RSS

Dari Negara Federal Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia (1)

30 Apr

 A. Pendahuluan

 Awal tahun 1950  merupakan  periode  krusial  bagi  Indonesia.  Pertentangan  dan  konflik  untukmenentukan bentuk negara bagi Bangsa dan Negara Indonesia tengah berlangsung. Pada satu  sisi,secara  resmi  saat   itu   Indonesia   merupakan   negara   federal,   sebagaimana   hasil   perjanjianKonferensi Meja Bundar (KMB). Akan tetapi, pada saat  yang  bersamaan  muncul  gerakan  yangmenentang keberadaan negara federal itu. Gerakan ini  eksis  bukan  saja  di  kalangan  elit,  tetapijuga di  kalangan  masyarkat  bawah.  Gerakan  tersebut  menghendaki  diubahnya  bentuk  Negarafederal menjadi negara kesatuan.

Oleh banyak pengamat luar negeri gerakan  itu  dianggap  terlalu  dini,  tergesa-gesa,  tidakperlu dan  agak  angkuh.  Pandangan  seperti   itu  muncul,  karena  gerakan  kaum  republiken  itudianggap tidak memperhatikan semangat dan fasilitas yang  ada  dalam  persetujuan  KMB.  Akantetapi apabila diperhatikan  jauh, gerakan tersebut bukan saja kuat, tetapi juga sehat. Secara  socialdan politik, Indonesia akan berada dalam keadaan yang tidak  baik  jika  tidak  ada  perkembangantersebut. Bagi kebanyakan  orang  Indonesia,  sistem  federal  dianggap  sebagai  warisan  colonialsehingga harus segera diganti. Sistem  itu  dipandang  sebagai  alat  pengawasan  dan  peninggalanBelanda. Oleh  karena  itu,  sistem  federal  merupakan  halangan  bagi  tercapainya  kemerdekaan

Indonesia yang lepas sama sekali dari Belanda. Dengan dasar pikiran itu,  maka  mempertahankansistem  federal  berarti  mempertahankan  warisan  penjajahan  masa  lampau  yang  tidak   disukaimasyarakat.[i]

 

Meskipun demikian perjuangan kaum republiken untuk mewujudkan terbentuknya  sebuahnegara kesatuan bukan merupakan pekerjaan yang mudah.  Pada  satu  sisi,  saat  itu  secara  resmimasih tegak berdiri sebuah negara yang secara  resmi  berbentuk  negara  federal  lengkap  denganalat-alat kenegaraannya. Dengan demikian, betapapun lemahnya pendukung sistem negara federaltersebut pasti masih ada di Indonesia. Oleh karena itu, perjuangan  untuk  mengembalikan  bentuknegara dari federal menjadi kesatuan harus dilakukan dengan cara yang benar agar tidak  dianggapsebagai pemberontakan kepada  pemerintah  yang  sah.  Pada  sisi  yang  lainnya,  saat  itu  tentaraBelanda  masih  ada  di  Indonesia,  lengkap  dengan   persenjataannya.   Mereka   ini   merupakanpendukung kaum federalis. Dengan demikian,  kaum republiken  harus  juga  bersiap  menghadapi

konflik dengan tentara Belanda  sebagai  sebuah  kesatuan  resmi  atau  paling  tidak  pada  oknumtentara Belanda.[ii]

 

Artikel sederhana ini hendak mengungkapkan  bagaimana  perkembangan  yang  terjadi  diIndonesia menjelang terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Satu  hal  yanghendak  dicari  jawabannya  dalam  artikel  ini  adalah   bagaimana   hubungan   antara   kehadirankekuatan asing dan perkembangan tata negara,  terutama  pada  masa  sekitar  K  M  B.  Selain  ituhendak dibahas mengenai kondisi yang menyebabkan negara federal hasil  K  M  B  dengan  cepatruntuh dan melebur ke dalam R I.

 B. Kondisi Sosial – Politik di Indonesia Setelah K M B    

    

Adanya  halangan  psikologis  yang  seperti  itu,  ternyata  masih  ditambah  realitas  politik   yangberkembang saat itu. Dalam negara Republik  Indonesia Serikat (RIS),  Republik  Indonesia  (R  I)yang sesungguhnya tidak lebih dari satu diantara 32 negara bagian yang ada, pada dasarnya masihtetap otonom. Kondisi itu terlihat karena secara administrasi R I tidak bergantung  kepada  R  I  S.

