RSS

Dwikora hingga Ambalat

28 Agu

Sejarah selalu berulang. Begitu kata orang bijak. Hal itu pula yang kini muncul ke permukaan dalam hubungan negara serumpun, Indonesia dan Malaysia yang bertetangga. Suasana mesra dan friksi datang silih berganti.

Jika pada 1964 dikenal jargon politik konfrontasi menentang Nekolim (Neo Kolonialisme Imperialisme), kini Ambalat seolah menjadi ‘genderang politik’ 2005 untuk mempertahankan wilayah NKRI.

Konfrontasi berlanjut dengan digelarnya operasi Dwikora (Dwi Komando Rakyat) sebagai reaksi pengumuman pembentukan Malaysia di London dan Kuala Lumpur 29 Agustus 1964 dan adanya intervensi Inggris melalui sikap demontratif Dubes Mayor Roderick Walker saat menghadapi demontrasi massa di Jakarta.

Indonesia kian alergi dengan asing [Barat] ketika diketahui pasukan khusus Inggris, SAS, terlibat langsung dalam menghadapi RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) pimpinan L.B Moerdani dan KKO TNI AL pimpinan Mayor Sumari. Kedua komandan tempur Indonesia itu tengah mengkoordinasikan Tentara Nasional Kalimantan Utara dan sukarelawan asal Indonesia.

Dalam otobiografi L.B Moerdani, perang kucing-kucingan antara korps pasukan khusus terbaik di dunia di garis perbatasan Kalimantan Utara sepanjang 1.000 km itu terjadi secara tertutup.

Banyak pihak mengatakan kegagalan operasi Dwikora lebih karena keengganan Angkatan Darat mendukung penuh operasi yang dipimpin Laksda Omar Dhani dari Angkatan Udara.

Selain itu terjadi dualisme kepemimpinan antara Komando Siaga (KOGA) Laksda Omar Dhani dengan Operasi A (G-1 KOTI) E.Y Magenda dari Direktur Intelejen Staf Angkatan Bersenjata.

Padahal komponen Operasi A dari Komando Pasukan Katak (KOPASKA) dibawah koordinasi Roejito sudah siap menyusup melalui Tarakan, Nunukan, Tanah Merah, Sebuku dan Sebatik, maupun menyusupkan Pasukan Gerak Tjepat (PGT) Angkatan Udara melalui Bangkok.

Harold Crouch, pakar politik militer Indonesia asal Australia, mencatat bahwa akibat dualisme itu akhirnya KOGA diubah menjadi Komando Mandala Siaga (KOLAGA) dengan mengangkat Soeharto dari unsur AD sebagai Wakil Panglima I KOLAGA yang sebetulnya lebih berkuasa dibandingkan Panglima Kolaga.

Faktor Soeharto dan Angkatan Darat yang mencium pengalihan kekuatan keluar pulau Jawa inilah yang akhirnya menjadikan Operasi Dwikora makin tidak jelas. Bahkan berhenti usai kegagalan G30S PKI 1965.

Tentu saja kondisi militer maupun geopolitik Indonesia saat ini sudah jauh berbeda. Namun jelas terlihat kondisi militer Indonesia memang masih jauh jika dikatakan sebuah kekuatan perang yang profesional.

Lain era Dwikora, lain pula kisruh Ambalat. Sejauh ini tidak terlihat campur Inggris seperti ketika pembentukan Malaysia. Tapi negara tetangga itu sepertinya ingin ‘bermain api’ dengan Indonesia tanpa-seperti di era 1960-an itu-dukungan Inggris.

Padahal Indonesia, sebagai negara serumpun, pernah memberi bantuan dalam memadamkan pemberontakan PGRS/PARAKU di perbatasan Kalimantan pada 1967 hingga mengirim guru bantu hingga periode 1970-an.

Entah kebetulan, entah tidak, yang jelas kondisi ekonomi Indonesia dalam menghadapi konflik dengan Malaysia itu (1964 dan 2005) sedang terengah-engah. Dalam kondisi demikian, emosi publik terasa mudah sekali meletup.

Bedanya, dulu, di era konfrontasi dengan Malaysia lewat jargon Ganyang Malaysia, kemarahan publik tercermin dalam rapat-rapat raksasa yang digalang pemerintah Soekarno.

Kini dalam kasus Ambalat, situasinya relatif tenang meski DPR sendiri ‘panas’ dan terprovokasi juga dengan meminta pemerintah bersikap tegas, bahkan kalau perlu mengambil tindakan militer di perairan tersebut untuk menekan Kuala Lumpur.

Presiden Yudhoyono pun terkesan tenang-tenang saja meski akhirnya pun dia menyempatkan diri untuk melihat langsung ke lokasi yang dipersengketakan. Tampaknya Presiden lebih memilih jalur diplomatik untuk menyelesaikan Ambalat ketimbang menekan tombol perang.

Jalur konfrontasi terbuka ala Soekarno hampir-hampir mustahil akan ditempuh presiden yang dipilih secara langsung itu. Risiko ekonominya terlalu tinggi. Cost-nya terlalu mahal ketimbang popularitas semata.

Jangan lupa, rakyat negeri ini, pada saat yang sama, juga harus menghadapi kenaikan harga BBM dan membumbungnya harga-harga kebutuhan pokok yang diakibatkannya. Hal ini penting karena emosi publik kini justru mengarah ke Ambalat, sementara suara kritis mengenai kenaikan harga BBM mulai meredup.

Lalu bagaimana merespon gaya Malaysia di Ambalat yang kian provokotif? Akankah Kuala Lumpur benar-benar ingin head-to-head dengan Jakarta dalam mempertaruhkan Ambalat? Rasanya tidak.

Dijahili Malaysia

Soal ‘kejahilan’, tampaknya Malaysia sedang di atas angin. Betapa tidak? Setelah ‘membereskan’ TKI ilegal di negaranya sehingga membuat pusing Jakarta, kini Kuala Lumpur memainkan kartu lain yaitu Ambalat. Semacam test case-lah. Kalau Jakarta lengah, Malaysia bisa saja berharap mendapat Sipadan-Ligitan jilid dua.

Tapi rupanya sekarang Jakarta cepat merespon dengan menggelar kekuatan militer segala. Artinya, Indonesia tidak sudi kehilangan lagi wilayah kedaulatannya ‘menguap’ seperti Sipadan-Ligitan.

Ini memang sikap yang seharusnya tidak dapat ditawar-tawar. Mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI hukumnya wajib. Seperti ditegaskan Ketua Komisi I DPR Theo L. Sambuaga, soal Ambalat adalah undisputable.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 28, 2013 in Uncategorized

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: