada umumnya
anggota, terutama Soepomo dan Soekarno, tidak setuju hak-hak warga negara
ditonjolkan. Alasan mereka, hak-hak tersebut tumbuh bersamaan merebaknya
individualisme di Barat seusai Revolusi Prancis. Hatta punya pikiran lain.
Ia secara tegas menentang individualisme. Tetapi, hak-hak manusia yang
penting-penting, kata Hatta, perlu dicantumkan dalam undang-undang dasar.
“Kalau hak-hak rakyat untuk mengeluarkan suara tidak dijamin, mungkin akan
terjadi disiplin buta, asal ikut pemimpin saja,” begitu alasan Hatta.

Konkretnya, Hatta mengusulkan agar hak-hak rakyat itu dicantumkan. Bunyi
usulan Hatta : “Hak rakyat menyatakan perasaan dengan lisan dan tulisan, hak
bersidang dan berkumpul, diakui oleh negara dan ditentukan dengan
undang-undang.” Selain dia, Muh. Yamin juga cukup gigih memperjuangkan
masuknya hak- hak tersebut. Setidaknya, seperti tercermin dari penuturan
Yamin sendiri dalam bukunya, Naskah Persiapan Undang-undang Dasar jilid I.
Kalau sekarang soal itu diatur dalam pasal 28 UUD 1945, tulis Deliar Noer,
seharusnya dilihat dalam rangka pikiran yang dikemukakan Hatta (dan Yamin)
ini.

Soal hubungan antara lembaga tinggi negara juga menjadi sorotan. Dalam
rancangan yang dibuat Supoemo dan kawan-kawan, tidak ada kontrol DPR
terhadap eksekutif. Hatta mengusulkan agar para menteri bertanggungjawab
kepada DPR. Alasan Hatta, agar menteri betul-betul memegang departemen.
Mereka sebagai pemimpin rakyat, jangan jadi pegawai saja. Tapi usulan Hatta
ini ditolak rapat pleno. Jadinya, ya seperti UUD 1945 yang sekarang berlaku,
DPR tidak bisa langsung mengontrol eksekutif.

Apakah UUD 1945 mengandung sepenuhnya aliran integralistik? “Tidak,” jawab
Sri Sumantri. Menurut Profesor Hukum Tata Negara itu, dimasukkannya hak
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, seperti yang tercantum
dalam pasal 28, menunjukkan adanya kompromi antara pandangan
Soepomo-Soekarno dan Hatta Yamin.

Adanya pasal 27 (persamaan warga negara di depan hukum dan hak mendapatkan
penghidupan), pasal 29 (kebebasan beragama), dan pasal 31 (hak mendapat
pendidikan), dan pasal 34 (hak fakir- miskin dan anak-anak terlantar),
membuktikan hak-hak warga negara cukup diperhatikan. Tak heran, bila menurut
Deliar Noer istilah integralistik itu hanya ada dalam perdebatan. Tidak
tercantum dalam UUD 1945, tidak juga dalam penjelasannya. Malah, “Menurut
saya pendapat Hatta-Yamin lebih diterima,” kata Deliar.

Memang, tak gampang menafsirkan alur pemikiran mana yang lebih dominan dalam
UUD 1945, integralistik atau demokrasi. “Kenyataannya kedua alur itu ada dan
saling berkompetisi terus,” ujar Adnan Buyung Natusion yang menulis
disertasi berjudul “The Aspiration for Constitutional Government in
Indonesia”. Nyatanya pula, perjalanan bangsa Indonesia selanjutnya
berkelok-kelok di antara dua sisi itu. Ada kalanya, sisi integralistiknya
menonjol. Ada pula dalam suatu kurun tertentu, sisi demokrasinya yang
menampak.

Ketika masa demokrasi Terpimpin, menurut Yusril Izha dari FH UI, orang
cenderung menafsirkan UUD 1945 berdasar pidato Soekarno 1 Juni 1945.
Sekarang orang suka memakai Soepomo. “Nanti, pikiran siapa lagi yang
ditonjolkan?” kata Ketua Jurusan Hukum Tata Negara itu. Di mata Yusril, hal
itu tidak adil. “UUD 1945 harus dilihat sebagai kompromi antara berbagai
pemikiran,” tegasnya.

Bagi Adnan Buyung, apa pun yang terkandung dalam UUD 1945, bangsa Indonesia
harus menerimanya dengan lapang dada. Kalau menginginkan perspektif
demokrasi lebih menonjol dalam kehidupan bernegara, menurut Buyung, bisa
dikembangkan setapak demi setapak. Misalnya saja, diadakan sedikit perubahan
lewat amandemen. Jadi, kata Buyung, tidak perlu UUD 1945 diganti. Tapi,
“Penyempurnaan secara bertahap agar lebih demokratis dan sesuai
perkembangan,” ujarnya.

Tapi pendapat Buyung itu juga mendapat kecaman keras dari banyak kalangan.
Alasannya, UUD 45 sendiri mempunyai latar belakang historis yang kuat,
sehingga tak perlu diubah, termasuk ditambah dengan pasal-pasal lain.
Sedangkan dari segi Hukum Tata Negara juga sudah memadai. Kalau mau
perbaikan, diharapkan dari pelaksanaannya saja.

 
Tinggalkan komentar

Posted by pada September 25, 2013 in Uncategorized

 
 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.