RSS

mafia migas merambah ke free port

Semua kisah tentang Dirman bermula di Pertamina. Endriartono Sutarto, mantan Panglima TNI Era SBY, yang menjadi Komisaris Utama (Komut) Pertamina, (sempat punya hubungan “manis” dengan Rini Sumarno), merupakan sosok penting yang membawa Dirman ke Pertamina.

Endriartono menitipkan Dirman ke Ari Sumarno, Dirut Pertamina kala itu. Oleh Ari, Dirman dijadikan staf ahli Dirut, dan selanjutnya diberi tugas sebagai Senior Vice President (SVP) untuk Integrated Supply Chain (ISC). Endriartono menenteng Dirman ke Pertamina karena kecerdikan Dirman mengambil hatinya ketika masih jadi Tim Penataan Unit Bisnis TNI.

Satu paket dengan Dirman adalah Karen Agustiawan (sosok yang pada akhirnya menggantikan Ari sebagai Dirut) dan Widhyawan Prawiraatmadja (saat ini Staf Ahli Menteri ESDM).

Pasca Endriartono, Ari Sumarno adalah sosok utama yang mengisi hari-hari Dirman selanjutnya. Tak terlalu lama bagi Dirman untuk merajut hubungan batin dan bisnis dengan Ari.

Siapa sesungguhnya Ari dan apa peran Ari bagi Dirman?

Ari Sumarno merupakan pegawai karir di Pertamina yang mengawali kerjanya di bagian pengolahan. Karirnya sesungguhnya sudah tamat pada awal 1990-an, ketikadia terbukti melakukan penyimpangan dalam pembangunan Kilang LNG Bontang.

Jabatan Ari diturunkan dan tidak diberikan kewenangan apapun. Namun, karena kelihaiannya, kartunya selalu hidup. Pasca reformasi, Ari dipromosikan menjadi Presiden Direktur Petral Singapura, perusahaan yang menjadi trading arms Pertamina dalam memasok minyak mentah dan BBM untuk kebutuhan dalam negeri.

Saat Ari Sumarno menjabat Presdir Petral, ada dua sosok penting yang membantunya: yaitu Hanung Budya (terakhir menjabat selaku Direktur Pemasaran Pertamina) dan Daniel Purba (saat ini menjabat SPV dari ISC). Tapak-tapak mafia Ari di sektor migas mulai dilangkahkan di Petral ini. Petral adalah pintu masuk bagi para mafia migas mengejar rente ekonomi Republik ini. Di era keemasan Orde Baru, Petral menggandeng Permindo (milik Bob Hasan dan Bambang Trihatmodjo Soeharto) untuk bersama mencari rente ekonomi.

Di balik Permindo, ada sosok God Father yang memegang kendali kunci yang mengatur semua rantai bisnis pasokan minyak mentah dan BBM ke Indonesia.

Dia adalah Nasrat Muzayyin.

Cukong migas pemegang paspor Libanon ini adalah tokoh sentral tersembunyi yang menjadi GURU BESAR dari semua para mafia migas di Indonesia, termasuk Dirman!

Tak banyak kalangan yang bisa mengendus sosok satu ini. Runtuhnya Orde Baru bukan berarti kiamat bagi Nasrat. Pengalaman dan kepiawaiannya menelusuri seluk beluk bisnis migas mengantarkan salah satu anak didiknya, Ari, ketampuk puncak kendali Petral. Selang beberapa waktu kemudian, Muhammad Reza Chalid -The Legend-, salah satu murid Nasrat lainnya, diberi akses luas oleh Purnomo Yusgiantoro (waktu itu Menteri ESDM) untuk masuk dan “belajar” di Petral, sekaligus berkongsi dengan Ari.

Kekosongan Permindo, diisi oleh Reza dengan dukungan penuh Ari dan Nasrat. Di fase inilah seorang Reza yang masih lugu dengan bisnis minyak dibimbing dan digembleng oleh Nasrat, Sang Guru Besar. Hubungan mesra empat serangkai ini, Nasrat-Purnomo-Ari-Reza, berjalan terus dan mulus selama beberapa tahun.

Sampai pada satu titik, sang Guru Besar, Nasrat, merasa murid utamanya, Reza, mulai menggangu dan mengusik area nyaman yang selama ini ia nikmati di Petral dan Pertamina. Reza, adalah murid yang cerdik dan lihai, yang menyalip gurunya, Nasrat.

Sementara itu, Ari hanya kurang dari 3 tahun di Petral. Pada tahun 2004, dia dipromosikan menjadi Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina. Posisinya di Petral digantikan oleh Hanung Budya dan posisi Hanung selaku VP digantikan oleh Daniel Purba. Kedua nama terakhir inilah yang menjadi operator dari Reza dalam melebarkan bisnis pengadaan minyak mentah dan BBM dalam negeri. Di waktu bersamaan, Sang Guru Besar, Nasrat, pelan tapi pasti tersingkir dari gelanggang permainan, hingga akhirnya, Reza mengambil alih kendali.

Merasa bahwa Reza makin kuat dan berkuasa, Nasrat komplain ke Ari. Hubungan keduanya renggang. Melalui Purnomo Yusgiantoro, waktu itu, terumuskanlah satu formula kesepakatan antara sang Guru dan muridnya, dalam bisnis pengadaan minyak mentah dan BBM Pertamina.

Nasrat, karena sudah kenyang puluhan tahun mendapat porsi 30%, dan Reza memegang 50% dari total pasokan yang dibutuhkan. 20% sisanya dibagi-bagi untuk akomodasi pihak lain. Perdamaian bisnis ini adalah jalan emas bagi Ari Sumarno sebagai pebisnis. Karena loyalitasnya selama ini pada Nasrat, Ari mendapat jatah saham 35% di Concord Energy, milik Nasrat.

Ari lantas mendudukkan puteranya, Yuri Soemarno, sebagai salah satu Direktur di Concord Energy. Lewat bendera Concord, Ari mulai gagah dalam dunia bisnis migas, dan secara pelan berani mengurangi porsi Reza.

Kompetisi bisnis Reza dan Ari dimulai!

Dari yang semula bertindak sebagai tandem bisnis dan sahabat, Ari berbalik menjadi orang terdepan yang berhasrat mengubur Reza dan kerajaan bisnisnya.

Melalui back up Concord Energy dan kolaborasi dengan sang Guru Besar, Ari lantas diangkat sebagai Dirut Pertamina, pada tahun 2008. Di Pertamina era Ari, muncul tiga aktor migas baru yang langsung berkoordinasi ke Ari, yaitu Dirman, Widhyawan Prawiraatmadja, dan Karen Agustiawan. Tiga sosok baru itu memperkuat Ari sehingga dirinya tambah yakin bisa melumat Reza dengan Petralnya.

Skenarionya, Ari bakal mendorong Concord Energy sebagai pengganti Petral via PT PertaminaIntegrated Supply Chain (ISC Pertamina), dengan pola transasi belakang layar sebagai business arranger. Ari konsisten membabat Reza dan membuka jalan seluas-luasnya bagi gurunya, Nasrat, untuk kembali menguasai.

Kembali ke Dirman.

Ia adalah sosok yang culun dan biasa saja dalam percaturan bisnis migas. Kelebihannya satu saja: sangat patuh dan tunduk ke Ari. Tak lebih.

Dirman yang awalnya jadi staf ahli Dirut, lantas ditugasi sebagai SPV di ISC, unit baru yang dibentuk untuk menggantikan peran Petral (yang masih dikuasai Reza) dalam pasokan minyak mentah dan BBM nasional.

Ditaruhnya Dirman di ISC adalah upaya kamuflase atas rencana jahatnya guna melapangkan jalan Concord Energy menguasai bisnis migas Pertamina. Dirman secara sadar menutupi wajahnya dengan topeng aktivis antikorupsi dan memperalat MTI, untuk jadi tameng bagi tujuan bisnis jahat mafia migas.

Begitulah modusnya. Sederhana tapi sukses mengelabui publik. Selalu direkayasa ke publik bahwa ISC adalah antithesis dari Petral, dipimpin sosok anti korupsi, Dirman, dan karenanya patut didukung Presiden dan publik. Sehingga agenda-agenda busuk yang sudah dirancang para mafia migas, Ari, Nasrat, dan Dirman dapat berjalan mulus.

Untuk back up di lini pengadaan migas, Ari memanggil pulang adik seperguruannya, Daniel Purba dan memberinya jabatan VP di ISC, guna membantu Dirman yang selalu lugu namun patuh. Daniel Purba masih muda saat itu. Karenanya, meski dia banyak memfasilitasi Reza di Petral, tapi masih bisa dipengaruhi, digandeng, dan dijadikan operator untuk mengeksekusi kepentingan Ari. Terbukti sampai sekarang, tiga serangkai Ari Sumarno, Dirman dan Daniel Purba masih berjalan mesra.

Hanung karena tidak tunduk pada Ari, akhirnya disingkirkan.

Melalui perancangan mereka, praktis Petral kehilangan pengaruhnya. Saat itulah mesin ISC dihidupkan untuk siap-siap take off bersama dengan Concord Energy yang dipiloti oleh Nasrat.

Dirman, selaku pendatang baru di bisnis ini, mulai dikenalkan dengan Nasrat dan Concord Energy. Ari perintahkan Dirman untuk mendownload ilmu mafia dari Nasrat dan Daniel Purba. Dan sukseslah Dirman menjadi keluarga besar salah satu mafia migas di Republik tercinta ini.

Selamat datang mas Dirman, Welcome to the Club !!!

Sesungguhnya Ari, Reza, Dirman, Daniel, Hanung dan lain-lain memiliki satu guru, Nasrat. Pembeda mereka tegas: Reza bisnis melalui Petral sebagai periuk utamanya, sedangkan Ari dan Dirman memakai Concord Energy dan ISC sebagai ladang penghisapan minyak. Dalam hal ini Ari dan Dirman setia dengan sang Guru, Nasrat.

Mari kita lihat apa yang dilakukan Dirman pertama kali memimpin ISC.

Selang beberapa hari dilantik, November 2008, dia langsung terbang ke London bersama Daniel Purba dan menginap di Ritz Carlton untuk bertemu dengan Perusahaan Minyak Nasional (NOC) Libya yang difasilitasi oleh Concord Energy. Pertemuan itu menyepakati Perusahan Migas Libya itu memasok minyak mentah ke Pertamina dengan harga yang telah diatur. Dirman meyakini deal ini ada di bawah kewenangannya karena sudah “direstui” oleh Ari selaku Dirut.

Saat itu juga Dirman menandatangani Sales and Purchase Agreement atas nama ISC Pertamina untuk volume 4 juta barel minyak mentah.

Penunjukan langsung dari Dirman itu jelas melanggar prosedur tata cara pengadaan minyak di Pertamina. Tidak ada klausul mengenai penunjukan langsung. Semua pengadaan harus dilakukan dengan mekanisme tender, termasuk jika ada NOC dari sebuah negara ingin ikut memasok minyak ke Pertamina. Prosedur lain yang dilanggar adalah tidak adanya persetujuan dari 3 Direktur lainnya di Pertamina sebelum sebuah dokumen pengadaan minyak ditandatangani.

Bagi Dirman, itu hanyalah sebuah prosedur formal yang tidak ada artinya. Namun, bagi pihak yang mengerti pola bisnis minyak yang berlaku di dunia internasional, upaya tidak transparan Dirman (yang selalu mengklaim dirinya sebagai tokoh Masyarakat Transparansi Indonesia) merupakan sebuah kejahatan bisnis.

Seperti biasanya, penyesatan publik diskenariokan dan dilancarkan dengan penjelasan bahwa dealing langsung ke NOC dan tidak melalui trader akan menjadikan harga beli minyak lebih murah, tanpa ada fee atau pengeluaran lain.

Ini berbeda dengan mekanisme tender di Petral, yang selalu memakai trader. Begitulah penyesatan, sekaligus, pembenaran Dirman untuk menyembunyikan praktek bisnis yang sesungguhnya: melanggengkan bisnis Concord Energy.

Bagaimana sesungguhnya modus operandi ISC melalui NOC tersebut?

Pola yang dibangun sangatlah halus dan canggih untuk ukuran Indonesia, di mana transaksi semua itu dilakukan di Luar Negeri dan memiliki underlying documents yang lengkap. Praktek kejahatan bisnis Ari dan Dirman bisa dilacak dari pertemuan Dirman dan NOC Libya di London itu, yang penuh perancangan matang sebelumnya. Peran dari Nasrat dan Concord Energy,dan Ari Sumarno sangatlah sentral. Nasrat-lah yang mengatur deal semua bisnis.

Untuk setiap barrel yang dipasok ke Pertamina melalui ISC, NOC Libya harus berkomitment membayar sejumlah fee kepada Concord.

Lantas, apa bedanya Concord Energy dengan ISC, dan perusahan Reza dengan Petral?

Yang satu melalui satu proses yang seakan-akan transparan melalui tender di Petral, dengan Reza penguasanya, dan satunya lagi melalui proses tertutup negosiasi dengan NOC via ISC, dengan Concord Energy memainkan seluruh perancangan bisnisnya. Ujungnya adalah rent seeker ekonomi. Sama-sama mengutip dollar dari tiap barrel BBM yang dipasok ke Pertamina. Namun, wajah Dirman selalu dihiasi topeng antikorupsi.

Namun pada akhirnya, rencana jahat itu tinggalah rencana.

Dokumen penunjukan langsung yang sudah diteken Dirman di London, yang tidak transparan dan melanggar prosedur itu, seharusnya efektif pada bulan Juni 2009. Pesta yang diharapkan terjadi, bubar lebih awal.

Awal 2009, Ari Sumarno dipecat dari Dirut Pertamina, digantikan oleh Karen Agustiawan, anak didiknya sendiri.

Perjanjian yang sudah diteken Dirman bersama dengan NOC Libya dibatalkan oleh Karen. Selain itu, Dirman dimutasi dari ISC, karena sudah menjadi jangkar praktek bisnis kotor Ari dan Nasrat. Jadi, adalah kebohongan kalau didepaknya Dirman dari SPV ISC karena semata-mata desakan dari Reza. Sejarah membuktikan bahwa diberhentikannya Dirman dari SPV di ISC lebih dominan karena hasrat yang menggebu-gebu dalam menggelar karpet merah ke Concord Energy dengan cara menampik aturan hukum dan mengkhianati asas transparansi.

Reza, Ari, dan Dirman setali tiga uang: berasal dari satu Guru, dan mencari keuntungan untuk diri dan kelompoknya dengan memperalat jabatan dan menginjak-injak hukum.

Jika Dirman mengeksploitasi ketidaktahuan publik melalui opini bahwa Petral dan Reza itu mafia, sesungguhnya pula dia dan Ari, bersama Nasrat, juga mempraktekkan hal sama dalam bentuk lain.

Intinya, mereka—Dirman di dalamnya ikatan—adalah korps mafia. Publik selama ini telah ditipu habis-habisan. Penyamaran cantik Dirman senantiasa berhasil karena bertopeng pendiri MTI dan pejuang anti mafia melalui usahanya untuk membubarkan Petral.

Padahal, perangai yang ditunjukannya tidak lebih dan tidak kurang sama dengan kelakuan orang yang dituduhkan olehnya sebagai mafia. Inilah yang sering disebut pepatah sebagai serigala berbulu domba!

Lihatlah kebijakannya tentang audit forensik Petral. Mengapa audit forensik yang dilakukan Dirman atas Petral hanya diberlakukan dalam kurun waktu 2012 sampai 2014?

Mengapa audit tidak dimulai sejak tahun 2001, saat Ari jadi Dirut Petral dan Direktur Pemasaran Pertamina, saat Ari masih mesra bergandengan dengan Reza?

Pertanyaan serupa juga berlaku atas ISC itu sendiri pada saat Dirman selaku SPV di ISC. Jika tidak ada niat yang busuk untuk menyembunyikan sesuatu, tentunya tidak ada alasan untuk membatasi jangka waktu audit forensik tersebut. Jelas bagi Dirman, mengaudit sang mentor, Ari, dan sang Guru Besar, Nasrat, merupakan tindakan tak terpuji bagi murid dan loyalis terbaik.

Sosok yang dikesankan suci, baik, anti korupsi, pro transparansi dan anti mafia ini sesungguhnya sedang memainkan lakon bertopeng: anti korupsi. Skenarionya disusun mentornya utamanya, Ari. Dan Dirman sungguh menikmati lakon yang ia perankan itu, hebatnya lagi dengan sukses.

Sekali lagi, selamat Dirman!

Indika Energy Group, Pindad dan Penguasaan Sektor Hulu Migas

Selepas dicampakkan dari ISC Pertamina karena kelakuannya yang tidak transparan, Dirman ditampung oleh Indika Energy, satu perusahaan energi dan migas nasional. Kariernya di awali dari Direktur SDM di Petrosea, anak perusahaan Indika Energy, selanjutnya jadi Direktur SDM di holding Indika Energy.

Pengabdian Dirman di Indika ini akan mewarnai sepak terjang Dirman selanjutnya dalam dunia persilatan energi dan sumber daya mineral tanah air.

Selepas dari Indika Energy, Dirman jadi Dirut Pindad, perusahaan plat merah yang bergerak di alat persenjataan dan kendaraan tempur. Masuknya Dirman di Pindad tidak lepas dari peran Syafrie Syamsoeddin (waktu itu menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan).

Poros Dirman dan Syafrie tercipta pada saat Dirman menjadi bagian dari Tim Penataan Unit Bisnis TNI. Hubungan tersebut berlanjut pada saat Syafrie jadi Wakil Menhan, dan Purnomo Yusgiantoro sebagai Menterinya. Syafri-lah yang merekomendasikan Dirman kepada Menteri BUMN untuk diangkat sebagai Dirut Pindad. Dirman di Pindad dan hubungan hangatnya dengan Syafrie juga turut mewarnai sepak terjang Dirman sebagai ESDM 1 sekarang.

Terpilihnya Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wapres membawa angin baik bagi Dirman. Dia menjadi kuda hitam dari beberapa calon kuat yang berpotensi ditunjuk menjadi ESDM 1. Nama sang mentor, Ari Sumarno sangat santer diperbincangkan bakal menjadi ESDM 1 pada saat penyusunan Kabinet Kerja. Hal ini wajar karena memang Ari merupakan tim inti Jokowi/JK di bidang energi.

Bagi Ari, peluang untuk menjadi ESDM 1 merupakan satu kesempatan emas yang harus direbut dan diperjuangkan, karena memang “pesta besar” yang belum sempat terselenggara pada saat dia dan Dirman masih di Pertamina tahun 2009 silam, tentu saja harus dibayar tuntas.

Lacur bagi Ari, Jokowi dan JK ingin menempatkan sang adik, Rini, memimpin gerbong BUMN. Janggal rasanya, jika dalam satu kabinet terdapat 2 menteri yang memiliki hubungan adik kakak. Melalui pertimbangan taktis, strategis dan politis, akhirnya Jokowi-JK memilih Rini, sedangkan sang kakak, Ari, mesti bersabar karena tersisih dari kabinet.

Bagi Ari, kegagalan menjadi ESDM 1 bukanlah akhir dari cerita. Dia bertekad untuk tetap menguasai sektor energi, langsung dirinya atau melalui kepanjangan tangannya.

Batal jadi menteri, Ari tak kurang akal: ia menyodorkan kader terbaiknya, Sudirman Said aka Dirman!

Namun, menyorongkan nama Dirman ke Jokowi tentunya akan sulit, jika dilakukannya sendiri bersama Rini. Wajar saja, karena Jokowi tidak kenal Dirman, dan Dirman sosok tanpa prestasi di dunia migas.

Ari lantas membentuk tim untuk meyakinkan Jokowi bahwa Dirman adalah pilihan terbaik menjadi ESDM 1. Team up dilakukan melalui jaringan Makasar, di bawah komando JK, dan Syafrie serta Said Didu (atas perintah JK, Said Didu didorong Dirman menjadi Dirjen Minerba, dalam rangka mengamankan agenda Perpanjangan kontrak Freeport.

 FSP BUMN: Ari Soemarno Komandoi Pembubaran Petral

Jokowi sadar, dan menolak mentah-mentah Said Didu. Selain menggalang dukungan politik, Ari dan JK membangun aliansi ekonomi dengan merangkul Indika Group, salah satu “rumah bisnis” Dirman. Tim inilah yang bekerja secara sistematis dan terstruktur untuk meyakinkan Jokowi melalui JK dan Rini, ketua Tim Transisi kala itu.

Tipu daya mereka tidaklah sia-sia. Saat pengumuman kabinet Kerja, nama Dirman didapuk sebagai Menteri ESDM. Tidak ada yang menyangka bahwa sosok ini yang akan dipercaya menduduki jabatan ESDM 1.

Para pelaku bidang energi dan sumber daya alam terbengong-bengong dengan ditunjuknya Dirman sebagai ESDM 1. Selain tidak menjadi perbincangan publik, background pendidikan yang tidak nyambung, pengalaman Dirman di bidang energi yang tidak berurusan dengan kepakaran teknis dan bisnis, tapi lebih ke pelatihan SDM di sektor energi.

Selanjutnya di kabinet kerja, terbentuklah poros bisnis baru antara JK, Rini dan Ari, serta Dirman tentu saja. Jabatan Dirman sangat strategis. Dialah kunci dalam irisan koalisi bisnis di sektor energi, karena pengendali kebijakan dan teknis di sektor energi di kabinet.

sudirman said -Rini sumarno

Irisan bisnis JK dan Dirman terjadi di perpanjangan kontrak Freeport.

Irisan bisnis Dirman dan Rini/ Ari terjadi di urusan pengadaan minyak mentah dan BBM di Pertamina.

Koalisi JK, Rini dan Dirman juga terjadi di pengadaan listrik 35 ribu MW di PLN. Karenanya, JK, Rini dan Ari akan selalu melindungi Dirman dari serangan politik apapun, termasuk kepretan dari Rizal Ramli. Akal-akalan Dirman di Freeport dan keterlibatan Dirman dan para kolega bisnisnya di Freeport bermula dari masa transisi kekuasaan SBY ke Jokowi (pada saat itu sudah ada Presiden/ Wapres terpilih).

September 2014, saat kunjungan terakhir SBY ke New York untuk menghadiri sidang PBB, dirancang satu rencana penandatanganan MOU antara Pemerintah RI dengan PT Freeport Indonesia. Intinya, MoU itu memuat beberapa poin kesepakatan terkait dengan rencana amanden Kontrak Karya sebagaimana disahkan oleh UU No. 4 tahun 2009 dan juga nasib operasi Freeport pasca 2021.

Pihak Pemerintah yang aktif saat itu adalah Chairul Tanjung, pengganti Jero Wacik yang ditahan KPK.

Sebelum rencana puncak di New York tersebut, ternyata, Kantor Pusat Freeport di Amerika di lobby oleh Tim JK, diketuai oleh Sofjan Wanandi, agar rencana teken MOU itu dibatalkan saja, dan ditunda sampai pemerintahan baru terbentuk, agar kepastian bisnis lebih terjaga. Sofyan Wanandi memanggul misi JK, meyakinkan dan memastikan operasi Freeport akan aman pasca 2021.

sofyan wanandi

Bujukan maut Sofyan menuai hasil manis. Dokumen MOU yang sudah siap diteken Chairul Tanjung batal dan ditunda. Untuk menunaikan janjinya kepada Freeport secepat-cepatnya, JK harus memastikan bahwa ESDM 1 haruslah “orangnya”.

Karenanya, Dirman dipasang jadi ESDM 1, dengan back up koalisi JK, Ari, dan Rini. Di sinilah Dirman memainkan kuncinya. Kebijakan-kebijakannya terkait Freeport persis sama dengan perancangan bisnis JK, Ari dan Rini. Di sinilah kepatuhan Dirman mendapat nilai tertinggi dari JK, Ari, dan Rini.

Untuk pengamanan di level operasional, JK meminta James Moffett, petinggi Freeport, untuk mengganti jajaran Direksi Freeport Indonesia. Perancangan berjalan dengan menunjuk Maroef Sjamsoeddin—adik kandung Sjafrie Sjamsoeddin—yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Kepala BIN, menjadi Dirut PT Freeport Indonesia.

Perancangan terbaik lahir dari JK: memegang kendali dua lini, yaitu pengendali kebijakan, Dirman, dan pengendali operasional, Maroef.

Selanjutnya tinggal meyakinkan Jokowi bahwa Freeport ini penting bagi investasi di Indonesia, dan karenanya mesti dibantu percepatan perpanjangan kontraknya. Janji JK dan Dirman kepada Freeport untuk memutuskan perpanjangan kontrak pada akhir 2014 gagal dipenuhi Dirman. JK dan Dirman berkali-kali gagal meyakinkan Jokowi, dan berujung pada molornya perpanjangan kontrak sampai dengan saat ini.

Bahkan Freeport merasa frustasi dengan kinerja Dirman, yang banyak maunya tapi gagal memenuhi janji. Motif bisnis adalah alasan terbesar JK dan Dirman “membantu” Freeport mendapatkan kepastian operasi pasca 2021.

Mereka bukan pebisnis kacangan.

JK dan Dirman bahkan sudah memetakan peluang bisnis mana saja yang akan dikerjakan oleh Bukaka Group, Bosowa Group dan Indika Group. Bosowa akan memasok semen untuk pembangunan; penerangan tambang bawah tanah akan dipasok Bukaka; Indika akan mendapat proyek pasokan bahan peledak, pembakit listrik tenaga air dan lainnya.

Tidak mengherankan, di media massa Dirman diangap sebagai Menteri yang sangat bersemangat dan agresif memperjuangan Freeport Indonesia, sebelum “dikepret” oleh Rizal Ramli di bulan September.

Dirman kalap dan membabi buta melayani Freeport, apalagi Freeport sudah protes atas keterlambatan janji Dirman. Meski begitu, Freeport masih support dan memberikan apapun permintaan Dirman antara lain beberapa kontrak pengadaan ke Indika Group.

Indika Energy yang sejak lama eksis di Freeport tentu saja ingin memperdalam pengaruhnya di sana. Dirman bahkan meminta Freeport untuk memberi porsi bisnis lebih besar kepada Indika Group. Upaya Dirman tidak sia-sia. Petrosea, anak usaha dan Dirman pernah jadi Direktur, mendapatkan proyek pembangunan tanggul lumpur senilai US$ 30 juta per tahun.

Selanjutnya, penguasaan wilayah kerja Wabu yang akan dikembalikan Freeport ke Pemerintah RI, diminta Dirman untuk diberikan ke Indika. Banyak lagi kegiatan yang bernilai puluhan bahkan ratusan jutaan US$ yang sudah dikondisikan untuk dibagi secara cantik antara Bukaka, Bosowa dan Indika.

Kunci semua itu tentu saja Dirman, Sang Pemberantas Mafia Migas. Itulah Dirman sesungguhnya. Saat terdesak, karena lamat-lamat tercium aroma busuknya di bisnis Freeport dan bahkan akan dicopot dari menteri, dia permainkan rakyat melalui manuver rekaman pembicaraan Maroef Sjamsoeddin dan Setya Novanto, yang direkam Maroef.

Terlepas apapun materinya, persekongkolan perekaman dan publikasi ke publik tentang pertemuan itu bisa saja memenjarakan Dirman dan Maroef.

Maroef Sjamsoeddin sebagai Dirut perusahaan asing di Indonesia, bukanlah aparat penegak hukum atau petugas intelejen negara. Ia merekam percakapan dirinya dan membuka ke publik. Lebih parahnya lagi, rekaman itu dipakai Dirman menggalang simpati publik. Pertemuan itu sendiri sudah terjadi 4 bulan lalu dan baru dibuka Dirman di saat kondisinya genting, dan ketika tahu dirinya akan dicopot Jokowi.

Apa motif Dirman membuka semua ini ke publik?
Apakah karena dia pro pemberantasan korupsi atau dia sudah dalam posisi tidak ada nilai jual karena mau diganti?

Jika melihat kelakuan Dirman atas Freeport yang turut mengkapling-kapling bisnis dan mendorong Indika Group, memfasilitasi Bukaka dan Bosowa masuk, tentu bisa dipastikan Dirman sama busuknya dengan orang yang dia ungkap ke publik sebagai politisi yang busuk.

Bedanya adalah soal cara. Jika klaim di rekaman itu benar, politisi itu masih menggunakan cara sangat tradisional, sementara Dirman dan timnya menggunakan cara yang lebih maju. Tapi keduanya sama saja, yaitu pemburu rente!

Dirman tahu benar memanfaatkan ketidaktahuan publik atas kelakukannya di Freeport, sehingga rekaman itu dijualnya untuk menangguk kesan positif dari publik, bahwa Dirman selalu pejuang anti korupsi dan karenanya suci.

ISC, Daniel Purba dan Modus National Oil Corporation (NOC) Pola transaksi dengan NOC Libya yang dicoba terapkan tahun 2009 saat Dirman menjabat sebagai SVP ISC dipakai lagi saat ini. Kali ini ISC dikomandoi oleh Daniel Purba. Transaksinya masih mengandalkan pola yang sama: melibatkan sang Guru Besar, Nasrat,dan Concord Energy-nya selaku pengatur deal Pertamina ISC dengan NOC tertentu.

Daniel Purba berulang kali mengajukan usulan pergantian prosedur tata cara mendapatkan pasokan migas, yakni dengan cara penunjukan langsung ke NOC. Upaya Daniel tersebut terganjal Dwi Soetjipto, Dirut Pertamina, yang sampai hari ini mendiamkan usulan itu dan ogah menandatanganinya.

Dwi tahu persis siapa otak dari semua ini, tak lain dan tak bukan adalah Ari dan Dirman. Sikap tidak kooperatif Dwi berbuah murka dari Dirman dan Ari melalui Rini. Sembari terus menekan Dwi untuk segera meneken perubahan tata cara, Dirman sangat rajin menyambangi berbagai NOC di Timur Tengah, seperti Aramco, Ednoc, Kuwait Petro dll.

Gencarnya Dirman beranjangsana ke NOC haruslah dicermati secara cermat dan serius. Tidak ada sejarahnya, Menteri ESDM begitu getol mendatangi NOC. Hanya Dirman seorang.

Belajar dari kasus 2008, ketika Dirman menjabat SVP ISC dalam kasus NOC Libya yang dibidani Nasrat melalui Concord Energy, pola serupa diterapkan oleh Daniel Purba. Design kerjasama apik itu disusun bersama Daniel Purba, Dirman dan Ari Sumarno.

Tiga serangkai tersebut sering bertemu di bilangan Bundaran Hotel Indonesia untuk menyusun rencana busuk dalam rangka menyukseskan ISC dan Concord Energy dalam memasok minyak mentah dan BBM ke Indonesia.

Cara Dirman Main di Hulu Migas Petualangan bisnis Dirman tak kenal lelah. Bukan saja di Pertamina dan Freeport, Dirman juga main di kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia. Bahkan Dirman sudah perintah ke Amien Sunaryadi, Kepala SKK Migas, untuk menyetujui change order berjumlah jutaan US$ di proyek Donggi Senoro. Akibatnya, cost recovery yang harus dibayar oleh negara meningkat drastis. Tripatra, anak usaha Indika Group, menjadi kontraktor di proyek itu atas pesanan Dirman.

Dirman juga mengawinkan Pelindo 3 dengan Petrosea membangun pelabuhan dan shorebase logistic di Kupang untuk menjadi pangkalan logistik proyek Abadi Masela. Satu hal yang juga mengejutkan dari Dirman: memberi perpanjangan kontrak Bagi Hasil ONWJ kepada PT Energi Mega Persada Tbk (EMP), Grup Bakrie, padahal operator Blok itu adalah Pertamina.

Banyak kalangan juga tahu bahwa EMP di Blok itu tidak baik kinerjanya, dan karenanya sudah semestinya Blok yang dioperasikan oleh Pertamina itu dialihkan hak pengelolaan sepenuhnya ke Pertamina. Sementara di Blok Mahakam, Dirman begitu semangat memberikan 100% kepada Pertamina.

Apa yang dimaui Dirman?

Keputusan aneh Dirman ini merupakan desakan dari Rini yang ingin memberikan konsesi kepada Bakrie Group. Parahnya lagi, Dirman menyerahkan Blok Gebang di Sumatera Utara kepada EMP Group, padahal di sana Pertamina mengusai 50% saham.

Dirman sepertinya tahu bagaimana memaksimalkan jabatannya sebagai ESDM 1 untuk mendapatkan fasilitas mewah dan kemudahan-kemudahan dari pebisnis migas. Dirman kerap meminta fasilitas pesawat jet pribadi maupun helikopter pribadi untuk tugas kedinasannya. Tidak perlu minta pendapat aktivis anti korupsi yang “hebat” seperti Dirman ini apakah fasilitas itu gratifikasi atau tidak, karena publik awam pun tahu itu jelas-jelas gratifikasi. Dirman bisa diseret ke KPK karenanya.

Memang nikmat bagi seorang Dirman pergi dinas tanpa harus sibuk-sibuk antri dan mengikuti prosedur sebagai penumpang pesawat komersial. Dirman jelas mengabaikan kebijakan Jokowi yang meminta para pejabatnya mengedepankan kesederhanaan bukan kemewahan.

Atau, jangan-jangan Dirman—dengan dukungan politik, media, dan mafia migas, sudah merasa berkuasa selayaknya Presiden dan karenanya layak mendapat fasilitas setingkat presiden, meski dengan cara menekan perusahaan-perusahaan migas.

sumber: kompasiana 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 24, 2015 in Uncategorized

 

SPIRITUALISM & Bung Karno

  Sungkam Bung Karno pada Ibunda tercinta

Suatu pagi, diakhir Februari 1967, di sebuah ruang Istana Merdeka terjadi dialog yang mengharukan. Saat itu saat senja dalam kekuasaan Soekarno. Tak ada lagi cahaya terang yang banyak menyinarinya lagi. Semua seolah ikut meredup. Kekuasaannya digerogoti, kewenangannya dibatasi, kehormatannya mulai dilecehkan, keluarganya diteror mental, ajarannya dibuang dan foto-fotonya mulai diturunkan. “Saya akan bertobat, Kak”, kata Soekarno sambil mengucurkan air mata, dengan kedua belah tangannya diletakkan pada pundak sang kakak. Siapa sang kakak itu? Dia adalah Abdul Rachim, orang yang sudah dikenalnya sejak awal negeri ini berdiri. Abdul Rachim sudah seperti guru spiritual Soekarno, menurut Chairul Basri, orang yang dekat dengan sang kakak dan juga dengan Soekarno.

Soekarno menitikkan air mata ketika dia berada dalam sebuah ruangan sempit di penjara Banceuy, Bandung tahun 1929. Dia terharu merasakan betapa dia harus mempelajari ajaran-ajaran Nabi Muhammad, yang kurang dia kenal. “Di sinilah pertama kali jiwaku insyaf akan agama”, katanya mengenang semasa di tahan di penjara Banceuy oleh Belanda. Di sana dia menemukan Islam. Dan di usia senjanya, dia kembali menitikkan air mata untuk mengingat, apakah dia menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW seperti yang dia ingini dahulu.

Dalam amanatnya pada hari peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara, 6 Maret 1961, ia mengaku pernah di tanya soal kepercayaannya kepada tuhan.”Apakah Bung Karno yang intelektual, Bung Karno yang profesor, yang insinyur, yang dokter percaya adanya tuhan ? saya jawab tegas ya saya percaya. Apa bukti tuhan ada ? saya berkata, sering saya becakap-cakap dengan tuhan. saya sering meminta kepada zat itu, dan zat  itu sering memberikan kepadaku apa yang ku minta. Nah itulah satu bukti nyata bagiku bahwa tuhan itu ada.” Soekarno sendiri mengakui pernah terjadi suatu evolusi iman pada dirinya. ketika ia di dalam penjara sukamiskin.”Di dalam penjara, ini salah satu hikmah saya mempelajari agama. Sekeluar dari penjara sya menjadi manusia yang mati-matian percaya kepada Allah dan Muhammad. kejadian di Brastagih mempertebal keimananku lagi.” Juli 1955, bung karno menunaikan ibadah haji. Dalam kesempatan itu, ia berziarah ke makam Rasulullah di Masjid Nabawi di Madinah, kemudian melakukan shalat sunnah di Rudha tepat menempati mihrab Nabi dan berdoa serta berdzikir. Setelah berhaji nama Bung Karno menjadi Haji Akbar Ahmad Soekarno.

Dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyoman Rai. Keduanya bertemu ketika Raden Soekemi yang merupakan seorang guru ditempatkan di Sekolah Dasar Pribumi di Singaraja, Bali. Nyoman Rai merupakan keturunan bangsawan dari Bali dan beragama Hindu sedangkan Raden Soekemi sendiri beragama Islam. Mereka telah memiliki seorang putri yang bernama Sukarmini sebelum Soekarno lahir.[ Ketika kecil Soekarno tinggal bersama kakeknya, Raden Hardjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Ketika dilahirkan, Soekarno diberikan nama Koesno Sosrodihardjo oleh orangtuanya. Namun karena ia sering sakit maka ketika berumur lima tahun namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Bharata Yudha yaitu Karna. Nama “Karna” menjadi “Karno” karena dalam bahasa Jawa huruf “a” berubah menjadi “o” sedangkan awalan “su” memiliki arti “baik”.

Di kemudian hari ketika menjadi Presiden R.I., ejaan nama Soekarno diganti olehnya sendiri menjadi Sukarno karena menurutnya nama tersebut menggunakan ejaan penjajah (Belanda) Ia tetap menggunakan nama Soekarno dalam tanda tangannya karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercantum dalam Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang tidak boleh diubah. Sebutan akrab untuk Soekarno adalah Bung Karno Ia bersekolah pertama kali di Tulung Agung hingga akhirnya ia pindah ke Mojokerto, mengikuti orangtuanya yang ditugaskan di kota tersebut. Di Mojokerto, ayahnya memasukan Soekarno ke Eerste Inlandse School, sekolah tempat ia bekerja. Kemudian pada Juni 1911 Soekarno dipindahkan ke Europeesche Lagere School (ELS) untuk memudahkannya diterima di Hoogere Burger School (HBS). Pada tahun 1915, Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di ELS dan berhasil melanjutkan ke HBS. di Surabaya, Jawa Timur. Ia dapat diterima di HBS atas bantuan seorang kawan bapaknya yang bernama H.O.S. Tjokroaminoto.[ Tjokroaminoto bahkan memberi tempat tinggal bagi Soekarno di pondokan kediamannya. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin Tjokroaminoto saat itu, seperti Alimin, Musso, Dharsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muis. Soekarno kemudian aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Tri Koro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian ia ganti menjadi Jong Java (Pemuda Jawa) pada 1918. Selain itu, Soekarno juga aktif menulis di harian “Oetoesan Hindia” yang dipimpin oleh Tjokroaminoto. Tamat H.B.S. tahun 1920, Soekarno melanjutkan ke Technische Hoge School (sekarang ITB) di Bandung dengan mengambil jurusan teknik sipil dan tamat pada tahun 1925. Saat di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan sahabat karib Tjokroaminoto. Di sana ia berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Tjipto Mangunkusumo dan Dr. Douwes Dekker, yang saat itu merupakan pemimpin organisasi National Indische Partij.

Konon : ayahanda Soekarno sebenarnya adalah Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono X. Nama kecil Soekarno adalah Raden Mas Malikul Koesno. Beliau termasuk “anak ciritan” dalam lingkaran kraton Solo) Sebagai seorang pemikir handal yang mempercayai suatu kehidupan alam lain, beliau kerap mengasingkan diri dalam fenomena yang tak layak pada umumnya, yaitu selalu bertirakat dari satu gua kumuh, bebukitan terjal, hutan belantara hingga tempat wingit lainnya. Kisah ini terjadi pada Jum’at legi, bulan Maulud 1937 H. Berawal dari sebuah mimpi yang dialaminya. Di suatu malam, beliau didatangi seekor naga besar yang ingin ikut serta mendampingi hidupnya. Naga itu mengenalkan dirinya bernama, Sanca Manik Kali Penyu, yang tinggal didalam bukit Gorong, kepunyaan dari Ibu Ratu Nyi Blorong, yang melegendaris. Dengan kejelasan mimpinya, langsung menemui KH. Rifai, yang kala itu sangat masyhur namanya. Lalu sang kyai memberinya berupa amalan atau sejenis doa Basmalah, yang konon bisa mewujudkan benda gaib menjadi nyata. Lewat suatu komtemplasi dan proswsi ritual panjang, akhirnya Bung Karno, ditemui sosok wanita cantik yang tak lain adalah Nyi Blorong sendiri. “Andika..!!! Derajatmu wes tibo neng arep, siap nampi mahkota loro, lan iki mung ibu iso ngai bibit kejembaran soko nagara derajat, kang manfaati soko derajatmu ugo wibowo lan rejekimu serto asih penanggihan” terang Nyi Blorong. Yang arti dari ucapan tadi kurang lebihnya : “Anakku !! Sebentar lagi kamu akan menjadi manusia yang mempunyai dua derajat sekaligus (Pemimpin umat manusia dan Bangsa gaib yang disebut sebagai istilah / Rijalul gaib). Saya hanya bisa memberikan sebuah mustika yang manfaatnya sebagai, ketenangan hatimu, keluhuran derajat, wibawa, kerejekian serta pengasihan yang akan membawamu dipermudah dalam segala tujuan” Mustika yang dimaksud tak lain berupa paku bumi, jelmaan dari seekor naga sakti, Sanca Manik, yang di dalam mulutnya terdapat satu buah batu merah delima bulat berwarna merah putih crystal, symbol dari bendera merah putih / negara Indonesia. Sebagai sosok mumpuni sekaligus hobi dalam dunia supranatural, 7 bulan dari kedapatan mustika Sanca Manik, beliau pun bermimpi kembali. Yang mana di dalam mimpinya sosok Kanjeng Sunan KaliJaga beserta ibu Ratu Kidul Pajajaran menyuruh Bung Karno, datang ke bukit Tinggi Pelabuhan Ratu, Sukabumi – Jawa Barat. “Datanglah Nak ketempatku..!!! Kusiapkan jodoh dari pemberian Putranda (Nyi Blorong) yang kini telah kau terima, tak pantas melati tanpa kembang kenanga, lelaki tanpa adanya wanita” Tentunya sebagai seorang yang berpengalaman dalam pengolahan bathiniyah, Bung Karno, adalah salah satu bocah yang sangat paham akan makna sebuah mimpi. Dalam hal ini beliau menyakini bahwa yang barusan dialaminya adalah bagian dari keneran. Dengan meminta bantuan kepada, Kartolo Harjo, asal dari kota Pekalongan, yang kala itu dianggap orang paling kaya, merekapun hari itu juga langsung menuju lokasi yang dimaksud, dengan membawa sedan cw keluaran tahun 1889. Kisah perjalanan menuju Pelabuhan Ratu, ini cukup memakan waktu panjang, pasalnya disetiap daerah yang dilaluinya Bung Karni, selalu diberhentikan oleh seseorang yang tidak dikenal. Mereka berebut memberikan sesuatu pada sosok kharismatik berupa pusaka maupun bentuk mustika. Hal semacam ini sudah sewajarnya dalam dunia keparanormalan sejak zaman dahulu kala, dimana ada sosok yang bakal menjadi cikal seorang pemimpin. maka seluruh bangsa gaibiah akan dengan antusiasnya berebut memamerkan dirinya untuk bisa sedekat mungkin dengannya. Untuk mengungkapkan lebih lanjut perjalanan Bung Karno menuju Pelabuhan Ratu, yang dimulai pada hari Kamis pon, Ba’da Subuh, Syawal 1938H, pertama kalinya perjalanan ini dimulai dari kota Klaten Jawa Tengah. Di tengah hutan Roban, Semarang, beliau diminta turun oleh sosok hitam berambut jambul, yang mengaku bernama, Setopati asal dari bangsa jin, dan memberikan pusaka berupa cundrik kecil, berpamor Madura dengan besi warna hitam legam. Manfaatnya, sebagai wasilah bisa menghilang. Juga saat melintas kota Brebes dan Cirebon, beliau disuruh turun oleh (empat) orang yang tidak di kenal 1. Benama Kyai Paksa Jagat, dari bangsa Sanghiyang, memberikan sebuah keris beluk-5, manfaatnya sebagai wasilah, tidak bisa dikalahkan dalam beragumen. 2. Bernama Nyai Semporo, asal dari Selat Malaka, yang ngahyang sewaktu kejadian Majapahit dikalahkan oleh Demak Bintoro, beliau memberikan sebuah tusuk konde yang dinamai, Paku Raksa Bumi, manfaatnya, mempengaruhi pikiran manusia. 3. Bernama Kyai Aji, asal dari siluman Seleman, beliau memberikan sebuah pusaka berupa taring macan, manfaatnya, sebagai kharisma dan kedudukan derajat. 4. Bernama Ki Jaga Rana, memberikan sebuah batu mustika koplak, berwarna merah cabe, manfaatnya sebagai daya tahan tubuh dari segala cuaca. Lalu saat melintas hutan Tomo Sumedang, beliaupun dihadang oleh seorang nenek renta yang mengharuskannya turun dari mobil, mulanya Bung Karno, enggan turun, namun saat melaluinya untuk terus melajukan mobil yang dikendarainya, ternyata mobil tersebut tidak bisa jalan sama sekali, disitu beliau diberikan satu buah mustika Yaman Ampal, sebagai wasilah kebal segala senjata tajam. Juga saat melintas digerbang perbatasan Sukabumi, beliau dihadang oleh segerombolan babi hutan, yang ternyata secara terpisah, salah satu dari binatang tadi meninggalkan satu buah mustika yang memancarkan sinar kemerahan berupa cungkup kecil yang didalamnya terdapat satu buah batu merah delima mungil. Sesampainya ditempat yang dituju, Bung Karno dan temannya mulai mempersiapkan rambe rompe berupa sesajen sepati, sebagai satu penghormatan kepada seluruh bangsa gaib yang ada di tempat itu, tepatnya malam rabo kliwon, Bung Karno, mulai mengadakan ritual khususiah secara terpisah dengan temannya, semua ini beliau lakukan agar jangan sampai mengganggu satu sama lainnya dalam aktifitas menuju penghormatan kepada bangsa gaib yang mengundangnya. Dua malam beliau melakukan ritual tapa brata, dengan cara sikep kejawen yang biasa dilakukannya saat menghadapi penghormatan kepada bangsa gaib, lepas pukul 24.00, Seorang bersorban dan wanita cantik yang tiada tara datang menghampirinya, mereka berdua tak lain adalah Sunan KaliJaga dan Nyimas Nawang Wulan Sari Pajajaran, yang sengaja mengundangnya. “Anakku..!! Dalam menghadapi peranmu yang sebentar lagi dimulai, ibu hanya bisa memberikan sementara sejodoh mustika yang diambil dari dasar laut Nirsarimayu (dasar laut pantai selatan sebelah timur kaputrennya) ini mustika jodohnya dari yang sudah kamu pegang saat ini, gunakanlah mustika ini sebagai wasilah kerejekian guna membantu orang yang tidak mampu, sebab inti dari kekuatan yang terkandung didalamnya, bisa memudahkan segala urusan duniawiah sesulit apapun” Lalu setelah berucap demikian, kedua sang tokoh pun langsung menghilang dari pandangannya. Kini tinggal Bung Karno, sendirian yang langsung menelaah segala ucapan dari Ibu Ratu, barusan. Didalam tatacara ilmu supranatural, cara yang dilakukan oleh Bung Karno, diam menafakuri setelah kedapatan hadiah dari bangsa gaib tanpa harus meninggalkan tempat komtemplasi terlebih dahulu, adalah suatu tatakrama yang sangat dihormati oleh seluruh bangsa gaib dan itu dinamakan, Sikep undur / tatakrama perpisahan. Dari kejadian itu Bung Karno, langsung mengambil sikap diam dalam perjalanan pulang sambil berpuasa hingga sampai rumah / tempat kembali semula, cara seperti ini disebut sebagai, Ngaula hamba / mentaati peraturan gaib supaya apa yang sudah dimilikinya bisa bermanfaat lahir dan bathin. Dalam kisah ini bisa diambil kesimpulan bahwa, segala sesuatunya bisa bermanfaat, apabila disertai kerja keras dan tetap memegang penghormatan dalam menggunakan apapun yang bersifat gaibiyah, bukan malah sebaliknya, berandai-andai yang mengakibatkan kita jadi malas. Kisah ini sudah mendapatkan ijin dari Ahlul Khosois, Habib Umar Bin Yahya, Pekalongan, Habib Nawawi Cirebon, Habib Nur, Indramayu dan Mbah Moh, dari Pertanahan Kebumen Jawa Tengah.

Perjalanan Sejarah Ir. Ahmad Soekarno dalam menentukan Pancasila sebagai Lambang Negara dan 17 Agustus 1945 sbg Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Perjalanan ini dimulai saat Anak Bung Karno yaitu Guntur Soekarno Putra berumur 10 Tahun (Di Gunung Guntur Garut). Terjadilah dialog antara Bung Karno dengan para Tokoh Spiritualnya itu. Setelah dialog itu lalu Bung Karno pergi ke Gunung Salak – BOGOR yaitu di Taman Sari di dekat sebuah Pohon Waru untuk berkhalwat, bermunajat kepada Allah SWT. Khalwat Hari I (Pertama) BUNG KARNO Dalam khalwat pada hari pertama itu, Bung Karno memohon bermunajat kepada Allah SWT; Apakah kiranya yang akan dipakai sebagai Lambang Negara Republik Indonesia ini? Pada hari itu tiba-tiba muncul se-ekor Burung Elang Bondol dan mendarat di Pohon Waru. Bung Karno berpikir, mungkinkah ini yang akan dijadikan Lambang Negara ? namun akhirnya Bung Karno meneruskan kembali khalwatnya memohon petunjuk dari Allah SWT. Khalwat Hari II (Kedua) BUNG KARNO Khalwat pada hari ke-Dua itu mendarat se-ekor Burung Elang Laut di pohon waru, yang besarnya melebihi Burung Elang Bondol. Saat Bung Karno melihat burung itu, ia berpikiran mungkinkah ini, tetapi Bung Karno akhirnya berpikiran mungkin bukan ini petunjuk dari Allah sebagai Lambang Indonesia sehingga Bung Karno akhirnya melanjutkan lagi khalwatnya. Khalwat Hari III (Ketiga) BUNG KARNO Pada khlawat hari yang ketiga itu tiba-tiba Bung Karno melihat dari atas udara turun se-ekor Burung Elang yang dari jauh kelihatan kecil lama kelamaan menjadi besar dan mendarat di Pohon Waru. Burung Elang itu mempunyai Bentangan Sayap 1,5 – 1,8 Meter yang berwarna Emas. Selanjutnya Burung Elang itu disebut juga Burung Rajawali yang merupakan Burung khas Indonesia khususnya Jawa Barat. Setelah melihat Burung Rajawali (Elang) yang sedemikian besar itu, lalu Bung Karno meminta Petunjuk kepada Allah SWT. Jika Burung Rajawali ini benar sebagai Lambang Negara Republik Indonesia, Bung Karno mohon diberikan petunjuk dan tandanya. Sehingga pada saat itu tiba-tiba Burung Rajawali itu Mengepakkan Sayapnya sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengangguk dan lalu berdiri sambil menunjukkan Dadanya. Selanjutnya Bung Karno pada saat itu berkeyakinan bahwa Burung Rajawali itu sebagai Lambang Negara Republik Indonesia. Dialog Bung Karno tentang Lambang Negara Setelah kejadian itu lalu Bung Karno mengadakan Dialog dengan Para Tokoh Spritritual, antara lain: Mama Amilin Abdul Jabbar berpendapat ; Burung Elang atau Rajawali diganti namanya menjadi Burung Garuda. Eyang Santri Kalamullah berpendapat; Burung itu adalah Burung Garuda dengan Bahasa Alam utk Akhirat dan Agama. Dari Dialog itu maka Bung Karno bersepakat bahwa Lambang Negara Republik Indonesia adalah Burung Garuda. Dialog Hari Penentuan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Pada masa itu Bung Karno mengusulkan tanggal 15 Agustus 1945 adalah sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Tetapi Eyang Santri Kalamullah mengusulkan Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agurtus 1945. Sehingga pada rapat tersebut akhirnya semua sepakat bahwa 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun makna dari pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah sebagai berikut : a. 17 ; berarti jumlah 17 Raka’at Shalat sehari semalam b. 8 ; berarti 8 Arah Penjuru Mata Angin c. 19 ; 19 huruf Hijaiyah BISMILLAHIRROHMANIRROHIM d. 45 ; berarti jika dijumlahkan menjadi angka 9 (sembilan) yang berarti Wali Songo yang telah berjasa menyebarkan agama Islam di Bumi Nusantara Dari hal ini saja mestinya kita harus Bangga bahwa sesungguhnya Negara yang kita cintai ini yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri atas KASIH dan SAYANG Allah SWT yang dilimpahkan untuk Bumi Nusantara ini. PHOTO DIBAWAH INI,bersama Haji AGUS SALIM

Dalam amanatnya pada hari peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara, 6 Maret 1961, ia mengaku pernah di tanya soal kepercayaannya kepada tuhan.”Apakah Bung Karno yang intelektual, Bung Karno yang profesor, yang insinyur, yang dokter percaya adanya tuhan ? saya jawab tegas ya saya percaya. Apa bukti tuhan ada ? saya berkata, sering saya becakap-cakap dengan tuhan. saya sering meminta kepada zat itu, dan zat itu sering memberikan kepadaku apa yang ku minta. Nah itulah satu bukti nyata bagiku bahwa tuhan itu ada.” Soekarno sendiri mengakui pernah terjadi suatu evolusi iman pada dirinya. ketika ia di dalam penjara sukamiskin.”Di dalam penjara, ini salah satu hikmah saya mempelajari agama. Sekeluar dari penjara sya menjadi manusia yang mati-matian percaya kepada Allah dan Muhammad. kejadian di Brastagih mempertebal keimananku lagi.” Juli 1955, bung karno menunaikan ibadah haji. Dalam kesempatan itu, ia berziarah ke makam Rasulullah di Masjid Nabawi di Madinah, kemudian melakukan shalat sunnah di Rudha tepat menempati mihrab Nabi dan berdoa serta berdzikir. Setelah berhaji nama Bung Karno menjadi Haji Akbar Ahmad Soekarno.

PHOTO DIBAWAH INI, KETIKA DI MASJID LENINGRAD (Th. 1960)

“Kalau kita makan daging babi sepotong kecil saja, maka seluruh orang akan menyebut Anda kafir!. Tapi coba kalau Anda makan harta anak yatim, memfitnah orang lain, berbuat syirik (menyembah lebih dari satu Tuhan), tidak ada yang ribut!”, tulis Soekarno pada sebuah sebuah majalah Islam di tahun 1940.

Semasa menjabat sebagai presiden, ada beberapa karya arsitektur yang dipengaruhi atau dicetuskan oleh Soekarno. Juga perjalanan secara maraton dari bulan Mei sampai Juli di tahun 1956 ke negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jerman Barat dan Swiss. Membuat cakrawala alam pikir Soekarno semakin kaya dalam menata Indonesia secara holistik dan menampilkannya sebagai negara baru merdeka[14]. Soekarno membidik Jakarta sebagai wajah muka Indonesia terkait beberapa kegiatan berskala internasional yang diadakan di kota itu, namun juga merencanakan sebuah kota sejak awal yang diharapkan sebagai pusat pemerintahan di masa datang. Beberapa karya dipengaruhi oleh Soekarno atau atas perintah dan koordinasinya dengan beberapa arsitek seperti Frederich Silaban dan R.M. Soedarsono, dibantu beberapa arsitek yunior untuk visualisasi. Beberapa desain arsitektural juga dibuat melalui sayembara • Masjid Istiqlal 1951 • Monumen Nasional 1960 • Gedung Sarinah • Wisma Nusantara • Hotel Indonesia 1962 • Tugu Selamat Datang • Monumen Pembebasan Irian Barat • Patung Dirgantara • Tahun 1955 Ir. Soekarno menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan sebagai seorang arsitek, Soekarno tergerak memberikan sumbangan ide arsitektural kepada pemerintah Arab Saudi agar membuat bangunan untuk melakukan sa’i menjadi dua jalur dalam bangunan dua lantai. Pemerintah Arab Saudi akhirnya melakukan renovasi Masjidil Haram secara besar-besaran pada tahun 1966, termasuk pembuatan lantai bertingkat bagi umat yang melaksanakan sa’i menjadi dua jalur dan lantai bertingkat untuk melakukan tawaf Di beberapa negara Barat, nama Soekarno kadang-kadang ditulis Achmed Soekarno. Hal ini terjadi karena ketika Soekarno pertama kali berkunjung ke Amerika Serikat, sejumlah wartawan bertanya-tanya, “Siapa nama kecil Soekarno?” karena mereka tidak mengerti kebiasaan sebagian masyarakat di Indonesia yang hanya menggunakan satu nama saja atau tidak memiliki nama keluarga. Entah bagaimana, seseorang lalu menambahkan nama Achmed di depan nama Soekarno. Hal ini pun terjadi di beberapa Wikipedia, seperti wikipedia bahasa Denmark dan bahasa Spanyol. Sukarno menyebutkan bahwa nama Achmed didapatnya ketika menunaikan ibadah haji. Dalam beberapa versi lain, disebutkan pemberian nama Achmed di depan nama Sukarno, dilakukan oleh para diplomat muslim asal Indonesia yang sedang melakukan misi luar negeri dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh negara-negara Arab.

 

“Aku tidak pernah tahu, tidak pernah berkata akan jadi pemimpin, karena aku adalah seorang yang bertindak pada penjajah, hanya berkobarkan semangat dalam dada, pada saat terakhir aku meninggalkan jasadku aku berkata, “Tidak akan aku tinggalkan tanahku, karena rakyatku aku menjadi besar, karena guru-guru dan orang tuaku aku menjadi pemimpin”.

Kekuasaan seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, baginya seperti kehidupan di atas panggung. Berasal dari Allah SWT , tiada karena Allah SWT.

BISMILLAHI MASYA ALLAHU LA YASUUQUL KHAIRA ILALLAH, BISMILLAHI MASYA ALLAHU LA YASRUUFFUS SU’A ILALLAH, BISMILLAHI MASYA ALLAHU LAA HAULA WALA KUWATA ILA BILLAHIL ALIYIL ADZHIM !

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 17, 2015 in Uncategorized

 

Pluralisme Agama dari sudut pandang pemikir-pemikir Barat


Dalam hal ini, tulisan ini bermaksud menjelaskan dan menyandingkan pengertian dan pemaknaan yang berbeda-beda dari para ahli agama tentang definisi pluralisme agama tersebut. Secara umum, pengertian dan pemaknaan yang ditulis di sini dikembangkan dari kumpulan artikel yang diedit oleh John Lyden dengan judul Enduring Issues in Religion (1995) dan buku karangan Harold Coward dengan judul Pluralisme Tantangan Bagi Agama—Agama (1989).


***

Pertama, Karl Rahner. Rahner oleh banyak kalangan disebut sebagai teolog terbesar agama Katholik di abad 20. Pemikirannya memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap teologi Vatican Council. Kedua pada rentang waktu 1962-1965, yang telah membawa gereja Katholik Roma untuk merevisi pandangannya terhadap berbagai topik dari mulai doktrin sampai dengan liturgi. Proses modernisasi gereja Katholik Roma atau yang oleh John Paus XXIII disebut sebagai aggiornamento, juga memasukkan unsur penilaian terhadap pandangan gereja yang berkaitan dengan agama lain, selain Katholik.

Pemikiran Rahner mempengaruhi pernyataan Vatican Council diantaranya tentang kehadiran karunia Tuhan di luar gereja setelah sebelumnya Vatican Council keukeuh dengan pendirianya yang terkenal yakni: extra eclessiam nulla salus (di luar gereja, tidak ada keselamatan). Lebih dari itu, pemikiran teologis Rahner berpengaruh lebih jauh melalui artikulasinya secara pasti dalam tafsiran-tafsirannya terhadap doktrin Kristen. Dalam pandangan Rahner, penganut agama lain mungkin menemukan karunia Yesus melalui agama mereka sendiri tanpa harus masuk menjadi penganut Kristen. Inilah yang oleh Rahner kemudian dikenal sebagai orang Kristen Anonim (anonymous Christian). Yesus, dalam pandangan Rahner masihlah menjadi norma di mana kebenaran berada dan jalan di mana keselamatan dapat diperoleh. Akan tetapi, orang tidak harus secara eksplisit masuk menjadi penganut agama Kristen agar mendapatkan kebenaran dan memperoleh keselamatan itu. Oleh karena itu Rahner mengatakan bahwa agama lain adalah sebenarnya bentuk implisit dari agama yang kita anut.

***

john
Kedua, John Harwood Hick. Hick adalah seorang filosof agama kontemporer yang concern terhadap masalah hubungan antar agama. Dalam pengertian dan pemaknaan Hick, pluralisme agama mesti didefinisikan dengan cara menghindari klaim kebenaran satu agama atas agama lain secara normatif. Berbeda dengan Rahner, Hick tidak setuju dengan penryataan bahwa agama Kristen memiliki kebenaran yang “lebih” dibanding kebenaran agama lain. Oleh karena itu, menurut Hick, kita harus menghindari penggunaan istilah terhadap penganut agama lain sebagai orang Kristen Anonim, Islam Anonim, Hindu Anonim, Buddha Anonim dan sejenisnya. Cara yang lebih arif untuk memahami kebenaran agama lain adalah dengan menerima bahwa kita (semua agama) merepresentasikan banyak jalan menuju ke satu realitas tunggal (Tuhan) yang membawa kebenaran dan keselamatan. Tidak ada satu jalan (agama) pun yang boleh mengklaim lebih benar daripada yang lain karena kita (semua agama) sama dekat dan sama jauhnya dari realitas tunggal tersebut. Realitas tunggal itu adalah realitas yang sama yang kita (semua agama) sedang mencari-nya.

Dalam menjelaskan realitas tunggal yang sama itu, Hick menggunakan dualisme Immanuel Kant tentang the Real in-it-self (an sich) dan the Real as humanly thought-and-experienced. The Real in it self sesungguhnya adalah realitas tunggal yang dituju oleh kita (semua agama). Sementara, karena realitas tunggal itu bersifat maha baik maha besar, maha luas, maha agung, maha tak terbatas dan sebagainya, maka manusia (yang terbatas) mengalami keterbatasan untuk mengenalnya secara penuh. Itulah yang kemudian menurut Hick mewujud pada gambaran the Real as humanly thought-and-experienced (realitas tunggal yang dapat dipikirkan dan dialami secara manusiawi). Keterbatasan dan cultural factors–lah yang kemudian menyebabkan respon orang tentang gambaran realitas tunggal itu menjadi berbeda-beda.

Selanjutnya, mungkin muncul pertanyaan bagaimana menghubungkan kedua the Real tersebut? Atau bagaimana the Real as humanly thought-and-experienced yang mungkin berbeda-beda antara satu agama dengan agama yang lainnya bisa diartikan menuju ke the Real in-it-self yang sama? Menurut Hick, semua agama dengan the Real yang berbeda-beda itu tetap menuju pada the Real in it self yang sama sejauh mampu melahirkan fungsi soteriologis dari agama. Artinya, agama tersebut mesti memberikan pengaruh yang baik secara moral dan ethics bagi para penganutnya dalam kehidupan sosial manusia. Oleh karena itu, Hick menyatakan bahwa agama lain adalah jalan yang sama validnya dengan agama kita dalam menuju kepada kebenaran dan keselamatan dari the Real in-it-self.

***

Ketiga, John Cobb Jr. Cobb membangun konsep yang agak berbeda dengan konsep pluralisme agama menurut Hick. Melalui keterlibatannya yang luas dalam dialog Kristen dan Buddha, Cobb Jr sampai pada kesimpulan bahwa seseorang tidak dapat mengklaim bahwa agama Kristen, Buddha, Islam, Hindu dan sebagainya adalah berbicara atau menuju realitas tunggal yang sama seperti yang dinyatakan Hick. Selain itu, Cobb Jr juga menolak jika dikatakan bahwa kebenaran satu agama sama validnya dengan kebenaran yang dimiliki agama lain. Untuk memahami dan menilai secara sungguh-sungguh agama lain, kita harus mendengarkan apa yang mereka katakan dan mengevaluasinya tanpa berasumsi bahwa apa yang dibicarakan adalah benar-benar tentang hal atau the Real yang sama. Dalam hal ini, kalau misalnya, beberapa agama bertemu (encounter) satu sama lainnya maka penganut agama-agama tersebut sesungguhnya akan saling diperkaya oleh pengetahuan mereka tentang agama-agama lain. Mereka dapat belajar satu dari yang lain tanpa meninggalkan kenyataan bahwa terdapat perbedaan-perbedaan di antara mereka.

***
Keempat, Raimundo Panikkar. Seperti juga Cobb, Panikkar menolak semua definisi pluralisme agama yang menyimpulkan bahwa agama-agama men-share common essence (hal-hal esensial yang sama). Sejarah kehidupan keagamaan dan intelektual Pannikar dapat dikatakan sangatlah kompleks. Dia dilahirkan dalam keluarga di mana ayahnya beragama Hindu dan ibunya beragama Katholik Roma. Panikkar sendiri menjadi seorang pastur Katholik yang memperoleh gelar Doktor dalam bidang sains, falsafah dan teologi. Dia menuliskan tentang pertemuannya (encounter) dengan agama lain: “saya meninggalkan ke-Kristen-an saya, menemukan diri saya sebagai penganut Hindu, dan kembali menjadi seorang penganut Buddha tanpa berhenti menjadi seorang penganut Kristen. Pendekatannya terhadap agama lain merefleksikan kompleksitas tersebut. Panikkar menjelaskan bahwa kita harus bekerja keras untuk memahami masing-masing agama dalam bahasa mereka sendiri-sendiri yang konsepnya berbeda-beda. Kita tidak dapat mengatasi dan menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut dengan mengatakan bahwa semua agama adalah sama atau satu. Tetapi kita juga tidak dapat mengabaikan apa yang dikatakan oleh orang (agama lain). Masing-masing agama merefleksikan, mengoreksi, melengkapi dan men-challenge agama-agama yang lainnya dalam jaringan intrikasi interkoneksi yang dia sebut sebagai dialog antar agama. Karenanya Panikkar menyatakan bahwa masing-masing agama mengekspresikan sebuah bagian penting dari kebenaran. Ekspresi itu bisa berupa refleksi, koreksi, pelengkap dan chalengge antara agama yang satu dengan agama yang lain.

***

 
Kelima, Wilfred Cantwell Smith. Smith adalah seorang sejarahwan agama yang memiliki pengalaman langsung dengan berbagai macam agama ketika mengajar di India pada tahun 1941-1945. Ketika kembali ke Canada dia diangkat menjadi professor untuk studi perbandingan agama di Universitas Mc Gill dan kemudian berhasil mengorganisir berdirinya Mc Gill Institute of Islamic Studies. Pada tahun 1964 Smith menjadi direktur Harvard University’s Center for the Study of World Religions.

Menurut Smith, pluralisme agama merupakan tahapan baru yang sedang dialami pengalaman dunia menyangkut agama. Syarat utama tahapan ini ialah kita semua diminta untuk memahami tradisi-tradisi keagamaan lain di samping tradisi keagamaan kita sendiri. Membangun teologi di dalam benteng satu agama sudah tidak memadai lagi. Smith mengawali pernyataan teologisnya tentang pluralisme agama dengan menjelaskan adanya implikasi moral dan juga implikasi konseptual wahyu. Pada tingkat moral, wahyu Tuhan mestilah menghendaki rekonsiliasi dan rasa kebersamaan yang dalam. Sementara, pada taraf konseptual wahyu Smith mulai dengan menyatakan bahwa setiap perumusan mengenai iman suatu agama harus juga mencakup suatu doktrin mengenai agama lain.

Pendirian teologis tersebut oleh Smith dimasukannya ke dalam analisis mengenai cara kita menggunakan istilah agama. Dalam karya klasiknya yang berjudul The Meaning and End of Religion Smith menjelaskan bahwa penggunaan teologi yang eksklusif mengakibatkan agama orang lain dipandang sebagai penyembahan berhala dan menyamakan Tuhan mereka dengan dewa. Sebagai contoh, Smith mengutip pernyataan teolog Kristen bernama Emil Brunner yang menyatakan bahwa Tuhan dari agama-agama lain senantiasa merupakan suatu berhala. Demikian juga bagi beberapa kaum Muslim, Yesus sebagai kristus adalah suatu berhala. Contoh-contoh mengenai sikap eksklusif seperti itu adalah contoh dari keangkuhan agama yang tidak dapat kita terima. Semua agama mengarah kepada tujuan akhir yakni Tuhan. Smith menulis: Tuhan adalah tujuan akhir agama juga dalam pengertian bahwa begitu Dia tampil secara gambling di hadapan kita , dalam kedalaman dan kasih-Nya , maka seluruh kebenaran lainnya tak heni-hentinya memudar; atau sekurang-kurangnya hiasan agama jatuh ke bumi, tempatnya yang seharusnya, dan konsep agama ‘berakhir’.

Smith merasa bahwa pemahaman mengenai agama ini diperlukan jikalau kita ingin berlaku adil terhadap dunia tempat kita hidup dan terhadap Tuhan sebagaimana di wahyukan oleh agama yang kita anut. Semua agama, entah itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya, hendaknya harus dipahami sebagai suatu perjumpaan yang penting dan berubah-ubah antara yang Illahi dan manusia. Dengan pemahaman ini, Smith mengharapkan adanya toleransi antar umat beragama yang berbeda-beda tersebut.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 17, 2015 in Uncategorized

 

Rapat Gelap Bung Karno – Tan Malaka – Hatta

BK-Hatta-Tan

Hingga hari ini, nama Tan Malaka tetap menyimpan misteri. Tidak satu pun catatan sejarah yang menafikan peran Tan Malaka dalam perjuangan mewujudkan Indonesia merdeka. Bahkan sejarah juga mengungkap, Tan Malaka-lah tokoh progresif revolusioner pertama yang mencatatkan gagasan Indonesia Merdeka pada tahun 1925, melalui tulisan berjudul Naar de Republiek Indonesia(Menuju Republik Indonesia). Itu atinya, gagasan yang mendahului ide merdeka seperti ditulis Mohammad Hatta, yang menulis Indonesia Vrije (Indonesia Merdeka) sebagai pleidoi di depan pengadilan Belanda di Den Haag (1928), dan Bung Karno, yang menulis Menuju Indonesia Merdeka (1933).

bardjo-iwa-sjahrirYang menarik, sejumlah kalangan menganggap, Tan Malaka sebagai Che Guevara-nya Indonesia. Dia pula yang berperan besar menggerakkan massa pada rapat akbar di lapangan Ikada pasca proklamasi kemerdekaan. Sejak itu, garis pro kemerdekaan dan pro status quo jadi tampak nyata. Gerakan menentang Jepang pun marak di mana-mana. Api revolusi, euforia kemerdekaan menyeruak di setiap dada pemuda Indonesia.

Dari satu catatan sejarah, tertoreh catatan adanya “rapat gelap” empat mata antara Bung Karno dan Tan Malaka, awal September 1945, di malam takbiran, menjelang Idul Fitri. Saksi penutur adalah Dr. R. Soeharto, yang tak lain adalah dokter pribadi Bung Karno. Kebetulan, rumah Soeharto di Jl. Kramat Raya 128 Jakarta Pusat itu pula yang dijadikan ajang pertemuan dua tokoh kemerdekaan kita.

Wanti-wanti Bung Karno kepada Soeharto adalah, selama pertemuan berlangsung, semua lampu harus dimatikan. Benar-benar rapat gelap dalam arti harfiah. Intinya, pertemuan itu sangat dirahasiakan. Anehnya, Soeharto sendiri tidak tahu, siapa “lawan rapat gelap” Bung Karno. Sebab ketika datang diantar Sayuti Melik, si tokoh itu memperkenalkan diri sebagai Abdulrajak dari Kalimantan.

Setahun kemudian, 1946, Soeharto baru tahu bahwa Abdulrajak adalah Tan Malaka. Dan rapat malam itu ternyata membahas tentang siapa yang akan memegang pimpinan nasional, seandainya Bung Karno dan Bung Hatta secara fisik tidak dapat melajutkannya karena dibunuh atau ditawan pihak Jepang, Belanda, atau Sekutu. Dalam kegelapan malam, Tan Malaka usul kepada Bung Karno, agar dirinyalah yang ditunjuk sebagai pewaris tunggal. Bung Karno dalam beberapa kesempatan, memuji Tan Malaka sebagai tokoh yang mahir dalam pergerakan revolusi. Sekalipun begitu, ia tidak serta merta menyetujui usul Tan Malaka. Kesimpulan rapat di kegelapan malam itu adalah, Bung Karno akan membuat testamen berisikan penunjukan siapa yang akan meneruskan pimpinan nasional, jika terjadi hal-hal seperti dikhawatirkan di atas.

sukarno tokoh politkPertemuan kedua dilangsungkan di rumah Mr. Subardjo, yang memang sudah dikenal baik oleh Tan Malaka. Dalam kesempatan itu, Bung Karno tidak datang sendiri, melainkan mengajak serta Wakil Presiden Bung Hatta. Rapat kedua itu memutuskan empat nama penerus tampuk pimpinan nasional, jika Bung Karno – Bung Hatta terbunuh, ditawan, atau tidak menjalankan tugasnya sebagai presiden dan wakil presiden. Adapun keempat nama itu adalah: Tan Malaka, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Sjahrir, dan Mr. Wongsonegoro.

Masuknya nama Sjahrir dan Wongsonegoro atas usul Hatta, alasannya Sjahrir punya pengaruh di kalangan terpelajar, sedangkan Wongsonegoro dkenal kalangan pangreh praja. Nama Iwa Kusumasumantri atas usul Mr. Subardjo, karena tokoh Pasundan ini memang dikenal berpengaruh luas di kalangan buruh dan suku Sunda.

Di kemudian hari, Bung Hatta mengakui ihwal hubungan personalnya dengan Tan Malaka yang disebutnya sebagai “tidak baik”. Karenanya, atas statemen Tan Malaka yang mengatakan bahwa ia tidak bersahabat dengan Hatta, memang dibenarkan oleh Hatta. Bisa jadi, karena itu pula, Bung Karno dan Bung Hatta tidaklah mungkin menyerahkan kekuasaan pimpinan nasional kepada Tan Malaka seorang.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 17, 2015 in Uncategorized

 

Soedjono Hoemardani

sujono

=========================================================

Salah satu pendiri dan ketua kehorrnatan Pusat Pengkajian Strategi Intemasional (CSIS). Ia pembantu dekat Presiden Soeharto, dengan jabatan terakhir inspektur jenderal pembangunan dan anggota DPR/MPR-RI. Ia dikenaI juga sebagai penghayat alam kebudayaan tradisional Jawa. Lahir di Desa Carikan, Solo, 23 Desember 1919 dan meninggal di Jepang pada 12 Maret 1986. Pada masa penjajahan Jepang, Ia aktif dalam Perang Asia Timur Raya dengan jabatan Fakudanco pada Keibodan, lalu kepala keuangan pada Pekope (Penolong Korban Perang). Dalam perang kemerdekaan ia menjadi anggota Resimen Infantri XVI di Solo, dan bergerilya bersama Gatot Subroto.
Dari ayahnya, dia mewarisi bakat berdagang. Dalam kariemya sebagai militer ia kerap kali ditunjuk membawahkan bagian ekonomi dan keuangan. Dalam masa Orde Baru, ia duduk sebagai asisten pribadi (Aspri) Presiden Soeharto, juga dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Ia dikenal ahli melakukan lobi, antara lain membuahkan kerja sama pihak Jepang dalam penyediaan dana pembangunan Proyek Asahan di Sumatra
Utara.Ia sejak muda berminat besar dan mendalami masalah spiritual yang bersumber pada penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ia juga sering menjalani hidup mati-raga. Sering kali dirinya menyepi untuk merenung, berpuasa, dan berlaku tapa lainnya. Ia juga menjadi pelopor berlakunya Ketetapan MPR menyangkut Aliran Kepercayaan di Indonesia. Di samping itu dia juga memperhatikan dunia pendidikan, antara lain dengan mendirikan organisasi yang bergerak di bidang pembaharuan pendidikan Islam (GUPPI), sekaligus menjadi pembina utamanya. Bidang media massa pun tidak lepas dari perhatiannya. Harian Suara Karya dan Pelita pernah dibimbingnya.
Sumber, http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/2924
————————————————————————————————-
Kritis Pulung dan Ageman
PANTAI Parangkusumo, Parangtritis, Yogyakarta, malam Satu Suro. Pemimpin sanggar spiritual Songgo Buwono, Lia Hermin Putri, 39 tahun, khusyuk bersemadi. “Bunda Lia”, demikian ia dipanggil, sedang menjalani ritual khusus untuk Soeharto yang tergolek gering ratusan kilometer nun di sana, di Rumah Sakit Pertamina, Jakarta. Malam Satu Suro-alias 1 Muharam-yang jatuh pada Rabu malam hingga Kamis dini hari pekan lalu dianggap istimewa oleh Bunda Lia bagi dikabulkannya doa. Dalam hening, tiba-tiba tubuhnya menggeletar. Bunda berpeluh, padahal udara dingin bagaikan sembilu. Menurut Bunda Lia, saat itulah pulung keprabon Soeharto cabut. Pulung, dalam kepercayaan Jawa, adalah cahaya langit yang jatuh ke pemimpin sebagai wahyu. Pulung Soeharto tertanam di Cendana. Selama pulung tidak dicabut, kata Bunda Lia, Soeharto tetap menderita dalam sakit panjang. Setelah pulung jebol, Bunda Lia punya satu tugas lagi, yakni (nah!) mencopot ageman atau ajimat Soeharto bernama Bathara Karang atau Selo Karang. Ajimat ini, kata Bunda Lia, ada di dalam tubuh Soeharto. Wujudnya semacam benang mengular dari ujung atas hingga paling bawah tubuh, bersimpul pada ubun-ubun, pusar, dan jempol kaki. “Aji Bathara Karang tidak bisa lepas tanpa bantuan orang lain,” kata Bunda Lia, Kamis pekan lalu. Berbeda dengan mencabut pulung, yang bisa dilakukan lewat meditasi jarak jauh, melepas ageman perlu kontak fisik. Bunda Lia melakukannya pekan ini. Menurut Bunda Lia, ada semacam kunci untuk bisa melepas ageman Soeharto. Jika lupa kunci, dipastikan ajian tak akan lepas. Untuk mencopot ageman Soeharto, kata Bunda Lia, perlu orang tertentu. Setidaknya yang sealiran guru batin. Sesungguhnya, Soeharto punya kunci pembuka ageman. Melalui suara batin, Bunda Lia juga mendengar Soeharto ingin membuang ageman miliknya. Tapi, dalam keadaan uzur terbujur, ia tak berdaya. “Pak Harto sengsara,” kata sang Bunda. Dalam semadi malam 1 Suro itu, Bunda Lia juga mendapat isyarat. Jika dalam sepuluh hari-terhitung sejak 1 Suro hingga Sabtu pekan ini-kesehatan Soeharto pulih, ia akan bertahan lebih lama. Sebaliknya, jika dalam rentang sepuluh hari itu kesehatan Soeharto tetap buruk, isyarat tadi mengatakan dalam bulan Suro ini pula ia berpulang. Bukan cuma itu, pulung kepemimpinan yang selama ini bersarang di Cendana telah kembali pada penguasaan alam. Pulung tersebut selanjutnya akan diberikan kepada calon pemimpin bangsa yang memiliki sifat tutur (berkata bijak), uwur (dermawan), dan sembur (pendoa). Bunda Lia mengatakan ia sudi melakukan dua ritual itu karena tak tega pada kondisi Soeharto saat ini. Apalagi ilmu batin Soeharto dan Bunda Lia berhulu pada guru yang sama, yakni Romo Marto Pangarso. Bunda Lia adalah cicit Romo Marto. Ia punya sanggar kebatinan di Dusun Manding, Jalan Parangtritis, Bantul, Yogyakarta. Sedangkan Soeharto adalah murid Romo Marto. Adalah (almarhum) Soedjono Hoemardani, mertua Gubernur DKI Fauzi Bowo, yang mempertemukan Soeharto dengan Romo Marto di padepokan dekat Sendang Titis di Dusun Semanggi, Kelurahan Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Romo Marto membangun padepokan itu berdasarkan “bisikan langit” yang ia terima pada 1940-an. Di padepokan itu, pada 1957, Romo Marto menahbiskan Soeharto dan Soedjono Hoemardani menjalin saudara batin. Ihwal ini diungkapkan ahli budaya Jawa dari Universitas Indonesia, Dr Budyapradipta. “Pak Djono (Soedjono) pernah bercerita, Romo Marto membaptis Pak Harto menjadi Rama, Pak Djono menjadi Lesmana, Bu Tien menjadi Sinta, dan Bu Djono menjadi Kunti,” kata Budyapradipta. Budyapradipta pernah menjadi sekretaris pribadi Soedjono Hoemardani. Hingga wafat pada 1986, Soedjono menjadi anggota staf pribadi Soeharto untuk urusan dunia kebatinan. Sedangkan Romo Marto meninggal pada November 1994, ketika Gunung Merapi menyemburkan wedhus gembel (awan panas) yang menewaskan sejumlah orang di Dusun Turgo, Sleman. Sumber Tempo mengatakan Bunda Lia mendapat tugas khusus mencabut pulung dan ageman Soeharto dari penghayat kebatinan Jawa yang sering berkumpul di rumah Soedjono Hoemardani di Menteng, Jakarta, Sabtu dua pekan lalu. Dalam perkara mistik ini, tidak ada permintaan langsung dari anak-anak Soeharto. Kelompok penghayat ini tidak pula berinisiatif bicara kebatinan kepada anak-anak Soeharto. “Takut dibilang jualan mistik,” kata sumber itu. “Apalagi sekarang banyak proposal klenik masuk Cendana.” Kosmologi Jawa percaya kepergian sosok besar ke alam baka selalu ditandai tengara alam. Bunda Lia melihat, isyarat alam itu sudah ada, yakni lereng Gunung Lawu di kawasan Tawangmangu longsor dan banjir akibat meluapnya Bengawan Solo.
Dua pekan lalu, ketika Soeharto kritis, sebatang pohon berusia ratusan tahun di tepi Sendang Beji, dekat Parangtritis, Yogyakarta, tumbang seakarnya. Buat Bunda Lia, ini juga isyarat. Sebab, Soeharto percaya kebatinan Jawa yang bersumber dari penguasa Laut Selatan. Perspektif spiritual di seputar sakitnya Soeharto juga datang dari penghayat kebatinan Jawa di Solo, Jawa Tengah. Menurut dia, sejak Kamis hingga Sabtu pekan lalu adalah masa kritis Soeharto jika ditinjau dari perhitungan kalender Jawa. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921. Dalam kalender Jawa, hari kelahiran Soeharto adalah Kamis Pahing. Kamis 1 Suro pekan lalu juga jatuh pada pasaran Pahing. Itu persis sebelas windu, atau 88 tahun, umur Soeharto. Orang Jawa menyebut, selama tiga hari, terhitung sejak hari pas tiba usia sebelas windu, adalah hari puput kringkel (tanggal lalu memeluk tanah). Kebatinan Jawa percaya, jika ada orang yang sakit keras tapi mampu melewati hari puput kringkel, ia akan bertahan hidup untuk beberapa bulan atau tahun ke depan. Jika orang tadi meninggal pas hari Sabtu, dalam kepercayaan Jawa, itu akan disertai anggota keluarga, sanak kerabat, atau teman dekatnya. Penghayat kepercayaan Jawa, Permadi-anggota DPR dari PDI Perjuangan-punya versi sendiri. Soeharto, kata dia, menderita luka batin amat pedih karena berdosa kepada Soekarno. Ini mirip bisikan batin yang diterima penghayat kejawen, Marwoto. Ia anak Marsoedi, Komandan Sub Wehrkreise (SWK) 101 Serangan Umum 1 Maret 1949, karib Soeharto. Ia mendapat bisikan batin ketika berziarah ke makam Bung Karno, November lalu. “Soeharto bisa berpulang tenang jika meminta maaf kepada Pak Karno,” kata Marwoto. Ada metode lain mencabut pusaka Soeharto agar lempeng jalan menuju Tuhan. Pemimpin Pondok Pesantren Giri, Pleret, Bantul, Kiai Nasruddin Ansory, mengatakan, untuk melepas jimat itu, cukup mengundang 40 orang berhati bersih. Mereka bersuci lalu melafalkan Quran surat Ar-Ra’du. “Surat ini untuk menyatukan kehendak Allah dengan takdir,” katanya. Cuma, sang Kiai menambahkan, anak-anak Soeharto belum ikhlas melepas ayah mereka. Sunudyantoro, Lucia Idayanie (Yogyakarta), Imron Rosyid (Solo)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 9, 2015 in Uncategorized

 

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

BPUUPKI

Persidangan resmi BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli-14 Juli 1945
——–
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah sebuah badan yang
dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Ichibangase Yosio (orang Jepang) dan Raden Pandji Soeroso.
Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang. Badan Tata Usaha ini dipimpin oleh Raden Pandji Soeroso dengan wakil Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo dan Masuda Toyohiko (orang Jepang). Tugas dari BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek poplitik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.
Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai, dengan anggota berjumlah 21 orang, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia-Belanda[1], terdiri dari: 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang asal Maluku, 1 orang asal etnis Tionghoa.

125dc-bung-hatta

Awal persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI
Kekalahan Jepang dalam perang Pasifik semakin jelas, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak, sesudah tercapai kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya. Dengan cara itu, Jepang berharap tentara Sekutu akan disambut oleh rakyat Indonesia sebagai penyerbu negara mereka, sehingga pada tanggal 1 Maret 1945 pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelididki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yang dinamakan “Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Cosakai. Pembentukan BPUPKI juga untuk menyelidiki, mempelajari dan memepersiapakan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka.
BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, bertepatan dengan ulang tahun kaisar Jepang, Kaisar Hirohito. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat, dari golongan nasionalis tua, ditunjuk menjadi ketua BPUPKI dengan didampingi oleh dua orang ketua muda (wakil ketua), yaitu Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yosio (orang Jepang). Selain menjadi ketua muda, Raden Pandji Soeroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPUPKI (semacam sekretariat) dibantu Masuda Toyohiko dan Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo. BPUPKI sendiri beranggotakan 69 orang, yang terdiri dari: 62 orang anggota aktif adalah tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewa adalah perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang, tetapi wakil dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak suara (keanggotaan mereka adalah pasif, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPKI sebagai pengamat saja).
Selama BPUPKI berdiri, telah diadakan dua kali masa persidangan resmi BPUPKI, dan juga adanya pertemuan-pertemuan yang tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI, yaitu adalah sebagai berikut :

f82ea-sutan-sahrir

Sidang resmi pertama
Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di gedung “Chuo Sangi In”, yang pada zaman kolonial Belanda gedung tersebut merupakan gedung Volksraad (dari bahasa Belanda, semacam lembaga “Dewan Perwakilan Rakyat Hindia-Belanda” di masa penjajahan Belanda), dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila, yang berlokasi di Jalan Pejambon 6 – Jakarta. Namun masa persidangan resminya sendiri (masa persidangan BPUPKI yang pertama) diadakan selama empat hari dan baru dimulai pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 29 Mei 1945, dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, dengan tujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara “Indonesia Merdeka” serta merumuskan dasar negara Indonesia.
Upacara pelantikan dan seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI dan juga dua orang pembesar militer jepang, yaitu: Panglima Tentara Wilayah ke-7, Jenderal Izagaki, yang menguasai Jawa serta Panglima Tentara Wilayah ke-16, Jenderal Yuichiro Nagano. Namun untuk selanjutnya pada masa persidangan resminya itu sendiri, yang berlangsung selama empat hari, hanya dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI.
Sebelumnya agenda sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yakni disepakati berbentuk “Negara Kesatuan Republik Indonesia” (“NKRI”), kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk hal ini, BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, sebab Undang-Undang Dasar adalah merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut :
Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu: “1. Peri Kebangsaan; 2. Peri Kemanusiaan; 3. Peri Ketuhanan; 4. Peri Kerakyatan; dan 5. Kesejahteraan Rakyat”.
Sidang tanggal 31 Mei 1945, Prof. Mr. Dr. Soepomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang dia namakan “Dasar Negara Indonesia Merdeka”, yaitu: “1. Persatuan; 2. Kekeluargaan; 3. Mufakat dan Demokrasi; 4. Musyawarah; dan 5. Keadilan Sosial”.
Sidang tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia, yang dia namakan “Pancasila”, yaitu: “1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4. Kesejahteraan Sosial; dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno tersebut kemudian dikenal dengan istilah “Pancasila”, masih menurut dia bilamana diperlukan gagasan mengenai rumusan Pancasila ini dapat diperas menjadi “Trisila” (Tiga Sila), yaitu: “1. Sosionasionalisme; 2. Sosiodemokrasi; dan 3. Ketuhanan Yang Berkebudayaan”. Bahkan masih menurut Ir. Soekarno lagi, Trisila tersebut bila hendak diperas kembali dinamakannya sebagai “Ekasila” (Satu Sila), yaitu merupakan sila: “Gotong-Royong”, ini adalah merupakan upaya dari Bung Karno dalam menjelaskan bahwa konsep gagasan mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dibawakannya tersebut adalah berada dalam kerangka “satu-kesatuan”, yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.
Pidato dari Ir. Soekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama, setelah itu BPUPKI mengalami masa reses persidangan (periode jeda atau istirahat) selama satu bulan lebih. Sebelum dimulainya masa reses persidangan, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yang dinamakan “Panitia Sembilan” dengan diketuai oleh Ir. Soekarno, yang bertugas untuk mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia.

Masa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua
Sampai akhir dari masa persidangan BPUPKI yang pertama, masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, sehingga dibentuklah “Panitia Sembilan” tersebut di atas guna menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI itu. Adapun susunan keanggotaan dari “Panitia Sembilan” ini adalah sebagai berikut :

3-Soekarno-Pres RIS-13-7-1949 - 27-12-1949

Ir. Soekarno (ketua)
Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota)
Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)
Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota)
Haji Agus Salim (anggota)
Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
Sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum kebangsaan (pihak “Nasionalis”) dan 4 orang dari kaum keagamaan (pihak “Islam”), maka pada tanggal 22 Juni 1945 “Panitia Sembilan” kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter”, yang pada waktu itu disebut-sebut juga sebagai sebuah “Gentlement Agreement”. Setelah itu sebagai ketua “Panitia Sembilan”, Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan “Indonesia Merdeka” yang disebut dengan “Piagam Jakarta” itu. Menurut dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua, yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945.
Di antara dua masa persidangan resmi BPUPKI itu, berlangsung pula persidangan tak resmi yang dihadiri 38 orang anggota BPUPKI. Persidangan tak resmi ini dipimpin sendiri oleh Bung Karno yang membahas mengenai rancangan “Pembukaan (bahasa Belanda: “Preambule”) Undang-Undang Dasar 1945″, yang kemudian dilanjutkan pembahasannya pada masa persidangan BPUPKI yang kedua (10 Juli-17 Juli 1945).

ceb24-mrmohammadroem

Sidang resmi kedua
Masa persidangan BPUPKI yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kali ini membahas tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidengajaran. Pada persidangan BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah: Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (diketuai oleh Ir. Soekarno), Panitia Pembelaan Tanah Air (diketuai oleh Raden Abikusno Tjokrosoejoso), dan Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta).

Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang yaitu sebagai berikut :

Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua panitia kecil)
Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota)
Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
Mr. Raden Panji Singgih (anggota)
Haji Agus Salim (anggota)
Dr. Soekiman Wirjosandjojo (anggota)
Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai oleh Ir. Soekarno, membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang tersebut.

Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia Perancang Undang-Undang Dasar, yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum tiga masalah pokok yaitu :

Pernyataan tentang Indonesia Merdeka
Pembukaan Undang-Undang Dasar
Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai “Undang-Undang Dasar 1945”, yang isinya meliputi :
Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia-Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Serawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam), Papua, Timor-Portugis (sekarang adalah wilayah negara Timor Leste), dan pulau-pulau di sekitarnya,
Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan,
Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik,
Bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih,
Bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia.
Konsep proklamasi kemerdekaan negara Indonesia baru rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama “Piagam Jakarta”, sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat “Piagam Jakarta”. Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI mengenai penerapan aturan Islam, Syariat Islam, dalam negara Indonesia baru. “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter” pada akhirnya disetujui dengan urutan dan redaksion yang sedikit berbeda.

Persiapan kemerdekaan dilanjutkan oleh PPKI
Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya “Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (“PPKI”) atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya.
Tugas “PPKI” ini yang pertama adalah meresmikan pembukaan (bahasa Belanda: preambule) serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugasnya yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru.
Anggota “PPKI” sendiri terdiri dari 21 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia-Belanda, terdiri dari: 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera, 2 orang asal Sulawesi, 1 orang asal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang asal Maluku, 1 orang asal etnis Tionghoa. “PPKI” ini diketuai oleh Ir. Soekarno, dan sebagai wakilnya adalah Drs. Mohammad Hatta, sedangkan sebagai penasihatnya ditunjuk Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo. Kemudian, anggota “PPKI” ditambah lagi sebanyak enam orang, yaitu: Wiranatakoesoema, Ki Hadjar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Mohamad Ibnu Sayuti Melik, Iwa Koesoemasoemantri, dan Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo.
Secara simbolik “PPKI” dilantik oleh Jendral Terauchi, pada tanggal 9 Agustus 1945, dengan mendatangkan Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat ke “Kota Ho Chi Minh” atau dalam bahasa Vietnam: Thành phố Hồ Chí Minh (dahulu bernama: Saigon), adalah kota terbesar di negara Vietnam dan terletak dekat delta Sungai Mekong.
Pada saat “PPKI” terbentuk, keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka semakin memuncak. Memuncaknya keinginan itu terbukti dengan adanya tekad yang bulat dari semua golongan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Golongan muda kala itu menghendaki agar kemerdekaan diproklamasikan tanpa kerjasama dengan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang sama sekali, termasuk proklamasi kemerdekaan dalam sidang “PPKI”. Pada saat itu ada anggapan dari golongan muda bahwa “PPKI” ini adalah hanya merupakan sebuah badan bentukan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang. Di lain pihak “PPKI” adalah sebuah badan yang ada waktu itu guna mempersiapkan hal-hal yang perlu bagi terbentuknya suatu negara Indonesia baru.
Tetapi cepat atau lambatnya kemerdekaan Indonesia bisa diberikan oleh pemerintah pendudukan militer Jepang adalah tergantung kepada sejauh mana semua hasil kerja dari “PPKI”. Jendral Terauchi kemudian akhirnya menyampaikan keputusan pemerintah pendudukan militer Jepang bahwa kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Seluruh persiapan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada “PPKI”. Dalam suasana mendapat tekanan atau beban berat seperti demikian itulah “PPKI” harus bekerja keras guna meyakinkan dan mewujud-nyatakan keinginan atau cita-cita luhur seluruh rakyat Indonesia, yang sangat haus dan rindu akan sebuah kehidupan kebangsaan yang bebas, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Sementara itu dalam sidang “PPKI” pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam hitungan kurang dari 15 menit telah terjadi kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik dari pihak kaum keagamaan yang beragama non-Muslim serta pihak kaum keagamaan yang menganut ajaran kebatinan, yang kemudian diikuti oleh pihak kaum kebangsaan (pihak “Nasionalis”) guna melunakkan hati pihak tokoh-tokoh kaum keagamaan yang beragama Islam guna dihapuskannya “tujuh kata” dalam “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter”.
Setelah itu Drs. Mohammad Hatta masuk ke dalam ruang sidang “PPKI” dan membacakan empat perubahan dari hasil kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik tersebut. Hasil perubahan yang kemudian disepakati sebagai “pembukaan (bahasa Belanda: “preambule”) dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945″, yang saat ini biasa disebut dengan hanya UUD ’45 adalah :
Pertama, kata “Mukaddimah” yang berasal dari bahasa Arab, muqaddimah, diganti dengan kata “Pembukaan”.
Kedua, anak kalimat “Piagam Jakarta” yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diganti dengan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Ketiga, kalimat yang menyebutkan “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, seperti tertulis dalam pasal 6 ayat 1, diganti dengan mencoret kata-kata “dan beragama Islam”.
Keempat, terkait perubahan poin Kedua, maka pasal 29 ayat 1 dari yang semula berbunyi: “Negara berdasarkan atas Ketuhananan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi berbunyi: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.
“PPKI” sangat berperan dalam penataan awal negara Indonesia baru. Walaupun kelompok muda kala itu hanya menganggap “PPKI” sebagai sebuah lembaga buatan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang, namun terlepas dari anggapan tersebut, peran serta jasa badan ini sama sekali tak boleh kita remehkan dan abaikan, apalagi kita lupakan. Anggota “PPKI” telah menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka dengan sebaik-baiknya, hingga pada akhirnya “PPKI” dapat meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan yang kuat bagi negara Indonesia yang saat itu baru saja berdiri. ( id.wikipedia )

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 9, 2015 in Uncategorized

 

Konferensi Meja Bundar (KMB)

kmb-2

J.H. Maarseveen, Sultan Hamid II dan Mohammad Hatta menandatangani Perjanjian Meja Bundar, 2 November 1949

Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), yang
mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia.[1] Sebelum konferensi ini, berlangsung tiga pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati (1947), Perjanjian Renville (1948), dan Perjanjian Roem-Royen (1949). Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.

Latar belakang
Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, lewat perundingan Linggarjati dan perjanjian Renville. Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa meloloskan resolusi yang mengecam serangan militer Belanda terhadap tentara Republik di Indonesia dan menuntut dipulihkannya pemerintah Republik. Diserukan pula kelanjutan perundingan untuk menemukan penyelesaian damai antara dua pihak.[2]
Menyusul Perjanjian Roem-Royen pada 6 Juli, yang secara efektif ditetapkan oleh resolusi Dewan Keamanan, Mohammad Roem mengatakan bahwa Republik Indonesia, yang para pemimpinnya masih diasingkan di Bangka, bersedia ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar untuk mempercepat penyerahan kedaulatan.[3]
Pemerintah Indonesia, yang telah diasingkan selama enam bulan, kembali ke ibukota sementara di Yogyakarta pada 6 Juli 1949. Demi memastikan kesamaan posisi perunndingan antara delegasi Republik dan federal, dalam paruh kedua Juli 1949 dan sejak 31 Juli–2 Agustus, Konferensi Inter-Indonesia diselenggarakan di Yogyakarta antara semua otoritas bagian dari Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Para partisipan setuju mengenai prinsip dan kerangka dasar untuk konstitusinya.[4] Menyusul diskusi pendahuluan yang disponsori oleh Komisi PBB untuk Indonesia di Jakarta, ditetapkan bahwa Konferensi Meja Bundar akan digelar di Den Haag.

Negosiasi
Perundingan menghasilkan sejumlah dokumen, di antaranya Piagam Kedaulatan, Statuta Persatuan, kesepakatan ekonomi serta kesepakatan terkait urusan sosial dan militer.[5] Mereka juga menyepakati penarikan mundur tentara Belanda “dalam waktu sesingkat-singkatnya”, serta Republik Indonesia Serikat memberikan status bangsa paling disukai kepada Belanda. Selain itu, tidak akan ada diskriminasi terhadap warga negara dan perusahaan Belanda, serta Republik bersedia mengambil alih kesepakatan dagang yang sebelumnya dirundingkan oleh Hindia Belanda.[6] Akan tetapi, ada perdebatan dalam hal utang pemerintah kolonial Belanda dan status Papua Barat.
Perundingan mengenai utang luar negeri pemerintah kolonial Hindia Belanda berlangsung berkepanjangan, dengan masing-masing pihak menyampaikan perhitungan mereka dan berpendapat mengenai apakah Indonesia Serikat mesti menanggung utang yang dibuat oleh Belanda setelah mereka menyerah kepada Jepang pada 1942. Delegasi Indonesia terutama merasa marah karena harus membayar biaya yang menurut mereka digunakan oleh Belanda dalam tindakan militer terhadap Indonesia. Pada akhirnya, berkat intervensi anggota AS dalam komisi PBB untuk Indonesia, pihak Indonesia menyadari bahwa kesediaan membayar sebagian utang Belanda adalah harga yang harus dibayar demi memperoleh kedaulatan. Pada 24 Oktober, delegasi Indonesia setuju untuk menanggung sekitar 4,3 miliar gulden utang pemerintah Hindia Belanda.[7]
Permasalahan mengenai Papua Barat juga hampir menyebabkan pembicaraan menjadi buntu. Delegasi Indonesia berpendapat bahwa Indonesia harus meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Di pihak lain, Belanda menolak karena mengklaim bahwa Papua Barat tidak memiliki ikatan etnik dengan wilayah Indonesia lainnya.[8] Meskipun opini publik Belanda yang mendukung penyerahan Papua Barat kepada Indonesia, kabinet Belanda khawatir tidak akan dapat meratifikasi Perjanjian Meja Bundar jika poin ini disepakati.[9] Pada akhirnya, pada awal 1 November 1949 suatu kesepakatan diperoleh, status Papua Barat akan ditentukan melalui perundingan antara Indonesia Serikat dengan Belanda dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan.[10]

 

kmb-1

Hasil
Konferensi secara resmi ditutup di gedung parlemen Belanda pada 2 November 1949. Kedaulatan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat pada 27 December 1949.[11] Isi perjanjian konferensi adalah sebagai berikut:


Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang sepenuhnja kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat lagi dan tidak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.
Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinja; rantjangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Keradjaan Nederland.
Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949

—Rantjangan Piagam Penjerahan Kedaulatan.[12]
Keterangan tambahan mengenai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

Serah terima kedaulatan atas wilayah Hindia Belanda dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serah terima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.[13][14][15][16]
Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan pemimpin kerajaan Belanda sebagai kepala negara
Pengambilalihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat

Dampak
Lihat pula: Pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia oleh Belanda
Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri, yang membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat dibentuk seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara bagian dan merupakan persekutuan dengan Kerajaan Belanda.
Tanggal penyerahan kedaulatan oleh Belanda ini juga merupakan tanggal yang diakui oleh Belanda sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Barulah sekitar enam puluh tahun kemudian, tepatnya pada 15 Agustus 2005, pemerintah Belanda secara resmi mengakui bahwa kemerdeekaan de facto Indonesia bermula pada 17 Agustus 1945. Dalam sebuah konferensi di Jakarta, Perdana Menteri Belanda Ben Bot mengungkapkan “penyesalan sedalam-dalamnya atas semua penderitaan” yang dialami rakyat Indonesia selama empat tahun Revolusi Nasional, meski ia tidak secara resmi menyampaikan permohonan maaf. Reaksi Indonesia kepada posisi Belanda umumnya positif; menteri luar negeri Indonesia Hassan Wirayuda mengatakan bahwa, setelah pengakuan ini, “akan lebih mudah untuk maju dan memperkuat hubungan bilateral antara dua negara”.[17]
Tekait utang Hindia-Belanda, Indonesia membayar sebanyak kira-kira 4 miliar gulden dalam kurun waktu 1950-1956 namun kemudian memutuskan untuk tidak membayar sisanya.[18]

Catatan kaki
^ Critchley to Department of External Affairs Australian Department of Foreign Affairs and Trade
^ Ide Anak Agung, (1973) p. 60.
^ Ide Anak Agung, (1973) hlm. 64-65.
^ Ide Anak Agung, (1973) hlm. 66-67.
^ Ide Anak Agung, (1973) hlm. 70.
^ Kahin (1952), hlm. 437
^ Kahin (1952), hlm. 439-441, 443.
^ Ide Anak Agung, (1973) hlm. 67.
^ Kahin (1952), hlm. 444, 443.
^ Ide Anak Agung, (1973) pp. 69-70.
^ Ide Anak Agung, (1973) hlm. 70-71.
^ Hasil-Hasil Konperensi Medja Bundar (1949?) hal. 15.
^ The Indonesian Question in the United Nations Embassy of Indonesia, Oslo
^ Papuan self-determination – Historical roots V WebDiary.com.au
^ Chronology of Papua papuaweb.org
^ Ricklefs, M.C. (1993). A History of Modern Indonesia Since c.1300, 2nd Edition. London: MacMillan. hlm. pp.224–225. ISBN 0-333-57689-6.
^ “Dutch withhold apology in Indonesia”. New York Times. 17 August 2005. Diakses 12 July 2013.
^ http://historia.co.id/artikel/kuno/844/Majalah-Historia/Ganti_Rugi_Penjajahan
sumber, https://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Meja_Bundar

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 9, 2015 in Uncategorized

 
 
Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.