Hal itu lebih diperparah lagi, dengan banyaknya pegawai negeri sipil dalam negara-negara bagian,seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan Pasundan  yang lebih  mentaati  aturan-aturan  dari  IbukotaRI Yogyakarta dibandingkan terhadap Jakarta.  Keadaan itu seringkali menimbulkan  administrasiganda yang membingungkan. Ada dua kelompok pegawai  negeri  sipil  yang  berusaha  mengaturteritorial yang sama dengan dua aturan yang sangat mungkin berbeda.

 

Fenomena itu merupakan manifestasi politik pada masa sebelumnya. Pembentukan negara- negara bagian di berbagai  wilayah  Indonesia  oleh  Belanda,  pada  dasarnya  eksistensinya  tidakpernah  diakui  oleh  Pemerintah  R  I  di  Yogyakarta.  Tindakan  yang   kemudian   diambil   olehPemerintah R I adalah mendirikan pemerintahan  bayangan  di  negara-negara  bagian,  mulai  daridesa sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Untuk menunjukkan eksistensi R  I  di  daerah  yangkemudian dikenal sebagai Bijenkomst  voor  Federaal  Overleg  (BFO)  ini,  dikirim  uang  O  R  I(Oeang Republik Indonesia). Dengan tindakan itu, maka secara ekonomis dan  politis,  R  I  masiheksis di wilayah B  F  O.[iii] 

 

Faktor  lainnya  adalah  prestise  R  I  yang  tinggi  karena  dianggap

sebagai pemenang perang dan perjuangan kemerdekaan. Prestise  itu  semakin  meningkat  denganterjaminnya law and order di  wilayah  R  I,  kelancaran  administrasi  pemerintahan,  dan  korupsiyang relatif tidak ada dibandingkan dengan negara-negara bagian lainnya.[iv]

Semua kondisi itu diperkuat dengan solidnya kaum republiken di tubuh pemerintahan  R  IS.  Mulai  dari  Presiden  R  I  S,  Soekarno   jelas   merupakan   seorang   republiken   yang   pastimendukung gerakan kembalinya negara kesatuan.  Perdana  Menteri  Hatta  dan   kabinetnya  jugadidominasi  oleh  kaum  republiken.  Oleh  karena   itu,   secara   politis   dan   adminitratif   kaumrepubliken sudah menguasai pemerintahan Negara R I S. Saat  itu,  dalam  susunan  kabinet  Hattayang  dianggap  mewakili  kaum  federalis  hanya  lima  orang,  yaitu;  Anak  Agung  Gde  Agungsebagai menteri dalam negeri, Kosasih sebagai menteri sosial, Arnold Mononutu  sebagai  menteripenerangan, Sultan Hamid II dan Suparmo sebagai menteri tanpa portopolio. Akan  tetapi  apabiladiperhatikan   lagi,   diketahui   bahwa   meskipun   Arnold   Monomutu   berasal   dari   B   F    O,sesungguhnya dalam parlemen Negara Indonesia Timur (N I  T),  dia  merupakan  kelompok  pro-republiken. Dengan demikian, dia dipandang lebih republiken  daripada  federalis.[v] 

Dari  semuaanggota kabinet Hatta, yang sungguh-sungguh mendukung  bentuk  negara  feral  hanyalah  SultanHamid II dan Anak Agung Gde Agung.[vi]

 

Pada sisi yang lainnya terdapat ambisi politik yang kuat dan terus  dipelihara  dalam  tubuhPemerintahan dan Negara R I untuk mengembalikan bentuk negara kesatuan di Indonesia. Hal  itudapat diketahui dengan ditempatkannya usaha  untuk  meneruskan  perjuangan   mencapai  Negarakesatuan  yang  meliputi  seluruh  Kepulauan  Indonesia  dalam  program  kabinet  Dr.  A.  Halim,Perdana  Menteri  R  I.[vii] 

 Dorongan  semangat  yang  lebih  besar  datang  muncul   karena   duakejadian. Pertama, ditariknya kekuatan militer Belanda di  negara  bagian  yang  tergabung  dalamBFO.  Kedua,  berkaitan  dengan  yang  pertama,  kondisi  tersenut  menyebabkan   dibebaskannyaribuan  tahanan  politik  yang  sangat  pro-republiken  dari  berbagai  penjara.  Semua  kondisi   itumenyebabkan  kekuatan  gerakan  persatuan  menjadi  lebih  besar.  Gerakan  yang  menentangnyahanya muncul  di  tempat-temapt  di  mana  sejumlah  kesatuan  pasukan  kolonial  dan  KoninklijkNederlandsch Indisch Leger (KNIL) belum didemobilisasi.[viii]

 Tokoh Kemerdekaan Indonesia

Kuatnya  gerakan  persatuan  itu  kemudian  semakin  bertambah  kuat   karena   mayoritasmasyarakat negara bagian  juga  tidak  mendukung  pembentukan  negara-negara  bagian  tersebut.Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  pembentukan  negara-negara   bagian   sangat   tidakmemiliki dukungan   yang  kuat,  kecuali  dari  Belanda.  Oleh  karena  itu,  ketika  Belanda  mulaimelepaskan kontrolnya  atas  negara-negara  bagian  maka  rakyat      negara  bagian  itu  bergerakmenuntut untuk kembali kepada R I. Dengan kondisi  itu,  maka  kejatuhan  negara-negara  bagiantinggal menunggu waktu saja. Oleh karena itu wajar  apabila  di  berbagai  negara  bagian  munculgerakan  yang  menuntut  pembubaran  pemerintah  daerahnya  atau  negara  bagiannya.   Gerakansemacam itu kemudian menuntut agar daerahnya digabungkan kepada R I.

 

Negara bagian yang memelopori  pembubaran  pemerintahannya  adalah  Pasundan.  Tindakan  itu dilakukan bahkan sebelum Pemerintahan R I S resmi terbentuk dan berkuasa di Indonesia. Jadi  diPasundan gerakan menentang bentuk  federal  sudah  dilakukan  bahkan  ketika  negara  Indonesiabelum resmi berbentuk  federal.  Kemunculan  gerakan  anti  negara  federal  dimulai  kuandenganadanya resolusi dari berbagai elemen masyarakat untuk menggabungkan wilayahnya dengan  R  I.

Keadaan   itu   sebagian   besar   disebabkan   kurang   mampunya   Pemerintah   Pasundan   untukmemelihara keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Situasi itu  mendorong  adanya  resolusi  dariIndramayu yang diantaranya ditujukan kepada Presiden R I dan ketua Komite Nasional  Indonesia

Pusat. Isi resolusi itu mendesak Pemerintah R I S  supaya  sebelum  pengkuan  kedaulatan  selekasmungkin mengubah status Jawa Barat menjadi daerah R I dengan cara menghapus Negara  BagianPasundan. Tindakan itu  dilakukan  supaya  keadaan  di  Jawa  Barat  aman  tentram.  Resolusi  itumuncul   berdasarkan   kejadian   di   desa-desa   yang   keamanannya   tidak   terjamin.    Hal    itumembuktikan bahwa Negara Bagian Pasundan tidak dapat menjamin keamanan  dan  ketentramanrakyatnya.[ix]

 

Kondisi  itu  kemudian  meluas  dengan  keputusan  kepala  desa  di  Tasik  Malaya   yangmemutuskan hubungan dengan Pemerintah Pasundan dan memilih bergabung dengan  R  I.  Lebihjauh lagi tindakan itu kemudian  didukung  oleh  sebelas  anggota  Dewan  Perwakilan  KabupatenTasikmalaya.[x]

Dengan  demikian  peristiwa  ”pembelotan”  para  kepala  desa  itu  mendapatkandukungan politis di  tingkat  pusat,  sehingga  mendapatkan  legitimasi  yang  kuat  secara  politik.Dukungan rakyat Jawa Barat terhadap gerakan penyatuan semakin  besar  ketika  terjadi  peristiwa Westerling di Bandung pada awal 1950.

Semua kondisi itu telah merusak kedudukan  dan  reputasi  kaum  federalis.  Apalagi  sejakperistiwa Westerling timbul keyakinan di kalangan masyarakat  bahwa  beberapa  pejabat  tertentuPemerintah Pasundan telah  mengadakan  semacam  perjanjian  dengan  Westerling.  Tuduhan  itumenguat  karena  adanya  kenyataan  bahwa  sejumlah  anggota  Pemerintahan  Pasundan  ternyataberkebangsaan Belanda. Mereka itu  kebanyakan  bertugas  di  bidang  militer.  Saat  itu,  sebagianperwira polisi dan Militer  dalam  tubuh  Pasundan  masih  dijabat  orang-orang  Belanda.  Merekaitulah yang kemudian membelot kepada Westerling.[xi]

 

Keadaan  itu  semakin  memperkuat  posisi   kaum   republiken   di   Parlemen   Pasundan.

Dimotori  oleh  Oli  Setiadi  dan  Dr.  Hasan  Nata  Begara  Cs,  mereka  ini  kemudian   mendesakparlemen agar Negara pasundan  dibubarkan  saja.[xii]  Dengan  kondisi  politik  yang  seperti  itu,akhirnya melalui Keputusan Parlemen  Pasundan  8  Maret  1950  dengan  suara  bulat  diputuskanuntuk menggabungkan Negara  Pasundan  ke  dalam  Negara  R  I.[xiii]  Keputusan  itu  kemudiandisahkan dengan lahirnya Surat Keputusan R I S No 113 tanggal 11 Maret 1950 yang menyatakanbahwa  wilayah  Pasundan  termasuk  ke  dalam  Negara  R  I.  Pemerintah  R  I  S  di  Jawa  Baratkemudian diganti dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan gubernurnya yang  dijabat  oleh

M. Sewaka, yang sebelumnya bertugas sebagai Komisaris R I S di Pasundan.[xiv]

 

Meskipun demikian, negara bagian pertama yang secara resmi bergabung kembali  denganR I adalah Negara Bagian Sumatera Selatan. Pada tanggal 10  Februari  1950,  Dewan  PerwakilanNegara Bagian Sumatera Selatan mengadakan pemungutan suara  untuk  menyerahkan  kekuasaannegara bagian itu kepada Pemerintah R I S. Peristiwa itu kemudian menjadi efek  bola  salju  yangsemakin lama semakin besar, karena  kejadian  di  Sumatera  Selatan  segera  diikuti  oleh  hampersemua negara bagian. Namun demikian ada  kecenderungan  untuk  lebih  memilih  membubarkannegara bagian  yang  bersangkutan  dan  kemudian  digabungkan  ke  dalam  Negara  Bagian  R  I.

Dengan   demikian,   negara-negara   bagian   itu   tidak   membubarkan   diri   dan    menyerahkankekuasaannya kepada R I S, tetapi melebur ke dalam R I. Gerakan  itu  tidak  ditentang  oleh  parapemimpin  R  I  S.  Mereka  justru   memberikan   kesempatan   kepada   gerakan   tersebut   untukmeneruskan tindakannya.

 

Fenomena itu disebabkan gelombang pasang semangat nasionalis yang  besar  di  kalangananggota Senat R I S. Mereka  itu  percaya  bahwa  tujuan  dan  politik  masa  depan  mereka  harusdisesuaikan dengan kondisi politik yang sedang  berkembang  saat  itu.  Oleh  karena  itu,  merekamengikuti kemauan Majelis  Permusyawaratan[xv]  dan  Pemerintah  R  I  S  untuk  mengeluarkansuatu undang-undang darurat berdasarkan  Pasal  130  Kontitusi  R  I  S  yang  berisi  pembubarannegara-negara  bagian  dan  digabungkan  ke  dalam  R  I.  Undang-undang  itu  dikeluarkan   padatanggal  7  Maret  1950.  Dua  hari  kemudian,   diadakan   pemungutan   suara   bagi   persetujuanpenggabungan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura ke dalam R I. Setelah itu,  berbagai  daerahdan negara bagian mengajukan permohonan untuk menggabungkan diri ke  dalam  R  I.  Sehinggapada akhir Maret 1950 tinggal empat negara bagian yang masih  berdiri,  yaitu  Kalimantan  Barat,Negara Sumatera Timur (NST), Negara Indonesia Timur (NIT) dan R I yang wilayahnya  menjadilebih luas.[xvi]

bersambung……………………….

 

About these ads
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada April 30, 2013 in Uncategorized

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: