RSS

Gebrakan NON BLOK Dan Indonesia (1)

28 Jul

          I.  Pendahuluan

 

          Sejarah Gerakan Non-Blok:

 

Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya GNB. KAA diselenggarakan pada tanggal 18-24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 Kepala Negara dan Kepala Pemerintah dari benua Asia dan Afrika yang baru saja mencapai kemerdekaannya. KAA ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah dunia waktu itu dan berupaya menformulasikan kebijakan bersama negara-negara baru tersebut pada tataran hubungan internasional. KAA menyepakati ’Dasa Sila Bandung’ yang dirumuskan sebagai prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan hubungan dan kerjasama antara bangsa-bangsa. Sejak saat itu proses pendirian GNB semakin mendekati kenyataan, dan dalam proses ini tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Kelima tokoh dunia ini kemudian dikenal sebagai para pendiri GNB.

 

GNB berdiri saat diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I GNB di Beograd, Yugoslavia, 1-6 September 1961. KTT I GNB dihadiri oleh 25 negara yakni Afghanistan, Algeria, Yeman, Myanmar, Cambodia, Srilanka, Congo, Cuba, Cyprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Iraq, Lebanon, Mali, Morocco, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia dan Yugoslavia. Dalam KTT I tersebut, negara-negara pendiri GNB ini berketetapan untuk mendirikan suatu gerakan dan bukan suatu organisasi untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratik dalam membangun upaya kerjasama di antara mereka. Pada KTT I juga ditegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada suatu peran pasif dalam politik internasional, tetapi untuk memformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya.

 

GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian GNB. KAA tahun 1955 yang diselenggarakan di Bandung dan menghasilkan ‘Dasa Sila Bandung’ yang menjadi prinsip-prinsip utama GNB, merupakan bukti peran dan kontribusi penting Indonesia dalam mengawali pendirian GNB. Secara khusus, Presiden Soekarno juga diakui sebagai tokoh penggagas dan pendiri GNB. Indonesia menilai penting GNB tidak sekedar dari peran yang selama ini dikontribusikan, tetapi terlebih-lebih mengingat prinsip dan tujuan GNB merupakan refleksi dari perjuangan dan tujuan kebangsaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.  

 

          II. Tujuan GNB

Tujuan GNB mencakup dua hal, yaitu tujuan ke dalam dan ke luar.

 

1.     Tujuan ke dalam, yaitu mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, dan politik yang jauh tertinggal dari negara maju.

2.     Tujuan ke luar, yaitu berusaha meredakan ketegangan antara blok Barat dan blok Timur menuju perdamaian dan keamanan dunia.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara-negara Non blok menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi (KTT). Pokokpembicaraan utama adalah membahas persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tujuan Non blok dan ikut mencari solusi terbaik terhadap peristiwa-peristiwa intemasional yang membahayakan perdamaian dan keamanan dunia.

 
New York 1961
Toasting the Non-Aligned Movement

Tujuan utama GNB semula difokuskan pada upaya dukungan bagi hak menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan dan integritas nasional negara-negara anggota. Tujuan penting lainnya adalah penentangan terhadap apartheid; tidak memihak pada pakta militer multilateral; perjuangan menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme; perjuangan menentang kolonialisme,  neo-kolonialisme, rasisme, pendudukan dan dominasi asing; perlucutan senjata; tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan hidup berdampingan secara damai; penolakan terhadap penggunaan atau ancaman kekuatan dalam hubungan internasional; pembangunan ekonomi-sosial dan restrukturisasi sistem perekonomian internasional; serta kerjasama internasional berdasarkan persamaan hak. Sejak pertengahan 1970-an, isu-isu ekonomi mulai menjadi perhatian utama negara-negara anggota GNB. Untuk itu, GNB dan Kelompok 77 (Group of 77/G-77) telah mengadakan serangkaian pertemuan guna membahas masalah-masalah ekonomi dunia dan pembentukan Tata Ekonomi Dunia Baru (New International Economic Order).

 

Menyusul runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989 dan kekuatan militer-politik komunisme di Eropa Timur, muncul perdebatan mengenai relevansi, manfaat dan keberadaan GNB. Muncul pendapat yang menyatakan bahwa dengan berakhirnya sistem bipolar, eksistensi GNB telah tidak bermakna. Namun, sebagian besar negara mengusulkan agar GNB menyalurkan energinya untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dunia pasca Perang Dingin, di mana ketegangan Utara-Selatan kembali mengemuka dan jurang pemisah antara negara maju dan negara berkembang menjadi krisis dalam hubungan internasional. Perhatian GNB pada masalah-masalah terkait dengan pembangunan ekonomi negara berkembang, pengentasan kemiskinan dan lingkungan hidup, telah menjadi fokus perjuangan GNB di berbagai forum internasional pada dekade 90-an.   

 

III. Prinsip dasar Non-Blok

Non-Blok didirikan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika yang dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung pada bulan April 1955 di Bandung (Inodesia). Substansi Dasasila Bandung berisi tentang “pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerja sama dunia”. Dasasila Bandung memasukkan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB dan prinsip-prinsip Nehru, sebagai berikut :

 

1)    Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asa-asa yang termuat didalam piagam PBB.

2)    Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.

3)    Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil.

4)    Tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam persoalan-persoalan dalam negeri negara lain.

5)    Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara individu maupun secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB.

6)    (aTidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar, (b) Tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain.

7)    Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas territorial atau kemerdekaan politik suatu Negara.

8)    Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase, atau penyelesaian masalah hokum, ataupun lain-lain cara damai, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB.

9)    Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama.

10)     Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

 

 

IV. Pendiri gerakan Non-Blok

Gerakan Non-Blok (GNB) (bahasa Inggris: Non-Aligned Movement/NAM) adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari lebih dari 100 negara-negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan besar apapun. Tujuan dari organisasi ini, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, adalah untuk menjamin “kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara nonblok” dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, apartheid, zionisme, rasisme dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, interferensi atau hegemoni dan menentang segala bentuk blok politik.[1] Mereka merepresentasikan 55 persen penduduk dunia dan hampir 2/3 keangotaan PBB. Negara-negara yang telah menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi (KTT) Non-Blok termasuk Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan dan Malaysia.

Anggota-anggota penting di antaranya Yugoslavia, India, Mesir, Indonesia, Pakistan, Kuba, Kolombia, Venezuela, Afrika Selatan, Iran, Malaysia, dan untuk suatu masa, Republik Rakyat Cina. Meskipun organisasi ini dimaksudkan untuk menjadi aliansi yang dekat seperti NATO atau Pakta Warsawa, negara-negara anggotanya tidak pernah mempunyai kedekatan yang diinginkan dan banyak anggotanya yang akhirnya diajak beraliansi salah satu negara-negara adidaya tersebut. Misalnya, Kuba mempunyai hubungan yang dekat dengan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Atau India yang bersekutu dengan Uni Soviet untuk melawan Tiongkok selama beberapa tahun. Lebih buruk lagi, beberapa anggota bahkan terlibat konflik dengan anggota lainnya, seperti misalnya konflik antara India dengan Pakistan, Iran dengan Irak. Gerakan ini sempat terpecah pada saat Uni Soviet menginvasi Afganistan pada tahun 1979. Ketika itu, seluruh sekutu Soviet mendukung invasi sementara anggota GNB, terutama negara dengan mayoritas muslim, tidak mungkin melakukan hal yang sama untuk Afghanistan akibat adanya perjanjian nonintervensi.

 


Washington DC, 17 May 1956
Addressing US Congress

           V. Anggota Gerakan Non-Blok

 

Pasca Perang Dunia II muncul dua blok raksasa dunia, yaitu blok Barat dan blok Timur. Blok Barat yang berhaluan liberalis dan kapitalis dipimpin Amerika Serikat, dengan anggotanya Inggris, Prancis, Belanda, Italia, Jerman Barat, Kanada, Belgia, Australia, Norwegia, Turki, Yunani, dan Portugal. Blok Timur yang berhaluan komunis dipimpin Uni Soviet dengan anggota, seperti Polandia, Jerman Timur, Hongaria, Bulgaria, Rumania, Cekoslowakia, dan Albania.

 

Blok Barat dan blok Timur selalu terlibat dalam ketegangan yang berlanjut pada “perang dingin”. Ketegangan tersebut disebabkan adanya perbedaan ideologi, saling berlomba senjata nuklir, perluasan lingkungan dan rivalitas blok melalui pembentukan pakta milker yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia.

 

Untuk meredakan ketegangan di antara dua blok, negara-negara yang cinta damai mengupayakan berbagai pertemuan untuk mencari solusi terbaik guna mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia. Pada tahun 1955 beberapa negara Asia dan Afrika mengikuti Konferensi Asia-Afrika di Bandung. Demikian juga pada tahun 1956, negara wan Yugoslavia, Indonesia dan India melakukan pertemuan di Pulau Brioni (Yugoslavia) yang mencetuskan ide pembentukan Gerakan Negara-negara Non blok.

 

Gerakan Non blok merupakan wadah negara-negara yang tidak memasuki blok Barat ataupun blok Timur. Gerakan Non blok tidak diartikan sebagai netralisme, tetapi aktif sebagai subjek yang ikut berperan dalam menghadapi peristiwa-peristiwa internasional. Negara-negara Non blok tidak ingin dijadikan obyek kepentingan dua raksasa dunia dalam pergolakan politik internasional. Negara-negara ini pun tidak mau diombang-ambingkan dua ideologi raksasa yang sedang berlomba berebut pengaruh.

 

Tokoh-tokoh yang dianggap sebagai pemrakarsa berdirinya Non blok lebih dikenal sebagai The Initiative of Five, yaitu
1. Presiden Soekarno (Indonesia),
2. Presiden Yosep Broz Tito (Yugoslavia),
3. Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir),
4. Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru (India),
5. Perdana Menteri Kwame Nkrumah (Ghana).


Sekretaris Jendral Gerakan Non-Blok

Nama

Asal Negara

Mulai

Akhir

Josip Broz Tito

 Yugoslavia

1961

1964

Gamal Abdel Nasser

 Mesir

1964

1970

Kenneth Kaunda

 Zambia

1970

1973

HouariBoumédienne

 Aljazair

1973

1976

William Gopallawa

 Sri Lanka

1976

1978

Junius Richard Jayewardene

 Sri Lanka

1978

1979

Fidel Castro

 Kuba

1979

1983

N. Sanjiva Reddy

 India

1983

1982

Zail Singh

 India

1982

1986

Robert Mugabe

 Zimbabwe

1986

1989

JanezDrnovšek

 Yugoslavia

1989

1990

Stipe Mesić

 Yugoslavia

1991

1991

BrankoKostić

 Yugoslavia

1991

1992

DobricaĆosić

 Yugoslavia

1992

1992

Suharto

 Indonesia

1992

1995

Ernesto Samper Pizano

 Kolombia

1995

1998

Andrés PastranaArango

 Kolombia

1998

1998

Nelson Mandela

 Afrika Selatan

1998

1999

Thabo Mbeki

 Afrika Selatan

1999

2003

Datuk Seri Mahathir bin Mohammad

 Malaysia

2003

2003

Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi

 Malaysia

2003

2006

Fidel Castro

 Kuba

2008

Raúl Castro

 Kuba

2008

2009

Hosni Mubarak

 Mesir

2009

2011

Mohamed Hussein Tantawi

 Mesir

2011

sekarang

           VI.  Kegiatan GNB & KTT Gerakan Non Blok Digelar

 

 

Logo KTT Gerakan Non Blok di Mesir 2009

KTT Gerakan Non Blok ke-15 digelar di Sharm el Sheik, Mesir, tanggal 15 dan 16 Juli ini. Lebih dari 50 pemimpin negara berkembang membicarakan tindakan mengatasi krisis ekonomi global guna mencegah terulangnya krisis.

Dunia memerlukan sistem keuangan yang lebih adil terhadap negara berkembang, demikian disepakati para pemimpin negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok di Sharm el Sheik, Mesir, hari Rabu (15/07).

Dalam kesempatan itu, Presiden Kuba Raul Castro mengatakan bahwa negara berkembanglah yang paling menderita akibat krisis keuangan. “Dan seperti biasanya, negara kaya merupakan penyebab krisis, yang dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi internasional yang tidak logis, yang tergantung pada prinsip pasar buta dan konsumsi, dan kekayaan pihak tertentu,“ tambah Castro. Castro juga menyerukan dibentuknya “sistem ekonomi berimbang“.

Krisis keuangan global juga berdampak buruk pada Kuba. Negara kecil di kepulauan Karibia itu mengalami penurunan produksi dalam negeri dan terpaksa menutup sejumlah pabriknya. Mesir juga mengalami hal mirip. “Kami menghadapi bagian terbesar dampak krisis, tekanan dan penderitaannya,“ ungkap Presiden Mesir Hosni Mobarak. Mesir tahun ini mendapat giliran untuk memimpin organisasi Gerakan Non Blok, setelah sejak tiga tahun lalu dipegang oleh Kuba. 

“Kami menyerukan adanya sistem baru di bidang politik internasional, ekonomi dan perdagangan. Sistem yang lebih berimbang supaya dapat mencegah diskriminasi dan standar ganda, memenuhi kepentingan semua pihak, mempedulikan negara berkembang, dan menciptakan perundingan demokratis antara negara kaya dan miskin,“ demikian dikatakan Hosni Mobarak.

Sementara itu, Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo, yang juga hadir mengatakan, “Masalah yang menimpa kemanusiaan ini sangat parah. Bukan saatnya lagi untuk menerapkan ideologi dengan kaku, sementara orang-orang miskin semakin menderita.” Macapagal-Arroyo menambahkan, Gerakan Non Blok dapat memberikan reaksi lebih baik dengan berbicara “satu suara”.

Pemimpin Libya Muammar Gaddafi juga memberikan pidato di depan para pemimpin negara berkembang yang hadir di pertemuan puncak di Sharm el Sheik. Gaddafi menyerukan Gerakan Non Blok untuk membentuk dewan keamanan sendiri sebagai penyeimbang Dewan Keamanan PBB. Dikatakannya, “Dewan Keamanan PBB tidak punya kekuasaan terhadap negara-negara terkuat dunia.”

“Kita tidak punya akses menuju organisasi internasional, seperti Dewan Keamanan PBB dan Dana Moneter Internasional,” demikian ditambahkan Gaddafi. Menurut Gaddafi, Dewan Keamanan PBB hanya berfungsi untuk anggota tetapnya. Sementara IMF, walau pun namanya internasional, IMF hanya mendahulukan kepentingan kelompok tertentu.

Dalam pertemuan hari pertama KTT Non Blok di Sharm el Sheik, kelompok Hamas Palestina mengeluarkan pernyataan tertulis mengimbau para pemimpin negara untuk membantu mengakhiri blockade di Jalur Gaza. Presiden Kuba Raul Castro menegaskan kembali dukungan Gerakan Non Blok terhadap warga Palestina dan “negara Arab yang diduduki”. Castro mengatakan, masalah ini tetap berada di agenda teratas Gerakan Non Blok. Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok kali ini telah menjembatani komunikasi negara-negara yang menghadapi ketegangan hubungan.

Perdana Menteri India Mahmohan Singh dan Perdana Menteri Pakistan Yousouf Raza Gilani bertemu untuk membicarakan kemungkinan perundingan damai. Menteri Luar Negeri India Shri Shivshankar Menon dan Menteri Luar Negeri Pakistan Salman Bashir, hari Selasa (14/07), sudah bertemu untuk membicarakan peristiwa serangan bom di Mumbai, November lalu. India menuding kelompok militan Lashkar-e-Taiba dari Pakistan mendalangi peristiwa tersebut.

Keanggotaan Gerakan Non Blok sejak berdirinya tahun 1961 bertambah dengan pesat. Pertambahan gerakan ini dapat dilihat dari peserta setiap konferensi tingkat tingkat tinggi yangdiadakanseperti:

KTT GNB I (1961)

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Non Blok (GNB) I berlangsung di Beograd, Yugoslavia pada tanggal 6 September 1961. sekitar 23 negara sepakat menjadi anggota GNB dalam konferensi yang diprakarsai lima pemimpin yang menjadi sponsor pendirian GNB itu adalah
• Presiden Soekarno (Indonesia)
• Presiden Gamal Abdul Naser (Mesir)
• Presiden Josep Broz Tito (Yugoslavia)
• PM Pandit Jawaharlal Nehru (India) dan
• Presiden Kwame Nkrumah (Ghana)
Tujuan KTT I ini guna mencetuskan prinsip politik bersama, yaitu bahwa politik berdasarkan koeksistensi damai, bebas blok, tidak menjadi anggota persekutuan militer dan bercita-cita melenyapkan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasi. KTT I ini merupakan kelanjutan dari KAA 1955 di Bandung. Dalam konferensi rasa, bantuan untuk kemajuan dan perkembangan serta perlucutan senjata. Pelaksanaan KTT I ini didorong oleh adanya krisis Kuba. Konferensi ini dihadiri oleh 25 negara dan menghasilkan Deklarasi Beograd yang intinya menyerukan untuk menghentikan perang dingin dan mendamaikan antara Amerika Serikat dan UniSoviet.

KTT GNB II (1964)

KTT II ini diselenggarakan pada tanggal 5 – 10 Oktober 1964 di Kairo Mesir, dipimpin oleh Presiden Gamal Abdul Naser. KTT ini dihadiri oleh 48 negara peserta dan 10 negara pengamatin imemberikan perhatian kepada masalah-masalah ekonomi. Dalam KTT yang diselenggarakan dua kali ini mulai tampak ada pertentangan antara kelompok negara modern dibawah pimpinan Nehru dan kelompok negara radikal dipimpin oleh Soekarno dan Nkrumah.

KTT GNB III (1970)

KTT III diselenggarakan di Lusaka, Zambia pada tanggal 8 – 10 September 1970, dipimpin oleh Presiden Kenneth Kaunda. Tema pokok KTT ini adalah permasalahan rezim resialis minoritas kulit putih di Afrika Selatan. KTT ini dihadiri oleh 54 negara peserta dan 9 negara pengamat.

KTT GNB IV (1973)

KTT IV berlangsung pada tanggal 5 – 9 September 1973 di Algiers, Aljazair dibawah pimpinan Presiden Houari Boumedienne. KTT terselenggara pada saat hubungan kedua blok membaik. Tema pokok KTT IV ini adalah masalah negara-negara melarat. KTT dihadiri oleh 75 negara peserta. Pengamat terdiri atas organisasi gerakan kemerdekaan dan pembebasan Afrika Selatan dan Amerika Latin.

KTT GNB V (1976)

KTT V dilaksanakan pada tanggal 16 – 19 Agustus 1976 di Colombo, Srilanka dipimpin oleh PM Ny. Sirimavo Bandaranaike. KTT ini mempertegas kepentingan negara-negara Non Blok yang dirugikan oleh tata ekonomi dunia yang tidak adil, yang dapat mengancam perdamaian dunia. KTT ini juga ditandai adanya persaingan antara sesama negara anggota Non Blok. India, Indonesia dan Yugo berusaha mencegah timbulnya perpecahan di antara mereka. Hasilnya dituangkan dalam “Deklrasi dan Program Aksi Colombo” yang intinya antara lain: melanjutkan dan meningkatkan program Gerakan Non Blok ke arah tata ekonomi dunia baru.

KTT GNB IV (1979)

KTT IV diselenggarakan di Havana, Cuba dipimpin oleh Presiden Fidel Castro. KTT ini diselenggarakan pada tanggal 3 – 7 September 1979 ini dihadiri oleh 94 negara peserta peninjau dari 20 negara dan 18 organisasi. KTT diliputi oleh pertentangan antara kelompok moderat dan radikal, tetapi telah berhasil merumuskan deklarasi politik yang berisi revolusi yang memperkuat prinsip-prinsip Non Blok terhadap dominasi ekonomi asing yang merugikan negara berkembang. Keanggotaan Kamboja belum dapat diselesaikan maka Kamboja hadir sebagai peninjau

KTT GNB VII (1983)

KTT VII yang sedianya akan diselenggarakan di Bagdad pada bulan September 1982 batal karena terjadi perang Irak – iran. Akhirnya diselenggarakan di India pada tanggal 7 – 12 Maret 1983, dipimpin oleh PM. Ny. Indira Gandhi. KTT ini dihadiri 101 negara dan memutuskan untuk memberikan dukungan penuh bagi rakyat Afganistan untuk memutuskan nasibnya sendiri, dengan sistem sosial ekonomi yang bebas dari campur tangan asing.

KTT GNB VIII (1986)

KTT VIII diselenggarakan di Harare, Zimbabwe dipimpin oleh PM robert Mugabe, pada 1 September 1986 – 6 September 1986 yang dihadiri oleh 101 negara. KTT tetap mendukung Afganistan dalam menentukan nasibnya sendiri

KTT GNB IX (1989)

KTT IX diselenggarakan pada tanggal 4 – 7 September 1989 di bawah pimpinan Presiden Dr.JanesDrnovsek.KTT ini dihadiri oleh 102 negara. Dalam KTT ini menetapkan bahwa untuk memperkuat setia kawan internasional dan kerjasama bagi pembangunan alih teknologi adalah mutlak serta perlunya dialog-dialog Selatan-Selatan. KTT juga membahas mengenai pelestarian lingkungan hidup, yaitu menghindarkan pencemaran terhadap air, udara, dan tanah serta menghindarkan perusakantanah dan pembabatan hutan.

KTT GNB X (1992)

KTT X diselenggarakan di Jakarta, Indonesia pada 1 September 1992 – 7 September 1992, dipimpin oleh Soeharto. KTT ini dihadiri oleh lebih dari 140 delegasi, 64 Kepala Negara. KTT ini menghasilkan “Pesan Jakarta” yang mengungkapkan sikap GNB tentang berbagai masalah, seperti hak azasi manusia, demokrasi dan kerjasama utara selatan dalam era pasca perang dingin.

Hasil KTT ini yang terpenting adalah :
• Hak azazi manusia dan kemerdekaan merupakan keabsahan universal dan percaya bahwa kemajuan ekonomi serta sosial akan memudahkan tercapainya semua sasaran. GNB menolak konsep mengenai hak asazi manusia dan demokrasi yang didiktekan oleh negara tertentu atas negara lain.
• Prihatin atas beban hutang dari negara-negara berkembang.
• Mendesak dilakukannya pembaruan ekonomi dunia guna memperkuat kemampuan PBB dalam meningkatkan kerjasama dan penggabungan internasional
• Menyerukan pengalihan anggaran militer untuk memudahkan peningkatan ekonomi, sosial dan negara-negara berkembang
• GNB memberikan perhatian terhadap masalah aparthid di Afrika Selatan di samping mengutuk terhadap pembasmian etnis Bosnia.
• Menyambut baik hasil Pertemuan Puncak Bumi di Rio de Jeneiro tentang lingkungan hidup dan pembangunan

KTT GNB XI (1995)

KTT XI diselenggarakan di Cartagena, Kolumbia yaitu Ernesto Samper Pizano 18 Oktober 1995 – 20 Oktober 1995. Pada waktu pembukaan KTT, dilakukan juga penyerahan ketua KTT sebelumnya yaitu dari Presiden Soeharto ke Presiden Kolumbia. KTT ini dihadiri oleh 113 Negara yang bertujuan memperjuangkan restrukturisasi dan demokratisasi di PBB.

KTT GNB XII (1998)

KTT XII diselenggarakan di Cairo Mesir pada tahun 2 September 1998 – 3 September 1998. KTT XI GNB ini dihadiri oleh 113 negara, bertujuan memperjuangkan demokratisasi dalam hubungan internasional.

KTT GNB XIII (2003)

KTT XII diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 20 Februari 2003 – 25 Februari 2003. Resolusi KTT GNB Kuala Lumpur antara lain berisi penolakan tiga negara — Iran, Irak dan Korea Utara , atas sebutan sebagai poros kejahatan (axis of evil) oleh Washington.

KTT GNB XIV (2006)

KTT XIV diselenggarakan di Havana, Kuba 11 September 2006 – 16 September 2006. Menghasilkan deklarasi yang mengutuk serangan Israel atas Lebanon, mendukung program nuklir Iran, mengritik kebijakan Negara Amerika Serikat, dan menyerukan kepada PBB agar lebih berpihak kepada negara kecil dan berkembang.

KTT GNB XV (2009)

KTT XIV diselenggarakan di Sharm El-Sheikh, Mesir tanggal 11-16 Juli 2009. Menghasilkan sebuah Final Document yang merupakan sikap, pandangan dan posisi GNB tentang semua isu dan permasalahan internasional dewasa ini. KTT ke-15 GNB menegaskan perhatian GNB atas krisis ekonomi dan moneter global, perlunya komunitas internasional kembali pada komitmen menjunjung prinsip-prinsip pada Piagam PBB, hukum internasional, peningkatan kerja sama antara negara maju dan berkembang untuk mengatasi berbagai krisis saat ini.

Terkait dengan dampak negatif krisis moneter global terhadap negara-negara berkembang, KTT ke-15 menegaskan pula perlunya GNB bekerja sama lebih erat dengan Kelompok G-77 dan China. Suatu reformasi mendasar terhadap sistem dan fondasi perekonomian dan moneter global perlu dilakukan dengan memperkuat peran negara-negara berkembang dalam proses pengambilan keputusan dan penguatan peran PBB.

Tempat dan tanggal KTT GNB

Tanggal Negara tuan rumah Kota penyelenggaraan
1 1–6 September 1961  Yugoslavia Beograd
2 5–10 Oktober 1964  Republik Arab Bersatu Kairo
3 8–10 September 1970  Zambia Lusaka
4 5–9 September 1973  Aljazair Algiers
5 16–19 Agustus 1976  Sri Lanka Kolombo
6 3–9 September 1979  Kuba Havana
7 7–12 Maret 1983  India New Delhi
8 1–6 September 1986  Zimbabwe Harare
9 4–7 September 1989  Yugoslavia Beograd
10 1–6 September 1992  Indonesia Jakarta
11 18–20 Oktober 1995  Kolombia Cartagena de Indias
12 2–3 September 1998  Afrika Selatan Durban
13 20–25 Februari 2003  Malaysia Kuala Lumpur
14 15–16 September 2006  Kuba Havana
15 11–16 Juli 2009  Mesir Sharm el-Sheikh
16 26–31 Agustus 2012  Iran Teheran
17 2015  Venezuela Karakas
 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juli 28, 2013 in Uncategorized

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: